BAB VI - Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ...
BAB VI - Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ...
BAB VI - Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Pembiayaan Defisit <strong>Anggaran</strong>, Pengelolaan Utang, dan Risiko Fiskal<br />
Bab <strong>VI</strong><br />
air dan sanitasi, serta pertanian. Sedangkan untuk area cross-cutting issues antara lain<br />
menitikberatkan pada structure arrangement yang dilaksanakan Pemerintah Indonesia<br />
yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup, clean development mechanism, cobenefit,<br />
dan fiscal incentive.<br />
E. Keterbatasan Alternatif Pinjaman Murah<br />
Pinjaman lunak pada dasarnya merupakan pinjaman yang memiliki persyaratan (terms<br />
and conditions) lebih rendah dari pinjaman yang ada di pasar keuangan pada umumnya.<br />
Terms and conditions pinjaman lunak biasanya memiliki tenor dan tenggang waktu (grace<br />
period) yang lebih panjang, tingkat bunga di bawah tingkat bunga pasar, dan biaya lainnya<br />
yang sangat ringan. Berdasarkan definisi yang disusun oleh Organization of Economic<br />
Cooperation and Development (OECD), sebuah pinjaman dapat dikategorikan sebagai<br />
pinjaman lunak apabila memiliki tingkat kelunakan (grant element) sebesar minimal 35<br />
persen. Pengukuran tingkat kelunakan dari suatu pinjaman, dihitung sebagai selisih antara<br />
face value (jumlah pinjaman) dengan nilai sekarang (present value) dari kewajiban<br />
pembayaran pinjaman (termasuk biaya-biaya yang dikenakan) yang harus dibayar oleh<br />
peminjam yang dinyatakan sebagai persentase dari face value pinjaman. Menurut konvensi<br />
(DAC-OECD), untuk menghitung present value digunakan discount rate 10 persen.<br />
Pinjaman lunak ini biasanya disediakan oleh beberapa lender, diantaranya (1) lembaga<br />
multilateral dimana Indonesia menjadi salah satu anggotanya dan biasanya dikategorikan<br />
sebagai concessional loan, sebagai contoh Bank Dunia memiliki International Development<br />
Assistance (IDA) dan ADB memiliki Asian Development Fund (ADF); (2) lembaga keuangan<br />
bilateral misalnya Japan Bank for International Cooperation (JBIC) dan Kreditanstalt für<br />
Wiederaufbau (KfW) memiliki pinjaman lunak yang dikategorikan sebagai Official<br />
Development Assistance (ODA); dan (3) negara-negara kreditur tertentu yang menyediakan<br />
pinjaman lunak.<br />
Dalam pelaksanaannya, tidak semua kegiatan Pemerintah dapat dibiayai dengan pinjaman<br />
lunak, mengingat pemberi pinjaman mempunyai alasan, tujuan, dan kriteria-kriteria tertentu<br />
dalam penyediaan pinjaman lunak. Bagi lembaga keuangan multilateral dan bilateral,<br />
pinjaman lunak utamanya diberikan kepada negara-negara yang masuk dalam kategori<br />
low income countries dan digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi negara<br />
tersebut. Selain itu, beberapa pemberi pinjaman menyediakan pinjaman lunak bagi<br />
pembiayaan sektor-sektor tertentu seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan<br />
lingkungan. Bagi sektor pertahanan dan keamanan, khususnya untuk pengadaan alutsista<br />
TNI, dan dalam upaya meningkatkan hubungan kerja sama bilateral yang saling<br />
menguntungkan, beberapa negara memberikan pinjaman lunak, akan tetapi hal tersebut<br />
masih relatif sedikit (baik dilihat dari sisi jumlah pemberi pinjaman maupun nilai nominal<br />
pinjaman tersebut) jika dibandingkan dengan kebutuhan di sektor pertahanan dan keamanan.<br />
Pinjaman dengan terms lunak (concessional) ditujukan utamanya bagi negara-negara yang<br />
berpendapatan rendah (low income countries). Indonesia saat ini tergolong sebagai negara<br />
yang pendapatan per kapitanya melampaui batas maksimal yang dipersyaratkan oleh<br />
pemberi pinjaman. Sebagai contoh, Bank Dunia menetapkan batas pendapatan per kapita<br />
sebuah negara untuk dapat menerima pinjaman dengan terms lunak yang berasal dari<br />
International Development Assistance (IDA) sebesar maksimal USD1.095. Dengan demikian,<br />
Indonesia sudah tidak layak lagi (tidak eligible) memperoleh pinjaman dengan terms lunak<br />
NK APBN 2009<br />
<strong>VI</strong>-47