BAB VI - Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ...

More documents

Recommendations

Info

Bab VI Pembiayaan Defisit Anggaran, Pengelolaan Utang, dan Risiko Fiskal konsumsi BBM bersubsidi melalui potensi penyelundupan BBM, pencampuran BBM bersubsidi dengan nonsubsidi dan beralihnya masyarakat pengguna BBM nonsubsidi ke BBM bersubsidi. Ketiga faktor ini dapat mendorong makin tingginya konsumsi BBM bersubsidi, dengan demikian akan menyebabkan kenaikan subsidi BBM. Sebaliknya jika harga minyak mentah dunia menurun, maka disparitas harga akan semakin mengecil. Disparitas harga yang semakin kecil diharapkan dapat mencegah ketiga hal di atas, sehingga konsumsi BBM bersubsidi dapat relatif terkendali sebagaimana yang diasumsikan di dalam APBN. Selain subsidi BBM, perubahan ICP juga akan memengaruhi perubahan beban subsidi listrik. Hal ini di samping karena sebagian pembangkit listrik milik PT PLN (Persero) masih menggunakan bahan bakar minyak (tahun 2009 diperkirakan sekitar 24,8 persen dari total gWh yang diproduksi), juga karena harga beli BBM oleh PT PLN (Persero) merupakan harga BBM nonsubsidi (yang sama dengan harga BBM di pasar), yang perkembangannya sangat dipengaruhi oleh perubahan harga minyak mentah di pasar internasional. Karena itu, setiap perubahan harga minyak mentah sangat sensitif terhadap perubahan biaya pokok produksi (BPP) listrik, dan apabila tarif dasar listrik (TDL) ditetapkan tidak berubah, maka beban subsidi listrik yang merupakan selisih antara TDL dengan BPP, juga akan mengalami perubahan, searah dengan perubahan harga minyak mentah. Dalam tahun 2009, apabila berbagai variabel dan faktor-faktor yang lain dianggap tetap, maka setiap perubahan harga minyak mentah sebesar USD1,0 per barel, diperkirakan akan berpengaruh pada perubahan beban subsidi listrik sekitar Rp0,4 triliun sampai dengan Rp0,5 triliun. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa setiap perubahan ICP sebesar USD1,0 per barel (ceteris paribus) akan berpotensi mengakibatkan perubahan belanja pemerintah pusat (yaitu subsidi BBM dan subsidi listrik) pada APBN 2009 sekitar Rp2,8 triliun sampai dengan Rp3,0 triliun. Sementara itu, perubahan ICP yang menyebabkan perubahan pada sisi penerimaan negara dari sektor migas, juga akan berpengaruh terhadap besaran alokasi transfer ke daerah. Dalam proses penyusunan APBN, komponen transfer ke daerah yang dipengaruhi secara langsung oleh perubahan ICP adalah Dana Bagi Hasil (DBH), penerimaan sektor pertambangan minyak bumi dan gas alam. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan daerah, DBH disalurkan berdasarkan realisasi penerimaan tahun berjalan. Karena itu, setiap perubahan pada penerimaan sumber daya alam minyak bumi dan gas alam akibat perubahan ICP, akan menyebabkan perubahan pada alokasi DBH dari penerimaan sektor pertambangan minyak bumi dan gas alam. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, bagian daerah atas penerimaan minyak bumi dan gas alam masing-masing ditetapkan sebesar 15 persen dan 30 persen, sedangkan khusus untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Papua, sejalan dengan ketentuan perundang-undangan mengenai otonomi khusus, bagian daerah dari penerimaan minyak bumi dan gas alam ditetapkan sebesar 70 persen dari total penerimaan migas setelah dikurangi dengan pajak. Sebagai gambaran, setiap perubahan asumsi harga minyak mentah sebesar USD1 per barel dengan asumsi faktor-faktor lainnya tetap (ceteris paribus), diperkirakan berakibat pada perubahan transfer ke daerah (DBH migas) sebesar Rp0,4 triliun sampai dengan Rp0,5 triliun. Dengan berbagai perkembangan sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat diketahui bahwa setiap perubahan harga minyak sebesar USD1,0 per barel (ceteris paribus) diperkirakan akan berakibat pada perubahan belanja negara dalam APBN 2009 sebesar Rp3,3 triliun sampai dengan Rp3,5 triliun. VI-60 NK APBN 2009
Pembiayaan Defisit Anggaran, Pengelolaan Utang, dan Risiko Fiskal Bab VI Dampak Neto Perubahan ICP terhadap APBN 2009 Mengingat setiap USD1,0 per barel perubahan harga minyak mentah Indonesia (ICP) di pasar internasional, diperkirakan akan memberikan dampak terhadap perubahan pendapatan negara sebesar Rp2,8 triliun sampai dengan Rp2,9 triliun (0,054 s.d. 0,056 persen PDB), dan berakibat pada perubahan belanja negara sebesar Rp3,3 triliun sampai dengan Rp3,5 triliun (0,062 s.d. 0,065 persen PDB), maka dapat disimpulkan bahwa setiap USD1,0 per barel perubahan ICP pada APBN 2009 akan memberikan dampak neto negatif terhadap perubahan defisit sebesar Rp0,4 triliun sampai dengan Rp0,6 triliun (0,008 s.d 0,011 persen terhadap PDB). Penurunan lifting minyak domestik juga akan memengaruhi APBN pada sisi pendapatan dan sisi belanja negara. Pada sisi pendapatan, penurunan lifting minyak domestik akan menurunkan PPh migas dan PNBP migas. Sementara pada sisi belanja negara, penurunan lifting minyak domestik akan menurunkan dana bagi hasil ke daerah. Untuk APBN 2009, apabila realisasi lifting minyak domestik lebih rendah 10.000 barel per hari dari yang diasumsikan, maka tambahan defisit APBN diperkirakan akan berada pada kisaran Rp1,46 triliun sampai dengan Rp1,54 triliun. Variabel lain yang berpengaruh terhadap besaran defisit adalah volume konsumsi BBM domestik. APBN Tahun 2009 mengasumsikan konsumsi BBM domestik untuk tahun 2009 sebesar 36,8 juta kiloliter yang terdiri atas konsumsi premium sebesar 19,4 juta kiloliter, konsumsi minyak tanah sebesar 5,8 juta kiloliter, dan konsumsi solar sebesar 11,6 juta kiloliter. Peningkatan konsumsi BBM domestik rata-rata sebesar 0,5 juta kiloliter untuk setiap jenis BBM berpotensi menambah defisit APBN Tahun 2009 pada kisaran Rp2,8 triliun sampai dengan Rp3,01 triliun. Dari analisis sensitivitas di atas maka besaran risiko fiskal, berupa tambahan defisit, yang berpotensi muncul dari variasi asumsi-asumsi makro ekonomi yang digunakan untuk menyusun APBN Tahun 2009 dapat digambarkan dalam Tabel VI.13. 6.4.2 Risiko Utang Pemerintah No Tabel VI.13 Sensitivitas Asumsi Ekonomi Makro terhadap Defisit APBN 1. Pertumbuhan ekonomi (%) - 0,1 6,0 0,46 s.d. 0,54 2. Tingkat inflasi (%) + 0,1 6,2 - 0,46 s.d. - 0,54 3. Rata-rata Nilai Tukar Rupiah (Rp/US$) + 100 9.400 0,6 s.d. 0,8 4. Suku bunga SBI-3 bulan (%) + 0,25 7,5 0,3 s.d o,5 5. Harga minyak ICP (US$/barel) + 1 80,0 0,4 s.d. 0,6 6. Lifting minyak (juta barel/hari) - 0,01 0,960 1,46 s.d. 1,54 7. Konsumsi BBM domestik (juta kiloliter) + 0,5 36,8 2,8 s.d. 3,01 Sumber: Departemen Keuangan Keterangan: *) Asumsi defisit RAPBN Tahun 2009 = Rp51,3 triliun Salah satu aspek pengelolaan risiko fiskal adalah pengelolaan risiko utang pemerintah. Pengelolaan risiko utang pemerintah sangat memengaruhi kesinambungan fiskal pemerintah pada tahun berjalan dan masa yang akan datang. Pengelolaan risiko utang pemerintah adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan utang Pemerintah. Risiko yang dihadapi dalam pengelolaan risiko utang pemerintah dapat muncul dari lingkungan eksternal maupun internal organisasi pengelola utang. Risiko dimaksud antara lain (1) risiko keuangan yaitu risiko tingkat bunga, risiko nilai tukar, dan risiko refinancing, Uraian Satuan Perubahan Asumsi Asumsi 2009 *) Potensi Tambahan Defisit (Triliun Rp) NK APBN 2009 VI-61
Page 1 and 2:
Pembiayaan Defisit Anggaran, Pengel
Page 3 and 4:
Page 5 and 6:
Page 7 and 8:
Page 9 and 10: Pembiayaan Defisit Anggaran, Pengel
Page 58 and 59: Bab VI Pembiayaan Defisit Anggaran,
show all

BAB VI - Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ...

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?