BAB VI - Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ...

Bab VI
Pembiayaan Defisit Anggaran, Pengelolaan Utang, dan Risiko Fiskal
Untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pemerintahan daerah otonom baru,
mulai tahun 2003 Pemerintah telah mengalokasikan sejumlah dana pada DAK untuk bidang
prasarana pemerintahan guna mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan
daerah pemekaran. Dana ini dialokasikan untuk daerah yang terkena dampak pemekaran
(daerah otonom baru dan daerah induk). Sejak tahun 2003 sampai dengan 2008, DAK
bidang prasarana pemerintahan ini dialokasikan dengan kisaran Rp3,3 miliar–Rp4,3 miliar
kepada tiap daerah penerima.
Dengan berjalannya waktu, pelaksanaan kebijakan ini telah berhasil mendorong
perkembangan pembangunan daerah yang mengalami pemekaran. Namun, kebijakan
desentralisasi fiskal perlu didukung dengan tersedianya sumber daya manusia yang mampu
menyelenggarakan keuangan daerah serta sistem administrasi yang baik dan benar. Tanpa
dukungan tersebut, kebijakan ini dapat menimbulkan risiko yang berdampak pada keuangan
Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah.
Konsekuensi lain dari pemekaran daerah terhadap keuangan negara adalah penambahan
kantor-kantor untuk instansi vertikal guna melakukan kegiatan pemerintahan yang
merupakan kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Pusat, antara lain sebagai berikut
pertahanan dan keamanan, agama, kehakiman, dan keuangan. Dengan dibukanya kantorkantor
tersebut, Pemerintah Pusat harus menyediakan dana untuk sarana dan prasarana
gedung kantor, belanja pegawai, dan belanja operasional lainnya. Berdasarkan data RKA-
KL tahun 2005–2008, jumlah dana APBN yang dialokasikan kepada daerah otonom baru
berkisar antara Rp6,3 triliun–Rp14,0 triliun. Berdasarkan data RKA-KL tahun 2008, jumlah
dana APBN yang dialokasikan untuk kebutuhan instansi vertikal pada daerah otonom baru
adalah sebesar Rp14,0 triliun.
6.4.7.2 Hold Harmless
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah mengatur bahwa pemberian dana alokasi umum (DAU)
ke daerah dilakukan berdasarkan suatu formula tertentu. Lebih lanjut disebutkan bahwa
formula ini digunakan mulai tahun anggaran 2006, akan tetapi sampai dengan tahun
anggaran 2007 alokasi DAU yang diberlakukan untuk masing-masing daerah ditetapkan
tidak lebih kecil dari tahun anggaran 2005. Apabila DAU untuk provinsi tertentu lebih kecil
dari tahun anggaran 2005, kepada provinsi yang bersangkutan dialokasikan dana
penyesuaian yang besarnya sesuai dengan kemampuan dan perekonomian negara, kebijakan
ini dikenal sebagai hold harmless.
Pada tahun 2008 kebijakan hold harmeless telah dikurangi, meskipun belum seratus persen
dihapuskan. Pemerintah masih mengalokasikan dana penyesuaian DAU sebesar Rp271,7
miliar untuk menutup DAU bagi daerah yang mengalami penurunan DAU sebesar 75 persen
atau lebih dibandingkan dengan DAU tahun 2007.
Pada tahun 2009 Pemerintah berencana untuk tidak memberlakukan kebijakan hold
harmlesss yang berarti DAU untuk tiap daerah dialokasikan murni berdasarkan formula.
Keberhasilan penerapan formula murni ini sangat ditentukan oleh political will Pemerintah
Pusat, Pemerintah Daerah, serta DPR RI dalam upaya mengoptimalkan alokasi DAU bagi
kepentingan seluruh daerah. Kesamaan political will antara tiga pihak ini diharapkan dapat
mengurangi potensi bertambahnya beban APBN 2009.
VI-74 NK APBN 2009