BAB VI - Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ...
BAB VI - Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ...
BAB VI - Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Pembiayaan Defisit <strong>Anggaran</strong>, Pengelolaan Utang, dan Risiko Fiskal<br />
Bab <strong>VI</strong><br />
terutama untuk meminimalkan risiko; dan (3) mengembangkan upaya-upaya agar pinjaman<br />
yang sudah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai jadwal dan sesuai dengan perkiraan<br />
biaya.<br />
Dalam penyusunan strategi utang, Pemerintah akan memerhatikan dan memasukkan<br />
berbagai faktor baik eksternal maupun internal yang secara langsung maupun tidak langsung<br />
menjadi bahan pertimbangan yang akan mempengaruhi strategi yang ditempuh. Faktorfaktor<br />
yang memengaruhi strategi yang ditempuh antara lain adalah (1) posisi dan struktur<br />
utang saat ini, (2) kebutuhan pembiayaan yang harus dipenuhi, (3) daya dukung operasional<br />
dalam pengelolaan utang, (4) kondisi pasar baik global maupun domestik, (5) aturan-aturan<br />
yang mendukung baik yang terkait dengan instrumen, aturan pasar dan aturan yang<br />
mengatur investor dan investasi, dan lain-lain, dan (6) status kemajuan dari beberapa hal<br />
terkait dengan pengelolaan utang seperti komitmen utang, rencana penarikan utang,<br />
perjanjian penundaan utang, dan lain-lain. Faktor-faktor tersebut bersifat dinamis dan<br />
berkembang, yang perlu direspon secara periodik dengan meninjau kembali strategi dan<br />
membuat penyesuaian terhadap strategi tersebut agar tetap berada pada upaya untuk<br />
pencapaian tujuan.<br />
Dalam lima tahun terakhir, meskipun secara persentase terhadap PDB utang menunjukkan<br />
besaran yang cenderung semakin menurun, namun secara nominal jumlah utang<br />
Pemerintah terus mengalami peningkatan. Peningkatan nominal utang dipengaruhi oleh<br />
penambahan utang neto dan perubahan berbagai nilai tukar dari utang yang dimiliki.<br />
Kecenderungan peningkatan pembiayaan melalui utang sudah barang tentu akan secara<br />
nominal meningkatkan jumlah utang pemerintah. Kebutuhan pembiayaan yang bersumber<br />
dari utang neto yang meningkat telah berakibat pada peningkatan outstanding utang dari<br />
Rp1.294,8 triliun pada tahun 2004 dan secara gradual meningkat menjadi Rp1.486,2 triliun<br />
pada bulan September 2008. Walaupun terjadi peningkatan dalam posisi utang, tetapi secara<br />
relatif rasio utang terhadap PDB mengalami penurunan. Penurunan ini juga diimbangi<br />
dengan penurunan komposisi utang dalam valuta asing dari 50 persen pada akhir tahun<br />
2004 menjadi 47 persen pada akhir tahun 2007. Masalah yang masih dihadapi saat ini<br />
adalah pada struktur jatuh tempo, yang masih cukup tinggi hingga beberapa tahun ke depan.<br />
Dengan melihat kondisi portofolio, pengelolaan utang akan lebih diarahkan untuk<br />
menyeimbangkan struktur utang baik dari sisi komposisi nilai tukar, maupun dari sisi struktur<br />
jatuh temponya. Pemenuhan kebutuhan pembiayaan akan diarahkan pada tujuan tersebut<br />
secara konsisten dengan memerhatikan faktor-faktor yang memengaruhi. Melihat kondisi<br />
tersebut, dalam upaya menyeimbangkan struktur portofolio, maka pemenuhan kebutuhan<br />
pembiayaan yang dapat menambah posisi (outstanding) utang, diupayakan semaksimal<br />
mungkin diperoleh dari sumber-sumber dalam negeri. Dari sisi struktur jatuh tempo, dengan<br />
melihat kondisi saat ini, tambahan kebutuhan pembiayaan akan semaksimal mungkin<br />
diupayakan dapat dipenuhi dari utang dengan tenor yang panjang. Keseimbangan dalam<br />
struktur tersebut akan dilakukan dengan tetap memperhatikan biaya yang diperlukan agar<br />
efisiensi pengelolaan utang dapat dicapai.<br />
Dalam konteks pengelolaan SBN, upaya yang dapat mendukung pencapaian struktur<br />
portofolio dilakukan dengan (1) memperkaya jenis instrumen yang mampu mendukung<br />
kebutuhan investasi dari kelompok investor yang beragam, (2) mendukung pembangunan<br />
infrastruktur pasar yang dapat mendukung aktivitas dan likuditas perdagangan dan efisiensi<br />
pasar, dan (3) menganalisis potensi permintaan secara lebih cermat dan memanfaatkan<br />
NK APBN 2009<br />
<strong>VI</strong>-19