BAB VI - Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ...

Bab VI
Pembiayaan Defisit Anggaran, Pengelolaan Utang, dan Risiko Fiskal
Pada Tahun Anggaran 2009, ditengah kondisi ekonomi dunia yang masih penuh
ketidakpastian, kebijakan defisit anggaran lebih diarahkan untuk konsolidasi fiskal dengan
tetap mempertahankan adanya stimulus bagi perekonomian. Defisit pada tahun 2009
ditargetkan sebesar 1,0 persen terhadap PDB, lebih rendah 1,1 persen apabila dibandingkan
dengan target defisit pada perubahan APBN Tahun 2008. Penurunan defisit tersebut sejalan
dengan (1) upaya-upaya untuk meningkatkan penerimaan negara; (2) upaya penurunan
belanja subsidi terutama melalui pengendalian konsumsi BBM bersubsidi dan listrik; dan
(3) upaya untuk membagi beban yang dihadapi antara Pemerintah pusat dan daerah melalui
reformulasi dana perimbangan yang lebih adil.
Defisit sebesar 1,0 persen terhadap PDB tersebut akan dipenuhi melalui pembiayaan utang
dan nonutang. Jika pada tahun-tahun sebelumnya sebagian besar pembiayaan bersumber
dari utang terutama SBN sedangkan pembiayaan nonutang bersifat negatif, maka pada
tahun 2009 target pembiayaan utang dan nonutang sudah relatif berbeda. Perubahan target
pembiayaan ini mengingat kondisi pasar keuangan global yang sedang mengalami krisis
dan diperkirakan mengurangi kemampuan daya serap pasar terhadap SBN yang akan
diterbitkan oleh Pemerintah. Untuk itu, Pemerintah berusaha memaksimalkan pembiayaan
nonutang terutama yang bersumber dari perbankan dalam negeri dan hasil pengelolaan
aset. Pembiayaan dari perbankan dalam negeri terutama berasal dari pelunasan piutang
negara oleh PT Pertamina (Persero) dan rekening dana investasi, serta penggunaan sisa
anggaran lebih (SAL). Sementara dari privatisasi BUMN, terdapat kebutuhan yang sangat
besar untuk melakukan restrukturisasi BUMN, sehingga penerimaan pembiayaan yang
diperoleh dari privatisasi BUMN secara neto tidak dapat memberikan kontribusi pada
pembiayaan defisit APBN Tahun 2009, namun sebaliknya berdampak pada peningkatan
pengeluaran pembiayaan. Kebutuhan untuk penyertaan investasi dalam kerangka PPP dan
dianggarkannya dana kontinjensi untuk pemberian jaminan terhadap proyek
ketenagalistrikan berbahan bakar batubara 10.000 MW, juga telah mengakibatkan adanya
kebutuhan pengeluaran di sisi pembiayaan. Sebagai hasil akhirnya pembiayaan melalui
utang secara neto diperkirakan mencapai 1,0 persen terhadap PDB, atau relatif sama dengan
kebutuhan pembiayaan defisit.
Pembiayaan melalui utang tersebut akan dilakukan baik secara tunai untuk keperluan umum
maupun merupakan pinjaman yang terkait dengan kegiatan tertentu yang dilaksanakan
oleh kementerian negara/lembaga. Pinjaman kegiatan (pinjaman proyek) pada dasarnya
merupakan sumber pembiayaan yang earmarked dengan belanja negara, sehingga tidak
dapat secara serta merta digunakan untuk memenuhi pembiayaan umum (general
financing) dari APBN. Dari sumber utang, alternatif pembiayaan yang dapat digunakan
untuk berbagai keperluan umum APBN yang tersedia adalah pinjaman program dan
penerbitan surat berharga negara. Dalam menentukan besarnya pinjaman dan penerbitan
surat berharga negara yang dapat dilakukan, Pemerintah memperhitungkan seluruh aspek
yang menentukan dapat tidaknya jumlah utang tersebut dilakukan. Pinjaman program
diperhitungkan dengan melakukan penjajakan terhadap kemampuan pemberi pinjaman,
konsistensi dengan kebijakan jangka menengah pemberian pinjaman yang telah dibahas
antara Pemerintah dengan lender, dan kesesuaian dengan matriks kebijakan (policy matrix)
yang dipersyaratkan. Sementara itu, pembiayaan melalui penerbitan SBN, akan tetap
diprioritaskan dari sumber dalam negeri. Untuk mengakomodir kebutuhan pembiayaan
yang meningkat, penerbitan dapat dilakukan di pasar internasional. Perhitungan terhadap
penerbitan surat berharga di pasar internasional dilakukan tidak saja melihat pada kebutuhan
VI-4 NK APBN 2009