BAB VI - Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ...

More documents

Recommendations

Info

Bab VI Pembiayaan Defisit Anggaran, Pengelolaan Utang, dan Risiko Fiskal sebesar Rp7,6 miliar sudah dibayar kepada satu pemilik dana, dan Rp240 juta masih dalam proses pembayaran terhadap satu pemilik dana. Sementara itu sebesar Rp4,4 miliar dan USD104,7 juta belum dibayar terhadap dua pemilik dana. b. Perkara yang berpotensi Pemerintah membayar (perkara masih dalam proses di pengadilan) adalah 18 perkara dengan nilai sebesar Rp915,4 miliar dan USD38,2 juta. 6.4.9 Keanggotaan pada Organisasi dan Lembaga Keuangan Internasional Keanggotaan Indonesia pada organisasi dan lembaga keuangan internasional dapat menimbulkan risiko fiskal terkait dengan adanya komitmen Pemerintah untuk memberikan kontribusi dan penyertaan modal kepada organisasi-organisasi atau lembaga keuangan internasional tersebut. Untuk tahun 2009, jumlah dana yang harus dipersiapkan oleh Pemerintah untuk membayar kontribusi dan penyertaan modal kepada organisasi internasional (OI) dan lembaga keuangan internasional (LKI) adalah sebesar Rp582,4 miliar. Kontribusi kepada OI disalurkan melalui DIPA Departemen Luar Negeri sebagaimana diatur dalam Keppres Nomor 64 Tahun 1999 dengan jumlah sebesar Rp300,0 miliar. Dalam hal trust fund dan penyertaan modal pada OI dan LKI, dana dialokasikan pada DIPA Departemen Keuangan dan mencapai nilai sebesar Rp282,4 miliar dengan rincian sebagaimana tertera pada Tabel VI.19. 6.4.10 Bencana Alam Indonesia merupakan negara yang wilayahnya memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor nonalam maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan maupun kerugian harta benda. Berdasarkan data tahun 2007 beberapa bencana yang mengancam wilayah Indonesia diantaranya adalah banjir, banjir dan tanah longsor, gunung berapi serta bencana lainnya sebagaimana dapat dilihat pada Grafik VI.16 berikut ini. Dasar hukum penanggulangan bencana mengacu kepada UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Berdasarkan undang-undang tersebut tanggung jawab Pemerintah dalam Tabel VI.19 Perkiraan Kontribusi Berupa Trust Fund dan Penyertaan Modal Pemerintah pada Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional Tahun 2009 No Organisasi/Lembaga Jumlah Keuangan Internasional (miliar Rp) Keterangan 1 IDB (Islamic Development Bank) 123,2 Sudah ada tagihan 2 IBRD (International Bank for Reconstruction and Development) 105,0 Perkiraan 3 IFAD (International Fund for Agricultural Development) 18,2 Untuk pembayaran cicilan III 4 ADB (Asian Development Bank) 25,0 Pencairan promisory notes 5 ASEAN Animal Health Trust Fund 0,5 Jumlahnya tetap hingga 2012 6 Common Fund for Commodities (CFC) 0,5 Perkiraan 7 USAID 10,0 Berdasarkan pembayaran tahun sebelumnya Jumlah 282,4 Grafik VI.16 Kejadian Bencana di Indonesia Tahun 2007 152 39% 75 20% 4 1% 6 2% 56 15% 12 3% Ba n jir Angin Topan Tanah Longsor Banjir dan Tanah Longsor Gelombang Pasang/Abrasi Gempa Bum i Kegagalan Teknologi Letusan Gunung Berapi 45 12% 29 8% VI-76 NK APBN 2009
Pembiayaan Defisit Anggaran, Pengelolaan Utang, dan Risiko Fiskal Bab VI penyelenggaraan penanggulangan bencana diantaranya perlindungan masyarakat dari dampak bencana, pemulihan kondisi dari dampak bencana dan pengalokasian anggaran penang-gulangan bencana dalam APBN. Anggaran tersebut diperuntukan untuk kegiatan-kegiatan tahap prabencana, saat tanggap darurat bencana, dan pascabencana. Untuk tahun 2007, Pemerintah mengalokasikan dana kontinjensi untuk penanggulangan bencana sebesar Rp2,7 triliun. Dari anggaran tersebut, 99 persen telah direalisasi antara lain untuk penanganan gempa di Manggarai, Bengkulu, Sumatera Barat dan sekitarnya serta banjir di Morowali dan Gorontalo. Sedangkan untuk tahun 2008, Pemerintah mengalokasikan dana kontinjensi bencana sebesar Rp3,0 triliun, dan telah direalisasi 98,3 persen atau Rp2,95 triliun. Untuk tahun 2009, Pemerintah mengalokasikan dana kontinjensi bencana sebesar Rp3,0 triliun, sama dengan tahun anggaran sebelumnya. 6.4.11 Risiko Fiskal Lainnya Di samping risiko fiskal tersebut di atas, APBN juga dihadapkan pada beberapa risiko fiskal lainnya, antara lain sebagai berikut. a. Risiko tidak tercapainya penerimaan perpajakan nonmigas Berdasarkan hasil pembahasan antara Pemerintah dengan DPR jumlah penerimaan pajak nonmigas (PPh nonmigas, PPN & PPnBM, pajak bumi dan bangunan, BPHTB serta pajak lainnya) untuk tahun anggaran 2009 ditetapkan sebesar Rp591,13 triliun, yang berarti lebih besar apabila dibandingkan dengan angka penerimaan yang diajukan oleh Pemerintah sebesar Rp584,6 triliun. Mengingat kondisi perekonomian nasional masih dibayangi dengan ketidakpastian sebagai dampak krisis keuangan global, terdapat potensi risiko target tersebut tidak tercapai. Oleh karena itu dalam upaya memberikan bantalan kepada APBN 2009 terhadap risiko tersebut maka dialokasikan dana cadangan risiko fiskal sebesar Rp2,0 triliun. b. Risiko Kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) ketersediaan inkind batubara Dalam upaya untuk menurunkan biaya pokok produksi (BPP) tenaga listrik, Pemerintah melakukan beberapa kebijakan, diantaranya dengan melakukan program diversifikasi energi primer di pembangkit tenaga listrik, salah satunya dengan cara meningkatkan penggunaan batubara. Untuk itu akan diterbitkan Peraturan Pemerintah yang mengatur pasokan batubara untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri inkind kepada PT PLN (Persero), yang berlaku mulai 1 Januari 2009. Jika PT PLN (Persero) mendapat batubara untuk mengganti bahan bakar minyak (BBM)-nya dari DMO atau kewajiban memasok pasar domestik, maka potensi subsidi yang dapat dihemat sebesar Rp3,0 triliun. Dalam upaya memberikan bantalan kepada APBN jika kebijakan ini tidak terlaksana, telah dialokasikan dana cadangan risiko fiskal sebesar Rp3,0 triliun. (MiliarRp) 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 Grafik VI.17 Dana Penanggulangan Bencana Alam 2004-2008 500 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 *) *) Untuk tahun 2009 merupakan angka yang diusulkan Pemeritah Sumber : Departemen Keuangan Pagu Realisasi NK APBN 2009 VI-77
Page 1 and 2:
Pembiayaan Defisit Anggaran, Pengel
Page 3 and 4:
Page 5 and 6:
Page 7 and 8:
Page 9 and 10:
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Page 25 and 26: Pembiayaan Defisit Anggaran, Pengel
Page 58 and 59: Bab VI Pembiayaan Defisit Anggaran,
show all

BAB VI - Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?