BAB VI - Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ...

More documents

Recommendations

Info

Bab VI Pembiayaan Defisit Anggaran, Pengelolaan Utang, dan Risiko Fiskal pasar meminta premi yang lebih besar, dapat mendorong munculnya persepsi publik yang negatif terhadap kapasitas Pemerintah untuk membayar utang, yang akan tercermin dalam sovereign credit rating RI. 6.2 Pembiayaan Nonutang 6.2.1 Pelaksanaan Pembiayaan Nonutang Tahun 2005–2008 Pembiayaan anggaran yang bersumber dari nonutang pada tahun anggaran 2005-2008 secara umum terdiri atas dua sumber, yaitu (1) perbankan dalam negeri diantaranya berasal dari setoran rekening dana investasi (RDI) dan pelunasan piutang negara; dan (2) nonperbankan dalam negeri yang berasal dari penerimaan privatisasi BUMN, penjualan aset, serta dana investasi pemerintah dan restrukturisasi BUMN. A. Pembiayaan Melalui Rekening Dana Investasi (RDI) dan Rekening Pembangunan Daerah (RPD) Sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2008, RDI dan RPD telah mempunyai peran dalam struktur APBN yaitu berfungsi sebagai penerimaan dalam negeri dan pembiayaan. Sebagai penerimaan dalam negeri, RDI dan RPD dimasukkan ke dalam kelompok penerimaan PNBP lainnya yaitu pelunasan piutang nonbendahara. Sedangkan sebagai pembiayaan dikelompokkan ke dalam pembiayaan dalam negeri. Posisi saldo RDI dan RPD dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 dan perkiraan tahun 2008 dapat dilihat pada Tabel VI.2. Pada tahun 2005 penggunaan RDI untuk pembiayaan defisit APBN mencapai Rp7,2 triliun atau 58,4 persen terhadap saldo 2005 dan tahun 2006 mencapai Rp2,0 triliun atau 34,9 persen terhadap saldo awal tahun 2006 serta pada tahun 2007 mencapai Rp4,0 triliun atau 93,8 persen saldo awal dari tahun 2007. Tahun 2008 diperkirakan saldo RDI yang digunakan untuk pembiayaan defisit sebesar Rp0,3 triliun atau 66,3 persen terhadap saldo awal tahun 2008. a. Akumulasi saldo awal tahun 12,2 5,7 4,3 0,5 0,5 b. Penerimaan tahun berjalan 9,7 7,9 8,6 8,6 8,6 c. Pengeluaran tahun berjalan 16,2 9,4 12,4 9,0 9,0 1. Setoran APBN untuk PNBP 8,0 7,4 7,9 8,3 8,3 2. Setoran APBN untuk Pembiayaan anggaran dari RDI 7,2 2,0 4,0 0,3 0,3 3. Pengeluaran lainnya (Jasa Bank Penata Usaha, Pinjaman RDI/RPD) 1,0 0,1 0,6 0,4 0,4 d. Akumulasi saldo akhir tahun (a + b - c) 5,7 4,3 0,6 0,0 0,0 Sumber: Departemen Keuangan Tabel VI.2 Posisi Saldo RDI – RPD Tahun 2005―2008 (triliun rupiah) Uraian 2005 2006 2007 Besar kecilnya sumber pembiayaan yang berasal dari RDI/RPD dipengaruhi oleh kebijakan pengelolaan RDI/RPD, sebagaimana diatur dalam KMK Nomor 346 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Rekening Dana Investasi dan KMK Nomor 82 Tahun 2005 tentang Tambahan atas KMK Nomor 346 Tahun 2000. Kebijakan pengelolaan RDI/RPD, diantaranya dapat dilihat dari upaya melakukan optimalisasi piutang negara yang bersumber dari tagihan kewajiban terhadap penerusan pinjaman luar negeri (Subsidiary Loan Agreement, SLA) yang telah dilakukan melalui program restrukturisasi pinjaman. Pada tahun 2008 telah diupayakan restrukturisasi piutang perusahaan daerah air minum (PDAM) dan BUMN. Sebagai dasar pelaksanaan proses restrukturisasi RDI/RPD/SLA untuk PDAM telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan APBN-P 2008 Perkiraan Realisasi VI-10 NK APBN 2009
Pembiayaan Defisit Anggaran, Pengelolaan Utang, dan Risiko Fiskal Bab VI (PMK) Nomor 107/PMK.06/2005 dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 53/PB/2006 yang mengatur tentang tahapan penjadwalan ulang, perubahan persyaratan, dan penghapusan. Terkait dengan hal tersebut sudah ada beberapa PDAM yang menyatakan keinginannya untuk ikut serta dalam program restrukturisasi ini. Adapun untuk pelaksanaan restrukturisasi BUMN telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.05/2007 tanggal 19 Februari 2007 yang mengatur tentang penjadwalan ulang, perubahan persyaratan, penyertaan modal negara dan penghapusan serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 31/PB/2007 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman (NPPP) dan Perjanjian Pinjaman Rekening Dana Investasi pada Badan Usaha Milik Negara/Perseroan Terbatas. Untuk melakukan proses restrukturisasi tersebut Pemerintah telah membentuk Komite Penyelesaian Piutang Negara yang bersumber dari NPPP dan perjanjian pinjaman RDI pada BUMN/perseroan terbatas (komite) melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 356/ KMK.05/2007. Dengan adanya mekanisme komite, maka penyelesaian piutang negara diharapkan dapat dilakukan dengan lebih memerhatikan prinsip kehati-hatian serta lebih menjamin terselenggaranya tatakelola keuangan negara yang baik, akuntabel, dan transparan. Selain itu, penyelesaian piutang negara juga mempertimbangkan rencana jangka panjang pengelolaan BUMN sebagaimana tertuang dalam master plan Kementerian Negara BUMN. B. Pembiayaan Melalui Penjualan Aset Berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Aset yang ditandatangani pada tanggal 24 Maret 2004, Pemerintah telah menyerahkelolakan aset negara eks BPPN kepada PT PPA (Persero). Aset negara yang diserahkelolakan kepada PT PPA (Persero) tersebut memiliki karakteristik yang khusus berupa sifat penguasaan sementara oleh negara. Dengan penguasaan sementara tersebut, maka tujuan dari pengelolaan aset negara oleh PT PPA (Persero) adalah mengembalikan aset-aset tersebut ke pasar melalui proses penjualan yang transparan, akuntabel, dan wajar. Dalam rangka pengelolaan aset negara tersebut, PT PPA (Persero) melakukan kegiatan penagihan, restrukturisasi, peningkatan nilai aset, dan penjualan. Dengan kegiatan-kegiatan tersebut, PT PPA (Persero) telah memperoleh pengembalian penerimaan negara yang telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi APBN. Sumber pembiayaan yang berasal dari hasil pengelolaan PT PPA (Persero) dapat dilihat pada Grafik VI.2. Sebagaimana terlihat pada grafik tersebut, kontribusi sumber pembiayaan yang berasal dari PT PPA (Persero) semakin berkurang. Jika pada tahun 2005 kontribusinya mencapai Rp6,6 triliun, pada tahun 2008 PT PPA (Persero) hanya ditargetkan sebesar Rp3,0 triliun dari total target penjualan aset pada tahun 2008 sebesar Rp3,85 triliun. Pengurangan ini sejalan dengan makin berkurangnya aset yang dikelola oleh PT PPA (Persero). (Triliun Rp) 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 - Grafik VI.2 Penjualan Aset Program Restrukturisasi Perbankan 2005−2008 Sumber: Departemen Keuangan 2005 2006 2007 2008 NK APBN 2009 VI-11
Page 1 and 2: Pembiayaan Defisit Anggaran, Pengel
Page 9: Pembiayaan Defisit Anggaran, Pengel
Page 58 and 59: Bab VI Pembiayaan Defisit Anggaran,
Page 60 and 61:
Bab VI Pembiayaan Defisit Anggaran,
Page 62 and 63:
Page 64 and 65:
Page 66 and 67:
Page 68 and 69:
Page 70 and 71:
Page 72 and 73:
Page 74 and 75:
Page 76 and 77:
show all

BAB VI - Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ...

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?