BAB VI - Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ...

Pembiayaan Defisit Anggaran, Pengelolaan Utang, dan Risiko Fiskal
Bab VI
jumlah kumulatif pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tidak melebihi 60
persen terhadap PDB tahun bersangkutan. Kebijakan pengelolaan utang dalam jangka
panjang, berpedoman juga pada (1) penurunan rasio utang terhadap PDB secara bertahap
yang dilakukan dengan mempertahankan stabilitas ekonomi makro sekaligus mendorong
pertumbuhan ekonomi, (2) penetapan target tambahan utang bersih maksimal (maximum
additional debt) terhadap PDB dengan kisaran kurang lebih 1 persen, dan (3) pengurangan
secara bertahap ketergantungan pada pinjaman luar negeri. Dalam rangka mencapai tujuan
jangka panjang pengelolaan utang diperlukan beberapa upaya strategis melalui
(1) pengurangan utang negara melalui pelunasan tunai secara bertahap; (2) prioritas
penerbitan/pengadaan utang dalam mata uang rupiah; (3) peningkatan porsi utang negara
dengan bunga tetap; (4) mengutamakan pengadaan/penerbitan utang negara dengan tenor
yang relatif panjang; dan (5) mengupayakan penyederhanaan struktur portofolio utang
negara.
Pengelolaan utang pemerintah secara umum dilakukan terhadap SBN dan pinjaman
pemerintah. Pengelolaan SBN meliputi aspek pengelolaan portofolio SBN dan aspek
pengembangan pasar SBN untuk meningkatkan kedalaman dan likuiditas pasar sekunder.
Sedangkan pengelolaan pinjaman meliputi aspek pengelolaan portofolio dan peningkatan
kualitas pengelolaan pinjaman.
Dalam pengelolaan utang, kebijakan yang dijalankan Pemerintah selama ini mencakup
upaya-upaya untuk melakukan diversifikasi instrumen dan upaya untuk meminimalkan
risiko-risiko yang ada (risiko nilai tukar, risiko pembiayaan kembali, risiko tingkat bunga,
risiko operasional, dan lain-lain), diantaranya melalui (1) memprioritaskan penerbitan/
pengadaan utang dalam mata uang rupiah, (2) meningkatkan porsi utang negara dengan
bunga tetap (fixed rate), dan (3) mengutamakan utang berjangka waktu relatif panjang.
6.3.2.1 Realisasi Pembiayaan dan Pengelolaan Utang Tahun 2004–2007
Dalam kurun waktu 2004–2007 realisasi pembiayaan utang neto menunjukkan peningkatan
dari sebesar negatif Rp21,2 triliun, atau terjadi pengeluaran utang neto (net debt payment)
pada tahun 2004 menjadi sebesar Rp33,3 triliun pada tahun 2007. Peningkatan tersebut
terutama terjadi pada SBN, karena sejak tahun 2005, penerbitan SBN juga berperan sebagai
instrumen pembiayaan bagi pembayaran kembali utang (refinancing) bagi pinjaman luar
negeri. Secara bertahap penerbitan SBN neto meningkat dari Rp6,9 triliun pada tahun 2004
menjadi Rp57,2 triliun pada tahun 2007, atau hampir sepuluh kali lipat. Sementara pinjaman
luar negeri secara konsisten menunjukkan penurunan secara rata-rata selama empat tahun
tersebut sekitar Rp22 triliun per tahun.
Dalam kurun waktu 2004–2007, jumlah surat berharga yang telah diterbitkan mencapai
Rp240,6 triliun, yang terdiri dari penerbitan di pasar domestik sebesar Rp175,1 triliun dan
sebesar Rp65,5 triliun (ekuivalen USD7,0 miliar) diterbitkan di pasar internasional. Sementara
jumlah surat berharga yang dilunasi, baik karena jatuh tempo atau dibeli kembali (buy
back) mencapai Rp117,7 triliun. Seluruh surat berharga yang dilunasi tersebut merupakan
surat berharga yang diterbitkan di dalam negeri, dan sebagian diantaranya yaitu Rp16,8
triliun adalah surat berharga yang tidak dapat diperdagangkan, yang diterbitkan kepada
Bank Indonesia. Dengan demikian, secara neto pembiayaan SBN yang telah dilakukan sejak
tahun 2004 sampai dengan tahun 2007 mencapai Rp121,2 triliun.
NK APBN 2009
VI-25