BAB VI - Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ...

Pembiayaan Defisit Anggaran, Pengelolaan Utang, dan Risiko Fiskal
Bab VI
Pembiayaan dari penerbitan SBN (neto) sampai dengan bulan September 2008 tersebut
berasal dari total penerbitan sebesar Rp126,2 triliun dan pelunasan pokok SBN jatuh tempo,
serta pembelian kembali SBN sebelum jatuh tempo sebesar Rp21,6 triliun. Dari jumlah
penerbitan tersebut, Rp39,3 triliun (40,6 persen) diantaranya diterbitkan di pasar
internasional. Di pasar dalam negeri, SBN yang telah diterbitkan meliputi SBN yang
ditawarkan pada investor institusi maupun investor individu, yang selama ini dikenal dengan
obligasi negara retail (ORI). SBN yang diterbitkan terutama untuk investor institusi
diantaranya dalam bentuk instrumen jangka pendek dengan bunga diskonto, yaitu surat
perbendaharaan negara (SPN) dan instrumen jangka panjang yang meliputi obligasi dengan
tingkat bunga tetap (FR), obligasi dengan tingkat bunga mengambang (VR) dan obligasi
tanpa kupon (zero coupon, ZC). Penerbitan VR untuk kepentingan pembiayaan merupakan
penerbitan yang pertama kali dilakukan, dalam jumlah yang sesuai dengan permintaan
dan daya serap pasar.
Sementara itu, untuk mengurangi beban pembayaran bunga utang dan penerbitan gross
SBN dalam tahun 2008 akibat besarnya tambahan pembiayaan melalui SBN (neto), Panja
DPR meminta Pemerintah dan Bank Indonesia melakukan pembahasan moratorium
kewajiban pembayaran bunga utang dan cicilan pokok surat utang kepada Bank Indonesia.
Bunga utang yang dimoratorium adalah bunga SU-002, SU-004 dan SU-007 dengan total
sebesar Rp1,87 triliun, sedangkan cicilan pokok utang yang dimoratorium adalah pokok
SU-007 sebesar Rp1,2 triliun. Pemerintah akan membayar kewajiban bunga dan cicilan
pokok surat utang yang dimoratorium tersebut pada tahun 2009. Selain moratorium
pembayaran kewajiban, Panja DPR juga meminta agar dilakukan restrukturisasi tingkat
bunga SU-002, SU-004 dan SU-007 menjadi sebesar 0,1 persen sebagaimana tingkat bunga
SRBI-001.
Dalam tahun 2008, Pemerintah tetap semaksimal mungkin mengupayakan penerbitan yang
berasal dari sumber dalam negeri, dengan tetap mempertimbangkan dan memperhitungkan
kapasitas daya serap pasar dalam negeri serta mendukung pengembangan pasar surat
berharga secara berkesinambungan. Dengan melihat cukup besarnya kebutuhan pembiayaan
yang bersumber dari utang, di sisi lain kondisi perekonomian dan pasar keuangan belum
menunjukkan tanda-tanda perbaikan, maka Pemerintah harus berhati-hati dalam menyusun
strategi penerbitannya. Berbagai faktor yang harus dipertimbangkan dalam penerbitan antara
lain waktu penerbitan, jenis instrumen, dan jumlah yang diterbitkan. Hal tersebut harus
pula didukung dengan kemampuan dalam menganalisa kondisi pasar surat berharga. Terkait
dengan waktu dan jumlah surat berharga yang diterbitkan, Pemerintah menerapkan strategi
front loading issuance yaitu dengan menerbitkan surat berharga, baik di pasar domestik
maupun internasional, dalam jumlah lebih besar pada awal-awal tahun anggaran. Alasan
utama dilakukan front loading adalah untuk (1) memanfaatkan likuiditas yang besar pada
awal tahun sehingga yield penerbitan relatif lebih rendah; (2) menghindari beban penerbitan
terkonsentrasi pada akhir tahun anggaran sehingga berpotensi terjadinya cornerring
mengingat target gross issuance yang besar; dan (3) mengantisipasi ketidakpastian kondisi
pasar keuangan global dan domestik.
Berdasarkan hasil analisis yang cukup mendalam, Pemerintah memandang bahwa kondisi
pasar dalam negeri kurang dapat mendukung pencapaian kebutuhan pembiayaan sampai
dengan akhir tahun anggaran. Hal ini membuat Pemerintah mengambil langkah untuk
melakukan penerbitan SUN di pasar internasional lebih banyak dan lebih cepat. Selama
NK APBN 2009
VI-31