BAB VI - Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ...

More documents

Recommendations

Info

Bab VI Pembiayaan Defisit Anggaran, Pengelolaan Utang, dan Risiko Fiskal Untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pemerintahan daerah otonom baru, mulai tahun 2003 Pemerintah telah mengalokasikan sejumlah dana pada DAK untuk bidang prasarana pemerintahan guna mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah pemekaran. Dana ini dialokasikan untuk daerah yang terkena dampak pemekaran (daerah otonom baru dan daerah induk). Sejak tahun 2003 sampai dengan 2008, DAK bidang prasarana pemerintahan ini dialokasikan dengan kisaran Rp3,3 miliar–Rp4,3 miliar kepada tiap daerah penerima. Dengan berjalannya waktu, pelaksanaan kebijakan ini telah berhasil mendorong perkembangan pembangunan daerah yang mengalami pemekaran. Namun, kebijakan desentralisasi fiskal perlu didukung dengan tersedianya sumber daya manusia yang mampu menyelenggarakan keuangan daerah serta sistem administrasi yang baik dan benar. Tanpa dukungan tersebut, kebijakan ini dapat menimbulkan risiko yang berdampak pada keuangan Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah. Konsekuensi lain dari pemekaran daerah terhadap keuangan negara adalah penambahan kantor-kantor untuk instansi vertikal guna melakukan kegiatan pemerintahan yang merupakan kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Pusat, antara lain sebagai berikut pertahanan dan keamanan, agama, kehakiman, dan keuangan. Dengan dibukanya kantorkantor tersebut, Pemerintah Pusat harus menyediakan dana untuk sarana dan prasarana gedung kantor, belanja pegawai, dan belanja operasional lainnya. Berdasarkan data RKA- KL tahun 2005–2008, jumlah dana APBN yang dialokasikan kepada daerah otonom baru berkisar antara Rp6,3 triliun–Rp14,0 triliun. Berdasarkan data RKA-KL tahun 2008, jumlah dana APBN yang dialokasikan untuk kebutuhan instansi vertikal pada daerah otonom baru adalah sebesar Rp14,0 triliun. 6.4.7.2 Hold Harmless Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mengatur bahwa pemberian dana alokasi umum (DAU) ke daerah dilakukan berdasarkan suatu formula tertentu. Lebih lanjut disebutkan bahwa formula ini digunakan mulai tahun anggaran 2006, akan tetapi sampai dengan tahun anggaran 2007 alokasi DAU yang diberlakukan untuk masing-masing daerah ditetapkan tidak lebih kecil dari tahun anggaran 2005. Apabila DAU untuk provinsi tertentu lebih kecil dari tahun anggaran 2005, kepada provinsi yang bersangkutan dialokasikan dana penyesuaian yang besarnya sesuai dengan kemampuan dan perekonomian negara, kebijakan ini dikenal sebagai hold harmless. Pada tahun 2008 kebijakan hold harmeless telah dikurangi, meskipun belum seratus persen dihapuskan. Pemerintah masih mengalokasikan dana penyesuaian DAU sebesar Rp271,7 miliar untuk menutup DAU bagi daerah yang mengalami penurunan DAU sebesar 75 persen atau lebih dibandingkan dengan DAU tahun 2007. Pada tahun 2009 Pemerintah berencana untuk tidak memberlakukan kebijakan hold harmlesss yang berarti DAU untuk tiap daerah dialokasikan murni berdasarkan formula. Keberhasilan penerapan formula murni ini sangat ditentukan oleh political will Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, serta DPR RI dalam upaya mengoptimalkan alokasi DAU bagi kepentingan seluruh daerah. Kesamaan political will antara tiga pihak ini diharapkan dapat mengurangi potensi bertambahnya beban APBN 2009. VI-74 NK APBN 2009
Pembiayaan Defisit Anggaran, Pengelolaan Utang, dan Risiko Fiskal Bab VI 6.4.7.3 Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dana bagi hasil (DBH) disalurkan berdasarkan realisasi penerimaan tahun berjalan. Oleh karena itu, selama tahun anggaran berjalan terdapat potensi perbedaan antara DBH yang dialokasikan dalam APBN- P dengan realisasi. Apabila perhitungan realisasi DBH suatu daerah lebih tinggi daripada alokasi dalam APBN-P, Pemerintah harus mentransfer selisih dana tersebut ke daerah yang bersangkutan. Berdasarkan data tahun 2000–2007, rata-rata selisih alokasi DBH dengan realisasi adalah sebesar minus 3,05 persen (tanda minus berarti realisasi lebih besar daripada yang dialokasikan) dalam APBN-P (lihat Grafik VI.15). 6.4.8 Tuntutan Hukum kepada Pemerintah Tuntutan hukum kepada Pemerintah muncul pada saat pihak ketiga mengajukan tuntutan hukum kepada Pemerintah melalui pengadilan, seperti dalam kasus pengadaan listrik swasta (Independent Power Producers/IPPs) dan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Masalah listrik swasta diselesaikan melalui tiga pola penyelesaian sengketa, yaitu sebagai berikut (a) closed-out atau penghentian kontrak dengan disertai pemberian kompensasi (7 kontrak); (b) renegosiasi terms and conditions kontrak (17 kontrak); dan (c) ajudikasi atau arbitrase-litigasi (3 kontrak, yaitu PLTP Dieng, PLTP Patuha, dan PLTP Karaha Bodas). Dalam ajudikasi atau arbitrase-legitasi tersebut tidak terdapat risiko fiskal. Sengketa atas kontrak PLTP Dieng dan PLTP Patuha telah dapat diselesaikan melalui settlement agreement dengan overseas private investment corporation (OPIC) selaku perusahaan asuransi dari kedua proyek tersebut. Sesuai settlement agreement, Pemerintah berkewajiban membayar cicilan dengan jadual yang ditentukan. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk pembayaran cicilan tersebut setiap tahun anggaran. Sedangkan untuk kasus PLTP Karaha Bodas, arbitrase telah memberikan putusan final dan sejumlah dana pada beberapa trust accounts di New York dan pada tahun 2006 telah dieksekusi untuk memenuhi seluruh putusan arbitrase tersebut. Dalam sengketa yang terkait dengan kegiatan BPPN, jumlah perkara yang ditangani sampai dengan saat ini adalah 494 perkara, terdiri dari 432 perkara perdata (termasuk 20 perkara baru), 30 perkara niaga (termasuk 1 perkara baru), 7 perkara tata usaha negara (PTUN), 1 perkara pidana dan 24 penyelesaian kewajiban pemegang saham (PKPS). Beberapa perkara yang mewajibkan Pemerintah membayar dan yang berpotensi membayar adalah sebagai berikut. a. Perkara yang mewajibkan Pemerintah membayar (perkara yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap) adalah sebesar Rp12,2 miliar dan USD104,7 juta. Dengan rincian (Triliun Rp) 70 60 50 40 30 20 10 0 Grafik VI.15 Selisih antara Alokasi dengan Realisasi * 2000 - 2007 Alokasi ke Daerah (Anggaran) Realisasi ke daerah * 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 * Realisasi berdasarkan transfer kas pada KPPN Sumber: Departemen Keuangan NK APBN 2009 VI-75
Page 1 and 2:
Pembiayaan Defisit Anggaran, Pengel
Page 3 and 4:
Page 5 and 6:
Page 7 and 8:
Page 9 and 10:
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24: Pembiayaan Defisit Anggaran, Pengel
Page 58 and 59: Bab VI Pembiayaan Defisit Anggaran,
show all

BAB VI - Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?