BAB VI - Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ...

Pembiayaan Defisit Anggaran, Pengelolaan Utang, dan Risiko Fiskal
Bab VI
a. Obligasi Negara (ON).
SUN yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan kupon dan/atau dengan
pembayaran bunga secara diskonto. Obligasi negara dikelompokkan dalam dua
denominasi yaitu:
‣ ON Valas: Obligasi negara yang diterbitkan dalam mata uang asing.
‣ ON Rupiah: Obligasi negara dalam mata uang rupiah.
o ON dengan kupon
• Variable Rate (VR ): Obligasi negara rupiah yang diterbitkan dengan bunga
mengambang dengan referensi tingkat suku bunga SBI 3 bulan dan dibayarkan
setiap tiga bulan.
• Fixed Rate (FR): Obligasi negara dengan tingkat bunga tetap yang saat ini
terdiri dari beberapa jenis:
• Fixed Rate Regular (FR Reg ): Obligasi negara berdenominasi rupiah
yang diterbitkan dengan tingkat suku bunga tetap, yang dibayarkan
setiap enam bulan.
• Obligasi Negara Ritel (ORI): Obligasi negara yang diterbitkan dengan
tingkat bunga tetap yang pembayaran kuponnya dilaksanakan setiap
bulan. Penjualan ORI di pasar perdana hanya diperuntukkan kepada
investor individu.
o ON Tanpa Kupon
• Zero Coupon Bond (ZCB): Obligasi negara yang pembayaran kuponnya
secara diskonto. Investor memperoleh keuntungan dari selisih harga beli (at
discount) dengan nilai nominal saat jatuh tempo, atau saat dijual sebelum jatuh
tempo.
b. Surat Perbendaharaan Negara (SPN):
SUN yang berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran
bunga secara diskonto.
2. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)
Secara umum struktur SBSN serupa dengan SUN, dimana menurut tenornya SBSN dapat
diterbitkan dengan jangka waktu jatuh tempo lebih dari satu tahun (jangka panjang) atau
jangka waktu jatuh tempo sampai dengan satu tahun. Sedangkan menurut imbal hasilnya
dapat ditetapkan sesuai kesepakatan sejak awal, dapat bersifat tetap (fixed), atau
mengambang (floating). Berdasarkan denominasinya, SBSN dapat diterbitkan dalam rupiah
maupun dalam valas.
Hal pokok yang membedakan antara SUN dengan SBSN adalah tujuan penerbitan dan teknik
perikatan/perjanjian penerbitannya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002,
SUN hanya dapat diterbitkan untuk pembiayaan defisit APBN dan pengelolaan portofolio
utang. Sementara itu, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang
Surat Berharga Syariah Negara, SBSN juga dapat diterbitkan untuk membiayai pembangunan
proyek, khususnya proyek-proyek dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur,
selain untuk membiayai APBN, baik pembiayaan secara umum, maupun pembiayaan cash
mismatch.
NK APBN 2009
VI-49