BAB VI - Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ...

Pembiayaan Defisit Anggaran, Pengelolaan Utang, dan Risiko Fiskal
Bab VI
Penyertaan Modal Negara (PMN). Kebijakan PMN yang akan dilaksanakan adalah
sebagai berikut.
1. Tambahan PMN akan dilakukan melalui percepatan penyelesaian bantuan pemerintah
yang belum ditetapkan statusnya (BPYBDS) menjadi ekuitas BUMN.
BPYBDS adalah proyek Pemerintah yang didanai oleh APBN (DIPA departemen teknis)
yang telah diserahterimakan kepada BUMN. Saat ini aset tersebut dioperasikan oleh
BUMN untuk mendukung kegiatan operasional BUMN, serta tercatat dalam neraca
BUMN, tetapi belum ada penetapan status dari proyek pemerintah tersebut kepada
BUMN.
2. Tambahan PMN dilakukan melalui percepatan penyelesaian restrukturisasi utang RDI/
SLA dengan mekanisme konversi utang menjadi ekuitas (debt to equity swap).
3. Penyehatan dan pengembangan usaha BUMN dilakukan melalui pemanfaatan dana
restrukturisasi dalam bentuk pemberian pinjaman bergulir yang telah tersedia pada pos
dana investasi pemerintah.
Pada tahun 2009 anggaran PMN ditetapkan sebesar Rp10,1 triliun. Dari jumlah ini, sebesar
Rp9,1 triliun diperuntukkan sebagai PMN untuk PT Pertamina (Persero). Timbulnya PMN
ini terkait dengan hasil rekonsiliasi utang piutang PT Pertamina (Persero) dan Pemerintah
sebagai dasar penetapan neraca awal PT Pertamina (Persero) tahun 2003, sebagaimana
tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 23/KMK.06/2008 tanggal 30 Januari
2008 tentang Penetapan Neraca Pembuka PT Pertamina (Persero) per 17 September 2003.
Dari hasil rekonsiliasi tersebut terlihat bahwa Pemerintah mempunyai piutang terhadap PT
Pertamina (Persero) sebesar Rp9,1 triliun, yang selanjutnya piutang ini dikembalikan kepada
PT Pertamina (Persero) sebagai PMN.
Sementara itu dalam rangka melaksanakan amanat Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun
2008 tentang Fokus Kebijakan Ekonomi tahun 2008–2009, dibutuhkan pendirian dan
pengoperasian lembaga penjaminan infrastruktur (guarantee fund). Lembaga pejaminan
ini didirikan untuk mendorong keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur.
Tujuan utama dari didirikannya guarantee fund ini adalah untuk memberikan kemudahan
bagi proyek infrastruktur dalam mencapai pembiayaan (financial close) dan memperoleh
biaya modal (cost of capital) yang terbaik melalui peningkatan kelayakan memperoleh kredit
(creditworthiness) dari proyek infrastruktur tersebut.
Keterlibatan pendanaan pemerintah dalam pendirian lembaga tersebut diwujudkan dalam
bentuk penempatan PMN sebagai modal awal untuk pendiriannya. Untuk itu pada Tahun
Anggaran 2009 Pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp1,0 triliun.
Dana Kontinjensi untuk PT PLN (Persero). Pada Tahun Anggaran 2009, Pemerintah
mengalokasikan dana kontinjensi sebesar Rp1,0 triliun, atau meningkat tiga kali lipat dari tahun
sebelumnya. Jumlah tersebut didasarkan pada estimasi kewajiban PT PLN (Persero) yang akan
jatuh tempo pada tahun 2009. Pemerintah memperkirakan kewajiban PT PLN (Persero) kepada
kreditur pada tahun 2009 masih terbatas pada kewajiban pembayaran bunga atas seluruh
pinjaman yang diperoleh pada tahun 2008. Meningkatnya dana k0ntinjensi ini sejalan dengan
makin meningkatnya jumlah kredit yang telah ditandatangani oleh PT PLN (Persero).
Dana Bergulir. Dalam rangka meningkatkan peran koperasi, usaha mikro, kecil,
menengah, dan usaha lainnya dalam pengembangan usahanya, Pemerintah memberikan
stimulan dalam bentuk dana bergulir untuk bantuan penguatan modal. Sebagaimana diatur
NK APBN 2009
VI-17