BAB VI - Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ...

More documents

Recommendations

Info

Bab VI Pembiayaan Defisit Anggaran, Pengelolaan Utang, dan Risiko Fiskal Setelah pelaksanaan pengelolaan (divestasi) aset tahun 2005-2007, sisa aset yang masih dikelola oleh PT PPA (Persero) di awal tahun 2008 sebagian besar berupa aset hak tagih (kredit), aset properti dan aset saham nonbank. Dengan kondisi tersebut, PT PPA (Persero) berupaya melakukan optimalisasi penerimaan hasil pengelolaan aset dengan melakukan divestasi aset-aset saham nonbank dan properti serta melakukan penagihan/penyelesaian terhadap aset hak tagih. C. Pembiayaan Melalui Privatisasi BUMN Sumber pembiayaan APBN selama ini sebagian berasal dari hasil privatisasi BUMN. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, pengertian privatisasi adalah penjualan saham persero, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas kepemilikan saham oleh masyarakat. Sebagian dana yang diperoleh dari privatisasi (melalui divestasi) digunakan sebagai salah satu sumber pembiayaan APBN. Penetapan target sumber pembiayaan melalui privatisasi senantiasa dilakukan dengan tetap memperhatikan kepentingan jangka panjang pemerintah untuk mengembangkan BUMN sebagai entitas bisnis yang sehat dengan tatakelola yang baik (good coorporate governance), sehingga dapat berperan sebagai agent of development secara optimal. Sumber pembiayaan yang berasal dari privatisasi dapat dilihat pada Grafik VI.3. Dari grafik VI.3 dapat dilihat sumber pembiayaan melalui privatisasi cenderung berfluktusi dari tahun ke tahun. Fluktuasi ini sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah dalam pengelolaan BUMN. (Triliunn Rp) 0,5 Privatisasi sebagai salah satu bentuk - restrukturisasi, dilakukan bukan hanya 2006 2007 2008 Sumber: Departemen Keuangan dalam rangka memperoleh dana segar, melainkan juga untuk menumbuhkan budaya korporasi dan profesionalisme antara lain melalui pembenahan pengurusan dan pengawasan berdasarkan prinsip-prinsip tatakelola perusahaan yang baik. Privatisasi tidak lagi diartikan secara sempit sebagai penjualan saham pemerintah semata ke pihak nonpemerintah, tetapi dilakukan sebagai upaya untuk mencapai beberapa sasaran sekaligus, termasuk di dalamnya adalah peningkatan kinerja dan nilai tambah perusahaan, perbaikan struktur keuangan dan manajemen, penciptaan struktur industri yang sehat dan kompetitif, pemberdayaan BUMN yang mampu bersaing dan berorientasi global, penyebaran kepemilikan oleh publik, serta pengembangan pasar modal domestik (privatisasi diupayakan dilakukan melalui initial public offering, IPO). Dalam periode 1991–2007, upaya privatisasi BUMN telah menghasilkan Rp25,9 triliun dan USD653 juta sebagai setoran bagi pemerintah dan Rp12,2 triliun bagi perusahaan, yang dilakukan melalui IPO, strategic sales (SS), placement, secondary offering (SO), dan employee management buy out (EMBO). Sampai dengan tahun 2008, BUMN yang tercatat di pasar modal sebanyak 14 BUMN. 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 Grafik VI.3 Sumber Pembiayaan yang Berasal dari Privatisasi 2006−2008 VI-12 NK APBN 2009
Pembiayaan Defisit Anggaran, Pengelolaan Utang, dan Risiko Fiskal Bab VI Program privatisasi tahun 2008 dilakukan berdasarkan keputusan Komite Privatisasi Nomor KEP-04/M.EKON/01/2008 tanggal 31 Januari 2008 dan rekomendasi Menteri Keuangan Nomor S-41/MK.06/2008 tanggal 30 Januari 2008 yang menyetujui untuk melakukan privatisasi terhadap 44 BUMN, yang antara lain dari sektor pekerjaan umum, perkebunan, industri, dan keuangan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 38 perusahaan dengan kepemilikan negara mayoritas dan 6 perusahaan dengan kepemilikan negara minoritas. Privatisasi BUMN yang telah disetujui oleh DPR adalah PT Atmindo, PT Intirub, PT Prasidha Pamunah Limbah Industri, PT Jakarta International Hotel Development, Tbk, PT Kertas Blabak, dan PT Kertas Basuki Rahmat. Sedangkan sisanya masih menunggu konsultasi dan persetujuan DPR. Di samping dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah dalam pengelolaan BUMN, sumber pembiayaan yang berasal dari privatisasi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal. Hal ini misalnya nampak pada perubahan target sumber pembiayaan yang berasal dari privatisasi pada tahun 2008. Kecenderungan kenaikan harga minyak serta beberapa komoditi penting pada perekonomian global yang terjadi sejak semester kedua tahun 2007 tidak hanya disebabkan oleh faktor fundamental yaitu sisi permintaan dan penawaran, namun juga oleh faktor nonfundamental, misalnya faktor geopolitik dan perubahan aliran dana dari pasar keuangan ke pasar komoditas yang telah menciptakan ketidakpastian, dan pada akhirnya meningkatkan kekhawatiran investor akan keamanan portofolio investasinya. Kekhawatiran ini telah menyebabkan investor mengalihkan dananya pada instrumeninstrumen yang relatif aman dan menghindari instrumen investasi yang berasal dari negaranegara berkembang termasuk Indonesia. Kondisi pasar keuangan yang tidak kondusif ini kemudian menjadi salah satu alasan pemerintah untuk mengubah target penerimaan privatisasi dari Rp1,5 triliun pada APBN Tahun 2008 menjadi hanya Rp0,5 triliun pada APBN-P Tahun 2008. D. Pembiayaan Melalui Dana Investasi Pemerintah dan Restrukturisasi BUMN Dana investasi pemerintah dan restrukturisasi BUMN terdiri atas beberapa komponen, yaitu untuk (1) investasi pemerintah, yang mengacu kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, (2) penyertaan modal negara, (3) dana restrukturisasi BUMN, dan(4) dana kontinjensi untuk PT PLN (Persero). Pada setiap tahun anggaran tidak semua jenis alokasi ini ada pada dana investasi pemerintah dan restrukturisasi BUMN. (Triliun Rp) Perkembangan dana investasi pemerintah dan restrukturisasi BUMN selama periode 2005– 2008 dapat dilihat pada Grafik VI.4. Investasi Pemerintah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengamanatkan Pemerintah untuk melakukan investasi jangka panjang dengan tujuan untuk memberikan manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan manfaat lainnya. Investasi jangka panjang tersebut merupakan wujud dari peran Pemerintah dalam rangka memajukan 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 - Grafik VI.4 Dana Investasi Pemerintah dan Restrukturisasi BUMN 2005−2008 2005 2006 2007 2008 Investasi Pemerintah Dana Restrukturisasi BUMN Sumber: Departemen Keuangan Penyertaan Modal Negara Dana Kontijensi untuk PLN NK APBN 2009 VI-13
Page 1 and 2: Pembiayaan Defisit Anggaran, Pengel
Page 11: Pembiayaan Defisit Anggaran, Pengel
Page 58 and 59: Bab VI Pembiayaan Defisit Anggaran,
Page 60 and 61: Bab VI Pembiayaan Defisit Anggaran,
Page 62 and 63:
Bab VI Pembiayaan Defisit Anggaran,
Page 64 and 65:
Page 66 and 67:
Page 68 and 69:
Page 70 and 71:
Page 72 and 73:
Page 74 and 75:
Page 76 and 77:
show all

BAB VI - Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?