BAB VI - Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ...

More documents

Recommendations

Info

Bab VI Pembiayaan Defisit Anggaran, Pengelolaan Utang, dan Risiko Fiskal lintas batas (cross border transaction). Pembebasan atas pajak ini tidak serta merta menghilangkan kewajiban investor penerima penghasilan untuk tidak membayar kewajibannya. Investor harus memasukkan ke dalam perhitungan pajaknya sesuai ketentuan domisili investor. Dalam hal investor merupakan wajib pajak tetap Indonesia, maka harus memasukkannya dalam perhitungan pajak tahunannya (PPh tahunan). Sebagai kompensasi atas tidak dipungutnya pajak sesuai dengan ketentuan PP No. 6 Tahun 2002, Pemerintah harus menganggarkan pajak ditanggung Pemerintah dalam APBN setiap tahunnya. Selain SBN yang konvensional, Pemerintah berencana menerbitkan instrumen SBN baru yang berprinsip syariah. SBN tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 dikenal sebagai sukuk negara atau surat berharga syariah negara (SBSN). Perlakuan perpajakan atas transaksi SBSN, terutama PPh atas diskonto dan imbal hasil akan mengikuti aturan yang berlaku untuk obligasi negara. Adapun atas transaksi underlying asset, tidak dikenakan pungutan pajak. Boks VI.3 Officially Supported Export Credit Officially Supported Export Credit atau Kredit Ekspor Resmi merupakan pinjaman atau kredit yang ditujukan untuk membiayai ekspor barang dan/atau jasa dengan dukungan lembaga kredit ekspor resmi (official export credit agency/official ECA) yang dapat bertindak sebagai penjamin (guarantor) dan/atau penyedia dana pembiayaan. Bagi negara-negara yang sedang berkembang, kredit ekspor menjadi alat untuk pembelian barang-barang impor yang diperlukan, sedangkan bagi negara-negara pengekspor, digunakan untuk mempromosikan ekspornya. Dalam prakteknya, negara-negara yang menggunakan kredit ekspor untuk mendorong ekspornya telah menjadikan kredit ekspor sebagai elemen pendanaan yang strategis di dalam persaingan perdagangan internasional antarnegara. Mengingat sebagian besar negara pengekspor tergabung dalam Organization of Economic Cooperation and Development (OECD), dengan adanya peran kredit ekspor yang sangat strategis tersebut, maka persyaratan official supported export credit yang ditawarkan oleh negara-negara pengekspor mengacu pada kesepakatan OECD (OECD Consensus atau OECD Arrangement) yang dituangkan dalam OECD Guidelines (Arrangement on Guidelines for Officially Supported Export Credits). Salah satu persyaratan yang diatur dalam OECD Consensus adalah pemberian kredit dengan tingkat suku bunga tetap (fixed interest rates) yang mengacu pada Commercial Interest Reference Rates (CIRRs). Dalam skema ini, sumber pendanaan untuk impor dapat berasal dari bank-bank komersial, sementara negara pengekspor memberikan kompensasi kepada bank-bank tersebut atas perbedaan antara suku bunga pasar dengan tingkat bunga tetap yang berlaku pada saat kredit ekspor diberikan kepada negara pengimpor, termasuk margin yang disepakati. Keberadaan official ECA sebagai lembaga penjamin kredit ekspor dimaksud pada dasarnya ditujukan untuk mengurangi risiko yang timbul akibat transaksi ekspor, antara lain seperti kemungkinan pinjaman tidak terbayar (risk of non-payment) dan risiko politik (political risk). Untuk itu, OECD Consensus juga mengatur minimum premium benchmark yang digunakan oleh official ECA untuk meng-cover risiko yang timbul tersebut. Selain itu OECD Consensus juga mengatur tentang barang-barang modal yang dapat diimpor VI-52 NK APBN 2009
Pembiayaan Defisit Anggaran, Pengelolaan Utang, dan Risiko Fiskal Bab VI melalui kredit ekspor, yang pada umumnya mengecualikan barang modal untuk keperluan militer dan komoditas pertanian, baik dalam bentuk buyer’s credit maupun supplier’s credit. Adapun jangka waktu pinjaman melalui fasilitas kredit ekspor ini umumnya dalam rentang 2 hingga 12 tahun, dengan pemberian fasilitas pinjaman mencakup maksimal 85 persen dari nilai kontrak pembelian barang dan/atau jasa. Boks VI.4 Debt Swap Debt swap pada dasarnya merupakan pertukaran antara utang yang harus dibayarkan kepada pemberi pinjaman (lender) dengan dana yang harus dikeluarkan oleh penerima pinjaman (borrower) untuk membiayai suatu program. Beberapa sektor yang paling diminati oleh negara donor dalam pemberian debt swap adalah di sektor pendidikan, kesehatan, perumahan, dan lingkungan. Debt swap merupakan program yang menguntungkan bagi Pemerintah, mengingat bahwa dana yang seharusnya merupakan kewajiban yang harus dibayarkan kepada lender, dialihkan untuk membiayai kegiatan/proyek tertentu di dalam negeri. Di samping itu, program debt swap tidak diikuti dengan persyaratan tambahan berupa ikatan politik atau ekonomi. Bagi lender, pemberian debt swap merupakan bentuk kepedulian negara-negara maju untuk ikut berpartisipasi dalam mengurangi kemiskinan dan dampak lingkungan melalui peningkatan ketahanan pangan, perumahan, pendidikan, dan pemeliharaan lingkungan hidup. Dalam pelaksanaannya, saat ini terdapat 4 negara yang memberikan komitmen pemberian debt swap kepada Indonesia dan telah menandatangani MoU yaitu Jerman, Italia, Perancis, dan Inggris. Namun demikian, baru 2 negara yaitu Italia dan Jerman yang merealisasikan MoU tersebut melalui implementasi debt swap dalam berbagai kegiatan. Pelaksanaan debt swap dengan Italia dilakukan melalui mekanisme penyediaan dana untuk membiayai program tertentu di dalam negeri senilai 100 persen dari komitmen debt swap. Dengan demikian terdapat debt redirection yaitu langkah pengalihan dana yang semula ditujukan untuk pembayaran kewajiban pinjaman menjadi pembiayaan kegiatan. Program debt swap dengan Italia tersebut ditujukan untuk membiayai program pengurangan kemiskinan dan produksi pangan, serta pembangunan perumahan di Propinsi NAD dan Nias, dengan nilai EUR5,7 juta dan USD24,2 juta. Pelaksanaan debt swap dengan Pemerintah Jerman telah dilakukan dalam berbagai tahap dan kegiatan. Sedikit berbeda dengan proses debt swap Pemerintah Italia, mekanisme yang diterapkan dalam debt swap dengan Pemerintah Jerman ini adalah melalui pertukaran pembayaran kewajiban pinjaman dengan penyediaan dana untuk membiayai program tertentu di dalam negeri senilai 50 persen dari komitmen debt swap, sehingga melalui mekanisme tersebut terdapat pengurangan nilai utang (debt reduction) sebesar 50 persen. Beberapa program debt swap yang sudah dan/atau sedang dilaksanakan dengan Pemerintah Jerman diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Debt for Education Swap I Debt for Education Swap I ditujukan untuk mendukung program Pemerintah Indonesia dalam meningkatkan mutu pendidikan Indonesia pada jenjang sekolah dasar. Program senilai EUR25,6 juta tersebut dilaksanakan oleh Departemen Pendidikan Nasional dengan lokasi proyek tersebar dalam 17 propinsi. NK APBN 2009 VI-53
Page 1 and 2: Pembiayaan Defisit Anggaran, Pengel
Page 51: Pembiayaan Defisit Anggaran, Pengel
Page 58 and 59: Bab VI Pembiayaan Defisit Anggaran,

BAB VI - Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?