BAB VI - Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ...

Pembiayaan Defisit Anggaran, Pengelolaan Utang, dan Risiko Fiskal
Bab VI
Pada dasarnya kedua peraturan pemerintah tersebut mengatur beberapa hal terkait dengan
obyek pemungutan, waktu pemungutan, tarif pajak penghasilan yang dikenakan bagi wajib
pajak, wajib pungut pajak, dan pengecualian terhadap wajib pajak, yaitu:
1. Pajak penghasilan dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak dalam bentuk
penghasilan bunga atau diskonto surat berharga negara, baik yang diperdagangkan
maupun dilaporkan perdagangannya di bursa efek. Pemotongan pajak penghasilan
tersebut bersifat final, dengan ketentuan:
a. Atas bunga obligasi dengan kupon (interest bearing bond) dihitung dari jumlah bruto
bunga sesuai dengan masa kepemilikan (holding period) obligasi;
b. Atas diskonto obligasi dengan kupon dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai
nominal di atas harga perolehan obligasi (capital gain), tidak termasuk bunga berjalan
(accrued interest);
c. Sedangkan terhadap diskonto SPN dihitung dari selisih lebih antara.
i. Nilai nominal pada saat jatuh tempo dengan harga perolehan di pasar perdana
atau di pasar sekunder; atau
ii. Harga jual di pasar sekunder dengan harga perolehan di pasar perdana atau di
pasar sekunder.
2. Tarif pajak penghasilan final bagi wajib pajak yang berkedudukan di dalam negeri atau
berbadan usaha tetap (BUT) ditetapkan sebesar 20 persen. Sedangkan bagi wajib pajak
penduduk atau yang berkedudukan di luar negeri ditetapkan sebesar 20 persen atau tarif
dikenakan sesuai dengan ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang
berlaku.
3. Pemungutan terhadap pajak penghasilan tersebut dilakukan oleh:
a. Penerbit (emiten) atau kustodian yang ditunjuk selaku agen pembayar. Hal ini
dilakukan atas bunga, diskonto obligasi yang diterima pemegang obligasi dengan kupon
pada saat jatuh tempo bunga/obligasi, dan diskonto yang diterima pemegang obligasi
tanpa bunga dan SPN saat jatuh tempo; atau
b. Perusahaan efek (broker) atau bank selaku pedagang perantara maupun selaku
pembeli, atas bunga dan diskonto yang diterima penjual obligasi pada saat transaksi
dan diskonto SPN yang diterima di pasar sekunder.
4. Pengecualian pemotongan PPh final ini hanya jika penerima bunga dan diskonto obligasi/
diskonto SPN berasal dari (a) bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar
negeri di Indonesia; (b) dana pensiun yang pendirian/pembentukannya telah disahkan
oleh Menteri Keuangan; dan (c) reksadana yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar
Modal dan Lembaga Keuangan, selama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaan
atau pemberian izin usaha.
Pemerintah juga membebaskan para investor obligasi berdenominasi valuta asing dari
kewajiban membayar pajak penghasilan atau PPh final atas bunga obligasinya sesuai ketentuan
PP No. 6 Tahun 2002. Langkah ini dilakukan agar obligasi internasional Pemerintah setara
dengan obligasi internasional negara lain. Pembebasan PPh tersebut, sudah dikenal sebagai
praktik yang lazim dilakukan di antara penerbit obligasi internasional. Kebijakan ini dilakukan
mengingat adanya ketidakmampuan sistem dalam agen pembayar (fiscal agent problem)
untuk melakukan perlakuan yang khusus atau berbeda-beda diantara berbagai kelompok
investor atau individual investor, atau karena berlakunya P3B/tax treaty untuk transaksi
NK APBN 2009
VI-51