BAB VI - Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ...

More documents

Recommendations

Info

Bab VI Pembiayaan Defisit Anggaran, Pengelolaan Utang, dan Risiko Fiskal benchmark dan aktif ditransaksikan (on the run) dengan obligasi yang tidak aktif (off the run) dalam rangka meningkatkan likuiditas pasar. Terkait dengan restrukturisasi, Pemerintah melakukan restrukturisasi surat utang kepada Bank Indonesia, pada tahun 2006. Surat utang yang direstrukturisasi adalah SU-002/MK/ 1998 dan SU-004/MK/1999 yang amortisasi pembayarannya akan berakhir pada tahun 2018. Restrukturisasi kedua surat utang tersebut dilakukan terhadap tingkat bunga dan jangka waktu pembayarannya. Bunga surat utang yang semula 3 persen dari pokok yang diindeksasi terhadap inflasi, direstruktur sehingga masing-masing menjadi 1 persen dan 3 persen dari pokok tanpa indeksasi. Jangka waktu pembayaran, direstruktur dari semula amortisasi dibayar tunai secara prorata sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2018, menjadi amortisasi secara eksponensial yang dapat dibayar baik secara tunai atau dengan surat berharga sejak tahun 2009 hingga tahun 2025. Disamping itu, Pemerintah juga menerbitkan SU-007/MK/2006 untuk membayar tunggakan atas bunga dan indeksasi SU-002 dan SU- 004 yang seharusnya dibayar sejak tahun 1999 sebesar Rp54,9 triliun. Selama tahun 2004–2008, Pemerintah melakukan beberapa inisiasi pasar yang dapat mendukung pengembangan pasar surat berharga pemerintah. Hal tersebut dilakukan dengan menerbitkan surat berharga secara reguler (regular issuance) melalui penyusunan kalender penerbitan. Mulai tahun 2004, kalender penerbitan disampaikan tiga bulan di depan, dan terhitung sejak tahun 2006 kalender penerbitan diumumkan sejak awal tahun, untuk penerbitan selama satu tahun. Dalam rangka mencakup jenis investor yang lebih luas dengan horison investasi yang lebih beragam, sejak tahun 2005 Pemerintah melakukan penerbitan dengan seri yang berbeda untuk setiap kali penerbitan (multi trances issuance atau dual issuance). Sejak tahun 2007, dalam rangka memastikan daya serap di pasar primer dan meningkatkan likuiditas di pasar sekunder, Pemerintah memperkenalkan sistem dealer utama (primary dealer). Dealer utama terdiri dari pelaku pasar yang memiliki persyaratan tertentu dan berkomitmen untuk melakukan market making terhadap SBN. Di sisi pinjaman luar negeri, selama tahun 2004–2007 pemenuhan defisit pembiayaan yang dilakukan melalui penarikan pinjaman program mencapai Rp50,5 triliun atau ekuivalen dengan USD4,5 miliar. Dari tahun ke tahun, pembiayaan yang bersumber dari pinjaman program menunjukkan kecenderungan yang meningkat, dari USD400,0 juta pada tahun 2004 meningkat menjadi USD993,0 juta pada tahun 2005, dan USD1.300,0 juta pada tahun 2006. Pada tahun 2007, terjadi peningkatan pinjaman program yang cukup tinggi lebih dari 60 persen dari tahun sebelumnya, yaitu mencapai USD2.100,0 juta termasuk di dalamnya USD200,0 juta dalam bentuk pembiayaan tunai dari Islamic Development Bank (IDB). Pinjaman tersebut terutama berasal dari 3 lender besar, yaitu ADB, Bank Dunia dan JBIC. Selama kurun waktu tersebut terdapat beberapa pinjaman yang karena pemenuhan policy matrix-nya tidak dapat dipenuhi, maka diputuskan untuk dibatalkan. Kekurangsesuaian antara perencanaan dan realisasi juga terjadi karena perubahan kebijakan pemberi pinjaman terutama terkait dengan jumlah pinjaman yang dapat disediakan (lending limit), serta perubahan/penundaan realisasi penarikan seperti yang terjadi pada tahun 2007 pada Infrastructure Development Program Loan (IDPL) 1 dari Bank Dunia yang realisasi penarikannya terjadi pada tahun 2008. Perbandingan antara perencanaan dengan realisasi penarikan pinjaman program dapat diikuti dalam Tabel VI.8 berikut. Realisasi penarikan pinjaman proyek sangat terkait dan ditentukan oleh perkembangan kemajuan pelaksanaan kegiatan yang dibiayainya. Berbeda dengan penarikan pinjaman VI-28 NK APBN 2009
Pembiayaan Defisit Anggaran, Pengelolaan Utang, dan Risiko Fiskal Bab VI program, penarikan pinjaman proyek biasanya dilakukan lebih dari satu kali (multi trances) mengingat sebagian besar pinjaman proyek digunakan untuk membiayai kegiatan dengan tahun jamak (multi years) dan/atau kegiatan yang tersebar di berbagai daerah. Besarnya penarikan pinjaman proyek dalam satu tahun anggaran ditentukan oleh rencana penarikan (disbursement plan) yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan. Realisasi penarikan pinjaman luar negeri secara keseluruhan dibandingkan dengan rencana penarikan dalam APBN tahun 2004–2007 disajikan dalam Grafik VI.10. Dalam grafik tersebut terlihat bahwa realisasi penarikan pinjaman pada tahun 2004–2007 belum sebanding dengan rencana/pagu yang ditetapkan dalam APBN-P. Persentase realisasi penarikan pinjaman yang tertinggi terjadi pada tahun 2004 mencapai 85 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN-P, sedangkan yang terendah pada tahun 2006 hanya mencapai 70 persen dari target APBN-P. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan pemerintah dalam No Rencana Realisasi Rencana Realisasi Rencana Realisasi Rencana Realisasi 1 World Bank 300 300 400 400 600 600 800 600 2 ADB 200 100 500 500 600 600 900 900 3 JBIC - - 92,8 92,8 100 100 400 400 Jumlah 500 400 993 993 1.300 1.300 2.100 1.900 Sumber: Departemen Keuangan (Triliun Rp) Lender Tabel VI.8 Rencana dan Realisasi Pinjaman Program 2004−2007 (juta USD) 2004 2005 2006 2007 Grafik VI.10 Rencana dan Realisasi Penarikan Pinjaman Luar Negeri 2004−2008 menetapkan defisit sebagai stimulus fiskal belum dapat sepenuhnya direalisasikan oleh kementerian negara/lembaga yang kegiatannya dibiayai dengan pinjaman proyek. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan belum dapat dipenuhinya target penarikan pinjaman tersebut antara lain (1) adanya kelambatan dalam pelaksanaan kegiatan khususnya bagi pinjaman-pinjaman baru, misalnya belum dipenuhinya berbagai persyaratan administratif pada saat penuangan dalam dokumen anggaran, (2) terdapat kecenderungan pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan rencana (target) awal, sebagaimana tertuang dalam desain proyek, yang akan berpengaruh terhadap realisasi penarikan dana, dan (3) kegiatan tertentu yang telah direncanakan tidak dapat dilakukan tepat waktu karena memerlukan proses pengadaan barang dengan spesifikasi khusus sehingga memerlukan waktu yang relatif lama. Secara keseluruhan selama tahun 2004–2007, pengelolaan utang memerlukan biaya terutama untuk pembayaran bunga dan biaya administrasi kepada pemberi pinjaman terkait dengan pengelolaan utang sebesar Rp286,6 triliun atau rata-rata Rp71,6 triliun per tahun. Biaya tersebut relatif berfluktuasi yang dipengaruhi oleh pergerakan tingkat bunga pasar, pergerakan nilai tukar, dan jumlah kebutuhan pembiayaan. Secara proporsi, sekitar 70 persen realisasi pembayaran bunga dan biaya administrasi digunakan untuk utang dalam negeri. Hal ini mengingat sebagian besar instrumen utang dalam negeri menggunakan commercial/ market rate, sedangkan pinjaman luar negeri yang outstanding sebagian besar dalam pinjaman lunak (concessional) yang diperoleh di masa lalu. Secara keseluruhan pengelolaan utang tahun 2004–2008 dapat diikuti dalam Tabel VI.9. 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 18,6 13,4 3,1 5,1 APBN-P Realisasi Sumber: Departemen Keuangan 24,3 14,6 25,5 12,5 11,3 12,3 12,1 13,6 APBN-P Realisasi APBN-P Realisasi 23,2 14,5 14,5 19,0 19,6 19,6 2004 2005 2006 2007 2008 Tahun Pinjam an Program APBN-P Pinjam an Proy ek Realisasi APBN-P 6,1 3,8 Realisasi Sem I NK APBN 2009 VI-29
Page 1 and 2: Pembiayaan Defisit Anggaran, Pengel
Page 27: Pembiayaan Defisit Anggaran, Pengel
Page 58 and 59: Bab VI Pembiayaan Defisit Anggaran,

BAB VI - Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?