BAB VI - Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ...

More documents

Recommendations

Info

Bab VI Pembiayaan Defisit Anggaran, Pengelolaan Utang, dan Risiko Fiskal 6.1.3 Implikasi Pembiayaan terhadap Kesinambungan Fiskal Konsep kesinambungan fiskal secara umum mengandung pengertian akan suatu kondisi, dimana struktur APBN secara dinamis mampu menjalankan fungsi sebagai katalisator dan stabilisator perekonomian, serta mampu memenuhi berbagai kebutuhan belanja atau kewajiban secara aman dalam jangka panjang. Indikator ketahanan fiskal ditunjukkan oleh rasio defisit APBN terhadap PDB yang berada pada tingkat yang relatif rendah atau cenderung menurun dan dapat dikelola (manageable). Kondisi tersebut disertai pula dengan semakin menurunnya rasio kewajiban jangka panjang terhadap PDB. Pembiayaan yang bersumber dari nonutang bukanlah sumber pembiayaan yang bersifat permanen yang dalam jangka panjang dapat terus menerus digunakan, mengingat sumber pembiayaan tersebut memiliki batas. Sementara sumber pembiayaan yang berasal dari utang, merupakan sumber yang dapat terus menerus dimanfaatkan, namun dengan kompensasi tertentu dalam bentuk biaya dan risiko yang dihadapi. Kecenderungan peningkatan sumber pembiayaan dari utang yang makin besar akan membawa konsekuensi langsung pada pengelolaan fiskal Pemerintah. Konsekuensi tersebut antara lain sebagai berikut. Pertama, adanya kebutuhan yang makin besar terhadap alokasi belanja untuk pembayaran bunga atas utang. Secara nominal dari waktu ke waktu jumlah biaya utang yang harus dibayarkan terus menunjukan adanya peningkatan. Dalam tahun 2004 jumlah bunga yang harus dibayarkan mencapai Rp62,5 triliun. Jumlah tersebut meningkat tajam menjadi Rp79,1 triliun pada tahun 2006, dan berlanjut sehingga dalam tahun 2008 diperkirakan mencapai Rp94,8 triliun (APBN-P 2008). Agar peningkatan biaya utang tersebut tidak mengurangi peran fiskal sebagai katalisator, maka secara relatif biaya tersebut harus menunjukkan penurunan. Penurunan tersebut dapat ditunjukkan dari rasio pembayaran bunga utang terhadap penerimaan negara, atau rasio pembayaran bunga utang terhadap belanja negara. Rasio tersebut harus terus diupayakan untuk menurun. Penurunan rasio pembayaran bunga utang yang juga diimbangi dengan penurunan rasio belanja mengikat lainnya (nondiscretionary) seperti subsidi dan belanja rutin operasional, akan memberikan ruang yang cukup bagi Pemerintah untuk adanya kontribusi fiskal terhadap pemenuhan investasi publik yang makin besar dan diharapkan dapat menjadi stimulus bagi pertumbuhan ekonomi. Kedua, mengingat makin besarnya peran utang terutama yang bersumber dari pasar, dan makin menurunnya tingkat kelunakan (concessionality) pinjaman yang bersumber dari lembaga multilateral dan bilateral, maka APBN dan pengelolaan fiskal cukup rentan terhadap dinamika pasar. Beberapa variabel yang dapat memengaruhi kinerja fiskal antara lain adalah nilai tukar, tingkat bunga baik domestik maupun internasional, inflasi dan ekspektasi terhadap inflasi, serta likuiditas dan sentimen pasar. Pergerakan variabel-variabel tersebut akan dapat memberikan tekanan pada fiskal baik pada biaya yang harus ditanggung apabila tingkat bunga meningkat, pelemahan nilai tukar dari mata uang pinjaman yang outstanding, dan kenaikan inflasi yang mendorong kenaikan suku bunga. Ekspektasi terhadap inflasi, yang walaupun belum terjadi, dapat memberikan tekanan yang besar pada fiskal terutama karena ekspektasi inflasi dapat mendorong meningkatnya kurva imbal hasil (yield curve) yang akan mengakibatkan terjadinya price-in yang ditunjukkan oleh peningkatan bunga terhadap pinjaman/penerbitan baru SBN. VI-8 NK APBN 2009
Pembiayaan Defisit Anggaran, Pengelolaan Utang, dan Risiko Fiskal Bab VI Ketiga, makin sulitnya memperoleh pinjaman yang memiliki tingkat kelunakan yang tinggi maka mendorong Pemerintah mencari dari sumber pasar modal, baik untuk menutup defisit maupun membayar kembali utang (refinancing). Kebutuhan refinancing yang makin besar harus diimbangi dengan kapasitas pasar yang memadai untuk mengabsorbsi atau sebaliknya, jumlah kebutuhan pembiayaan harus mampu mempertimbangkan kapasitas pasar, terutama apabila pasar dalam negeri menjadi tujuan utama. Dengan demikian, untuk mengimbangi kebutuhan pembiayaan maka pengembangan pasar modal dan pasar keuangan, yang diiringi dengan peningkatan kapasitas dan pembangunan industri keuangan, termasuk ketersediaan infrastruktur yang mendukung merupakan suatu keharusan. Hal ini dimaksudkan agar tercipta pasar keuangan yang cukup sehat, dalam dan likuid. Keempat, biaya utang yang meningkat dan harus dibayar tepat pada waktunya, serta interaksi pasar yang cukup intens karena tuntutan kebutuhan pembiayaan sehingga penerbitan harus dilakukan sedemikian rupa agar dapat memenuhi kebutuhan dimaksud dan pada saat yang sama harus menjaga keseimbangan ketersediaan SBN di pasar termasuk untuk dilakukannya refinancing utang, memberi konsekuensi diperlukannya pengelolaan kas yang makin baik. Kehandalan proyeksi arus kas dan optimalisasi biaya pengelolaan kas (opportunity cost) juga merupakan faktor yang menentukan kontribusi pembiayaan terhadap kesinambungan fiskal. Seluruh hal tersebut menjadi pertimbangan Pemerintah untuk menjaga terjadinya kesinambungan fiskal dalam pemenuhan kebutuhan pembiayaan. Dalam operasionalisasinya, diperlukan pengelolaan utang dan pengelolaan kas yang efisien, yang terkoordinasi dengan baik yang mampu menjamin ketersediaan kebutuhan pembiayaan secara tepat waktu, dengan biaya yang minimal. Dominannya peran pembiayaan utang melalui SBN memerlukan pengelolaan utang yang memadai dan diimbangi dengan upaya pengembangan kapasitas pasar SBN yang optimal. Apabila hal tersebut tidak dilakukan maka penggunaan utang sebagai sumber pembiayaan yang semakin besar akan berakibat antara lain sebagai berikut. Pertama, terjadinya crowdingout apabila kapasitas permintaan (demand) pasar modal domestik belum mampu untuk menyerap seluruh penawaran (supply) SBN baik untuk tambahan pembiayaan maupun untuk kebutuhan refinancing utang yang jatuh tempo. Hal ini dapat menyebabkan kenaikan biaya utang (imbal hasil/yield) atau penurunan harga pasar SBN. Bagi korporasi, tingginya supply SBN dan kenaikan imbal hasil SBN berdampak pada meningkatnya kesulitan dalam mencari sumber pembiayaan dari pasar modal dan meningkatnya imbal hasil yang diminta investor obligasi korporasi, karena SBN menjadi referensi pembentukan harga obligasi korporasi terutama yang memiliki peringkat kredit lebih rendah dari SBN. Kedua, pasar SBN menjadi rentan terhadap terjadinya pembalikan modal apabila terjadi turbulensi di pasar keuangan. Keterbukaan pasar modal Indonesia di satu sisi memberikan keuntungan karena akan menciptakan likuiditas dan kompetisi, serta menunjukkan tingkat kepercayaan investor pada Indonesia. Namun dalam kondisi pasar yang kurang stabil, investor asing yang memiliki kemampuan lebih luas dalam membaca situasi pasar, dan kemampuan untuk memindahkan serta mengubah penempatan portofolio, akan lebih mudah melakukan pembalikan (reversal). Pembalikan ini apabila belum didukung oleh basis investor dalam negeri yang kuat akan berakibat pada penurunan kinerja pasar obligasi. Sampai dengan akhir semester I 2008 jumlah investasi yang dilakukan oleh investor asing pada SBN mencapai lebih dari Rp94 triliun atau 18,0 persen dari total SBN yang dapat diperdagangkan. Ketiga, apabila terjadi peningkatan supply, dan pasar tidak mampu lagi untuk mengabsorbsi atau NK APBN 2009 VI-9
Page 1 and 2: Pembiayaan Defisit Anggaran, Pengel
Page 7: Pembiayaan Defisit Anggaran, Pengel
Page 58 and 59:
Bab VI Pembiayaan Defisit Anggaran,
Page 60 and 61:
Page 62 and 63:
Page 64 and 65:
Page 66 and 67:
Page 68 and 69:
Page 70 and 71:
Page 72 and 73:
Page 74 and 75:
Page 76 and 77:
show all

BAB VI - Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?