BAB VI - Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ...

More documents

Recommendations

Info

Bab VI Pembiayaan Defisit Anggaran, Pengelolaan Utang, dan Risiko Fiskal Besarnya pembayaran pokok dan bunga utang yang direncanakan dalam APBN disusun berdasarkan asumsi tingkat bunga dan nilai tukar atas nominal pokok yang diperkirakan sesuai jadwal pembayaran. Dalam realisasinya, tingkat bunga dan nilai tukar dapat berubah mengikuti fluktuasi pasar. Perubahan tersebut dapat menjadi sangat ekstrem, dan apabila terjadi pergerakan tingkat bunga yang naik atau nilai tukar yang melemah, maka kewajiban pembayaran pokok dan bunga akan meningkat mengikuti pergerakan tersebut. Untuk mengurangi risiko tersebut, Pemerintah dapat melakukan kontrak forward dan/atau membeli option. 2. Mengelola biaya dan risiko portofolio utang. Untuk mencapai komposisi portofolio utang yang optimal dari sisi biaya dan risiko (benchmark portfolio) dari kondisi portofolio yang ada saat ini, pengelola utang dapat melakukannya dengan menggunakan instrumen derivative swap. Dalam hal diperlukan optimalisasi portofolio utang dari sisi komposisi tingkat bunga, maka pengelola utang dapat melakukan transaksi swap tingkat bunga (interest rate swap). Sedangkan dalam hal diperlukan optimalisasi portofolio utang dari sisi komposisi mata uang, maka pengelola utang dapat melakukan transaksi swap mata uang (currency swap). 3. Untuk menyesuaikan penerbitan utang dengan permintaan pasar. Dengan menggunakan instrumen derivatif dapat dipisahkan antara kepentingan strategi penerbitan untuk menyesuaikan dengan pasar, dengan kebutuhan pengelolaan portofolio utang. Sebagai contoh, Pemerintah dapat menerbitkan SUN berbunga variabel sesuai keinginan pasar. Namun untuk kepentingan pengelolaan portofolio dalam rangka mengurangi risiko tingkat bunga, Pemerintah dapat menggunakan instrumen derivative swap tingkat bunga. Perlu disadari bahwa penggunaan instrumen derivatif akan menuntut Pemerintah mencermati dan memerhatikan semua faktor yang akan memengaruhi pergerakan pasar. Dalam pelaksanaannya, penggunaan instrumen derivatif tentunya perlu didasarkan pada sebuah sistem hukum, norma dan nilai yang berlaku umum baik domestik maupun internasional. Untuk itu Pemerintah perlu melakukan kajian terhadap penggunaan perjanjian yang mendasari pengesahan semua bentuk transaksi derivatif yang dikeluarkan oleh ISDA (International Swaps and Derivative Association) yang disebut ISDA Master Agreement. Perjanjian ini memuat berbagai hal penting yang harus dipersiapkan secara matang oleh Pemerintah, seperti jumlah nominal yang disetujui, jangka waktu pelaksanaan, jangka waktu penghitungan, jadwal pelaksanaan, biaya-biaya, metode perhitungan, konfirmasi transaksi, dan lain-lain. Dalam menghadapi situasi pasar domestik dan global yang semakin susah ditebak dan adanya globalisasi pasar yang menyebabkan pengaruh kondisi suatu negara akan memengaruhi pasar di negara lain, maka penggunaan instrumen derivatif dalam pengelolaan utang menjadi semakin penting. Untuk itu, saat ini tengah dipersiapkan landasan hukum transaksi derivatif oleh Pemerintah, termasuk sistem penganggaran dan sistem akuntansinya. C. Penetapan Batas Maksimal Pinjaman sebagai Bagian dari Pengelolaan Portofolio dan Risiko Utang Tujuan utama dari pengelolaan utang pemerintah adalah memenuhi pembiayaan defisit APBN dari sumber-sumber pembiayaan dengan memerhatikan struktur portofolio utang VI-44 NK APBN 2009
Pembiayaan Defisit Anggaran, Pengelolaan Utang, dan Risiko Fiskal Bab VI yang optimal, sehingga diperoleh biaya utang yang rendah dengan tingkat risiko yang terkendali. Komposisi portofolio utang yang optimal dapat dicapai melalui berbagai cara, di antaranya dengan analisis komposisi pembiayaan utang yang optimal antara sekuritas dengan nonsekuritas. Salah satu hasil dari analisis tersebut dituangkan dalam bentuk batas maksimal pinjaman (luar negeri maupun dalam negeri) untuk periode tertentu. Batas maksimal pinjaman merupakan jumlah maksimal pembiayaan APBN melalui pinjaman, dan sudah mempertimbangkan kebutuhan portofolio utang dan ketersediaan sumber pinjaman pada tingkat biaya yang wajar. Batas maksimal pinjaman dapat digunakan oleh perencana kegiatan untuk merencanakan kegiatan yang akan dibiayai dari pinjaman Pemerintah setiap tahunnya. Bagi pengelola utang, batas maksimal pinjaman merupakan target pembiayaan yang harus dipenuhi melalui pinjaman dan harus dicari dari sumber-sumber pinjaman dengan terms and condition yang wajar/menguntungkan. Dengan demikian, batas maksimal pinjaman diharapkan dapat membantu pemisahan fungsi perencanaan kegiatan yang dibiayai dari pinjaman dan fungsi pembiayaan itu sendiri, sehingga masing-masing fungsi dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Dalam menetapkan batas maksimal pinjaman, Pemerintah akan mempertimbangkan halhal berikut. 1. Garis besar kebijakan pembangunan pemerintah yang dituangkan dalam RPJM; 2. Kapasitas meminjam, yang terdiri atas. a. Assessment jumlah pinjaman yang mendukung kesinambungan fiskal: i. memperhitungkan kemampuan pembayaran kembali; ii. memperhitungkan rencana penyerapan pinjaman dari pinjaman yang telah ada. b. Ketersediaan sumber pinjaman dengan terms and condition yang wajar. 3. Analisis portofolio utang yang optimal. Saat ini Pemerintah tengah menyiapkan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, agar dapat mencakup mekanisme batas maksimal pinjaman sebagaimana dijelaskan di atas. Pemerintah memperkirakan mekanisme ini baru mulai diterapkan pada Tahun Anggaran 2010, setelah dilakukannya revisi PP tersebut dan disiapkannya standard operating procedure (SOP) serta mekanisme kerja antara perencana anggaran, perencana kegiatan, dan perencana pembiayaan. D. Cool Earth Program Loan Isu pemanasan global sebagai akibat dari terjadinya efek rumah kaca, penggunaan emisi karbon yang meningkat, berkurangnya hutan hujan tropis, dan lain-lain telah mengemuka selama lebih dari satu dekade terakhir. Pemanasan global menyebabkan kenaikan suhu permukaan bumi, kenaikan permukaan air laut, dan adanya perubahan cuaca yang berpotensi mengakibatkan bencana alam. Mempertimbangkan berbagai konsekuensi yang terjadi akibat pemanasan global tersebut, berbagai upaya dilakukan negara-negara dunia. Selama kurun waktu 10 tahun terakhir telah disusun kesepakatan untuk mengurangi laju pemanasan global diantaranya melalui Kyoto Protocol dan terakhir pada tahun 2007 melalui Bali Road Map. Dalam merespon hal tersebut, Pemerintah Indonesia turut berpartisipasi diantaranya melalui penyusunan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup (environtmental management). NK APBN 2009 VI-45
Page 1 and 2: Pembiayaan Defisit Anggaran, Pengel
Page 43: Pembiayaan Defisit Anggaran, Pengel
Page 58 and 59: Bab VI Pembiayaan Defisit Anggaran,

BAB VI - Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ...

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?