BAB VI - Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ...

Pembiayaan Defisit Anggaran, Pengelolaan Utang, dan Risiko Fiskal
Bab VI
Kewajiban PT PLN (Persero) kepada kreditur pada tahun 2009 masih terbatas pada kewajiban
pembayaran bunga atas pinjaman. Apabila seluruh kebutuhan pembiayaan dapat diperoleh
pada tahun 2008 maka Pemerintah perlu mengalokasikan anggaran guna mengantisipasi
risiko fiskal atas kewajiban PT PLN (Persero) dalam pembayaran bunga kredit tersebut sebesar
Rp1,0 triliun. Peningkatan alokasi anggaran risiko ini dikarenakan atas dua pertimbangan
utama, pertama peningkatan kewajiban pembayaran bunga pada tahun 2008 karena
pencairan kredit di tahun 2009 diperkirakan meningkat sampai dengan 2/3 (dua pertiga)
dari total pinjaman yang telah diperoleh. Kedua, probability atau kemungkinan terjadinya
default PT PLN (Persero) diperkirakan juga meningkat akibat fluktuasi harga minyak dan
batubara. Mengingat hal tersebut dapat berdampak pada kinerja keuangan/cash flow PT
PLN (Persero) dalam dua tahun terakhir.
6.4.3.2 Proyek Pembangunan Jalan Tol
Risiko fiskal pada proyek pembangunan jalan tol berasal dari dukungan pemerintah dalam
menanggung sebagian dari kelebihan biaya pengadaan tanah sebagai akibat adanya kenaikan
harga pada saat pembebasan lahan. Sebanyak 28 proyek pembangunan jalan tol mendapat
dukungan dimaksud, diantaranya adalah proyek-proyek jalan tol trans Jawa dan Jakarta
outer ring road II (JORR II).
Pemberian dukungan Pemerintah atas kenaikan biaya pengadaan tanah pada 28 ruas jalan
tol dimaksudkan untuk mendorong percepatan pembangunan jalan tol yang tersendat, yang
mana disebabkan oleh permasalahan kenaikan harga dalam pembebasan tanah yang akan
digunakan dalam pembangunan jalan tol. Di samping itu, dukungan juga dimaksudkan
untuk menjaga tingkat kelayakan finansial dari proyek jalan tol, sehingga diharapkan investor
segera menyelesaikan pembangunannya.
Pemberian dukungan Pemerintah dimaksud akan dialokasikan dalam jangka waktu 3 (tiga)
tahun anggaran yakni tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 dengan total nilai dana
dukungan sebesar Rp4,89 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp2,0 triliun dialokasikan pada tahun
2009. Mengingat jangka waktu tersebut, kiranya dukungan Pemerintah ini bersifat temporer.
Arah kebijakan mendatang untuk percepatan pembangunan jalan tol, risiko land capping
akan ditanggulangi dengan melakukan penyediaan lahan terlebih dahulu oleh kementerian
negara/lembaga.
Atas dukungan tersebut, Pemerintah menetapkan suatu kebijakan dimana Badan Usaha
Jalan Tol (BUJT) diminta untuk mengembalikan dukungan yang diperolehnya apabila
tingkat pengembalian proyek yang didapat BUJT lebih tinggi dari tingkat pengembalian
yang direncanakan dalam perjanjian pengusahaan jalan tol (PPJT). Kebijakan ini akan
diberlakukan setelah BUJT mencapai periode pengembalian atas investasi mereka.
6.4.3.3 Proyek Pembangunan Monorail Jakarta
Proyek infrastruktur lain yang juga mendapat dukungan Pemerintah adalah proyek
pembangunan monorail Jakarta (green line dan blue line). Dukungan Pemerintah diberikan
dalam bentuk pemberian jaminan untuk menutup kekurangan (shortfall) atas batas
minimum penumpang (ridership) sebesar 160.000 penumpang per hari. Nilai jaminan
maksimum sebesar USD11,25 juta per tahun selama lima tahun, terhitung sejak proyek tersebut
beroperasi secara komersial dengan kemampuan angkut sebesar 270.000 penumpang per hari.
Jaminan berlaku efektif sejak tanggal 15 Maret 2007 untuk jangka waktu 36 bulan. Apabila
NK APBN 2009
VI-65