BAB VI - Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ...

Bab VI
Pembiayaan Defisit Anggaran, Pengelolaan Utang, dan Risiko Fiskal
kegiatan-kegiatan tertentu. Instrumen pinjaman dalam negeri ini dimaksudkan untuk
mengurangi eksposur risiko nilai tukar, mengingat pinjaman akan dilakukan dalam mata
uang rupiah. Pemerintah dapat memperoleh pinjaman dalam negeri dari BUMN sesuai
bidang tugasnya, dan/atau pemerintah daerah, dalam hal mengalami surplus dan hendak
menempatkan dananya dengan meminjamkan pada Pemerintah Pusat.
Sejak tahun 2008, Indonesia telah dinyatakan oleh beberapa lender tidak layak lagi
memperoleh pinjaman lunak, mengingat Indonesia telah masuk dalam kategori low middle
income country. Sebagai konsekuensinya dalam memenuhi defisit pembiayaan APBN ke
depan, Indonesia akan memperoleh dari sumber-sumber keuangan dengan perhitungan
tingkat bunga dengan basis pasar (market base). Dengan demikian, untuk saat ini perbedaan
biaya efektif antara pinjaman dalam bentuk surat berharga atau pinjaman dalam bentuk
pembiayaan kegiatan menjadi semakin sempit.
Menghadapi situasi dan kondisi pasar keuangan global akhir-akhir ini dan dengan
mempertimbangkan faktor internal maupun eksternal, Pemerintah dengan persetujuan DPR
dapat mengambil langkah-langkah berupa pergeseran sumber pembiayaan utang dari SBN
menjadi pinjaman melalui pinjaman siaga dari kreditor multilateral dan bilateral. Namun
demikian Pemerintah menetapkan beberapa langkah strategis yang perlu dipertimbangkan
dan dilakukan dalam pelaksanaan pengelolaan utang sebagai berikut.
A. Strategi Pengelolaan SBN (SUN dan SBSN)
1. Melakukan penerbitan SBN dengan melihat kecenderungan kondisi pasar domestik
maupun global yang mendukung penerbitan tersebut terutama kemampuan daya
serapnya. Penerbitan di pasar internasional dilakukan dalam jumlah yang terukur
jika diperkirakan pasar domestik tidak dapat menyerap seluruh penerbitan dan sebagai
upaya menghindari terjadinya crowding out effect di pasar keuangan domestik.
Pemerintah memiliki fleksibilitas dalam menentukan pilihan instrumen yang akan
digunakan, apakah SUN atau SBSN (sukuk).
2. Melakukan penerbitan SBN berdasarkan pilihan jenis dan tenor instrumen surat
berharga yang sesuai dengan kondisi portofolio utang pemerintah yang dikehendaki.
Secara khusus Pemerintah mempertimbangkan strategi penurunan durasi portofolio
dengan memfokuskan pada penerbitan SBN berjangka pendek dan menengah. Namun
demikian langkah ini dilakukan secara terukur dengan menjaga agar refinancing
risk masih dalam batas yang dapat dikelola.
3. Terus dilakukan upaya-upaya untuk perluasan dan pemupukan basis investor melalui
penyempurnaan fitur instrumen, komunikasi investor, dan edukasi investor terutama
investor ritel.
4. Terus melanjutkan upaya restrukturisasi profil jatuh tempo portofolio SBN terutama
sampai dengan lima tahun ke depan melalui buyback dan debt switching.
5. Meningkatkan likuiditas dan daya serap pasar SBN melalui diversifikasi instrumen,
pengelolaan benchmark, dan peningkatan infrastruktur pendukung.
6. Meningkatkan koordinasi dan kualitas komunikasi dengan pemangku kepentingan
seperti Bank Indonesia, regulator pasar modal dan industri, primary dealers/
investors, dan self regulatory organization lainnya yang berperan dalam pengelolaan
utang dan pengembangan pasar surat berharga.
VI-38 NK APBN 2009