BAB VI - Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ...

More documents

Recommendations

Info

Bab VI Pembiayaan Defisit Anggaran, Pengelolaan Utang, dan Risiko Fiskal 1. Latar Belakang Dukungan Jepang terkait Cool Earth Program untuk Indonesia Pada bulan Agustus 2007, Pemerintah RI dan Jepang telah menyepakati kerja sama dalam rangka penanganan masalah perubahan iklim, lingkungan hidup dan energi. Dalam pembicaraan tingkat tinggi antara Indonesia dan Jepang bulan Desember 2007 yang lalu, telah dimulai diskusi awal untuk merumuskan “Cool Earth Program Loan”. 2. Tujuan Program Loan Selain dalam rangka pembiayaan defisit APBN, tujuan program loan itu sendiri adalah untuk menjalankan reformasi kebijakan yang terkait dengan isu-isu pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan pada kerangka kerja Rencana Aksi Nasional yang disusun oleh Pemerintah Indonesia. Diharapkan pinjaman program tersebut dapat mendorong kebijakan pembangunan yang ramah lingkungan seperti antara lain pembangunan hutan tanaman pada lahan hutan yang rusak, rehabilitasi areal bekas kebakaran, rehabilitasi hutan mangrove dan hutan gambut, perlindungan terhadap forest reserve yang rawan perambahan, dan perlindungan terhadap hutan yang rawan kebakaran dan perambahan. 3. Skim Program Loan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang secara bersama-sama akan merumuskan rencana aksi/matrik kebijakan (policy matrix) terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia dalam kerangka waktu yang ditetapkan. Namun demikian, pada prinsipnya, policy matrix tersebut dirumuskan dan dilaksanakan berdasarkan pada ownership Pemerintah Indonesia sendiri. Selama pelaksanaan program loan tersebut, kedua negara akan melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan policy matrix tersebut. Program loan terkait dengan pengelolaan lingkungan tersebut akan dilaksanakan selama 3 tahun (2007–2009). Pencapaian terhadap action plan akan dikonfirmasikan oleh kedua negara, yang selanjutnya akan menjadi dasar bagi Pemerintah Indonesia untuk mengusulkan Cool Earth Program Loan yang akan dibiayai melalui Japanese ODA Loan. Dana pinjaman program loan tersebut akan disediakan oleh Japan Bank for International Cooperation dan realisasi pencairan dananya akan secara langsung ditampung dalam rekening Pemerintah Indonesia. Pada tahun pertama (2008), pelaksanaan disbursement atas pinjaman program ini akan direalisasikan berdasarkan pemenuhan/pencapaian atas rencana aksi 2007. Adapun indikasi total pinjaman yang akan dicairkan oleh Pemerintah Jepang yang melalui Japanese ODA Loan pada tahun 2008 mencapai USD300,0 juta. Selain itu, dalam rangka Cool Earth Program Loan tersebut, Pemerintah Perancis melalui Agence Française de Développement (AFD) akan berpartisipasi untuk pembiayaan program loan tersebut (co-financing) mencapai USD150,0-200,0 juta. 4. Outline Policy Matrix untuk Cool Earth Program Loan Secara umum, policy matrix mencakup 3 area, yaitu mitigation, adaptation, dan crosscutting issue. Untuk area mitigation antara lain menitikberatkan pada konservasi hutan dan penghijauan, penghematan energi, dan renewable energy. Area adaptation antara lain menitikberatkan pada sumber daya air seperti watershed management, penyediaan VI-46 NK APBN 2009
Pembiayaan Defisit Anggaran, Pengelolaan Utang, dan Risiko Fiskal Bab VI air dan sanitasi, serta pertanian. Sedangkan untuk area cross-cutting issues antara lain menitikberatkan pada structure arrangement yang dilaksanakan Pemerintah Indonesia yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup, clean development mechanism, cobenefit, dan fiscal incentive. E. Keterbatasan Alternatif Pinjaman Murah Pinjaman lunak pada dasarnya merupakan pinjaman yang memiliki persyaratan (terms and conditions) lebih rendah dari pinjaman yang ada di pasar keuangan pada umumnya. Terms and conditions pinjaman lunak biasanya memiliki tenor dan tenggang waktu (grace period) yang lebih panjang, tingkat bunga di bawah tingkat bunga pasar, dan biaya lainnya yang sangat ringan. Berdasarkan definisi yang disusun oleh Organization of Economic Cooperation and Development (OECD), sebuah pinjaman dapat dikategorikan sebagai pinjaman lunak apabila memiliki tingkat kelunakan (grant element) sebesar minimal 35 persen. Pengukuran tingkat kelunakan dari suatu pinjaman, dihitung sebagai selisih antara face value (jumlah pinjaman) dengan nilai sekarang (present value) dari kewajiban pembayaran pinjaman (termasuk biaya-biaya yang dikenakan) yang harus dibayar oleh peminjam yang dinyatakan sebagai persentase dari face value pinjaman. Menurut konvensi (DAC-OECD), untuk menghitung present value digunakan discount rate 10 persen. Pinjaman lunak ini biasanya disediakan oleh beberapa lender, diantaranya (1) lembaga multilateral dimana Indonesia menjadi salah satu anggotanya dan biasanya dikategorikan sebagai concessional loan, sebagai contoh Bank Dunia memiliki International Development Assistance (IDA) dan ADB memiliki Asian Development Fund (ADF); (2) lembaga keuangan bilateral misalnya Japan Bank for International Cooperation (JBIC) dan Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) memiliki pinjaman lunak yang dikategorikan sebagai Official Development Assistance (ODA); dan (3) negara-negara kreditur tertentu yang menyediakan pinjaman lunak. Dalam pelaksanaannya, tidak semua kegiatan Pemerintah dapat dibiayai dengan pinjaman lunak, mengingat pemberi pinjaman mempunyai alasan, tujuan, dan kriteria-kriteria tertentu dalam penyediaan pinjaman lunak. Bagi lembaga keuangan multilateral dan bilateral, pinjaman lunak utamanya diberikan kepada negara-negara yang masuk dalam kategori low income countries dan digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Selain itu, beberapa pemberi pinjaman menyediakan pinjaman lunak bagi pembiayaan sektor-sektor tertentu seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Bagi sektor pertahanan dan keamanan, khususnya untuk pengadaan alutsista TNI, dan dalam upaya meningkatkan hubungan kerja sama bilateral yang saling menguntungkan, beberapa negara memberikan pinjaman lunak, akan tetapi hal tersebut masih relatif sedikit (baik dilihat dari sisi jumlah pemberi pinjaman maupun nilai nominal pinjaman tersebut) jika dibandingkan dengan kebutuhan di sektor pertahanan dan keamanan. Pinjaman dengan terms lunak (concessional) ditujukan utamanya bagi negara-negara yang berpendapatan rendah (low income countries). Indonesia saat ini tergolong sebagai negara yang pendapatan per kapitanya melampaui batas maksimal yang dipersyaratkan oleh pemberi pinjaman. Sebagai contoh, Bank Dunia menetapkan batas pendapatan per kapita sebuah negara untuk dapat menerima pinjaman dengan terms lunak yang berasal dari International Development Assistance (IDA) sebesar maksimal USD1.095. Dengan demikian, Indonesia sudah tidak layak lagi (tidak eligible) memperoleh pinjaman dengan terms lunak NK APBN 2009 VI-47
Page 1 and 2: Pembiayaan Defisit Anggaran, Pengel
Page 45: Pembiayaan Defisit Anggaran, Pengel
Page 58 and 59: Bab VI Pembiayaan Defisit Anggaran,

BAB VI - Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?