BAB VI - Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ...

More documents

Recommendations

Info

Bab VI Pembiayaan Defisit Anggaran, Pengelolaan Utang, dan Risiko Fiskal 6.4.3.1 Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik 10.000 Mega Watt Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2006 dan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2007, Pemerintah memberikan dukungan dalam bentuk jaminan penuh terhadap pembayaran kewajiban PT PLN (Persero) kepada kreditur perbankan yang menyediakan pendanaan/ kredit untuk proyek-proyek pembangunan pembangkit tenaga listrik. Penjaminan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kelayakan PT PLN (Persero) dalam memperoleh kredit (creditworthiness) dan sekaligus menurunkan biaya modal proyek. Dengan demikian diharapkan akan mempercepat penyelesaian proyek percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik 10.000 MW sehingga masalah kekurangan pasokan listrik dapat teratasi. Terkait dengan upaya untuk menghindari terulangnya kekurangan pasokan listrik, saat ini Pemerintah tengah merencanakan pembangunan pembangkit tenaga listrik 10.000 MW tahap II. Proyek pembangunan pembangkit listrik 10.000 MW tahap II diharapkan dapat dimulai proses pelaksanaannya pada tahun 2009 dengan skema jaminan pemerintah seperti halnya pada proyek pembangunan pembangkit listrik 10.000 MW yang saat ini sedang memasuki tahap penyelesaian. Nilai investasi keseluruhan proyek pembangunan pembangkit listrik 10.000 MW diperkirakan sekitar Rp99,4 triliun, dengan rincian Rp73,5 triliun untuk pembangkit dan Rp25,9 triliun untuk transmisi. Sekitar 85 persen kebutuhan dana proyek pembangkit dan transmisi dipenuhi melalui pembiayaan kredit perbankan baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Nilai pinjaman yang diperoleh PT PLN (Persero) sampai akhir tahun 2008 diperkirakan sebesar Rp84,5 triliun. Hingga Juli 2008, sumber pembiayaan yang telah diperoleh (ditandatangani dan ditetapkan pemenang lelang) dapat dilihat pada Tabel VI.15. (miliar Rp) (juta USD) 1 Labuan 2 x 315 1.188,6 288,6 2 Indramayu 3 x 330 1.272,9 592,2 3 Rembang 2 x 315 1.911,5 - 4 Suralaya 1 x 625 735,4 284,3 5 Paiton 1 x 660 600,6 330,8 6 Pacitan 2 x 315 1.045,9 - 7 Teluk Naga 3 x 315 1.606,6 - 8 Pelabuhan Ratu 3 x 350 1.874,3 - 9 Lampung 2 x 100 459,9 - 10 Sumatera Utara 2 x 200 780,8 - Risiko fiskal dengan adanya jaminan 11 NTB 2 x 25 273,8 - Pemerintah (full guarantee) ialah ketika PT 12 Gorontalo 2 x 25 264,8 - PLN (Persero) tidak mampu memenuhi kewajiban kepada kreditur secara tepat waktu, dan oleh karenanya pemerintah wajib memenuhi kewajiban tersebut. Pemenuhan kewajiban Pemerintah tersebut dilaksanakan 13 14 15 16 17 Sulawesi Utara Kepulauan Riau NTT Sulawesi Tenggara Kalimantan Tengah 2 x 25 2 x 7 2 x 7 2 x 10 2 x 60 304,5 71,2 73,2 97,1 413,9 - - - - - melalui mekanisme APBN. Beberapa faktor Jumlah 7.078 12.975,0 1.495,9 risiko yang dapat mengurangi kemampuan PT Sumber: Departemen Keuangan PLN (Persero) dalam memenuhi kewajiban kepada kreditur secara tepat waktu antara lain pertumbuhan penjualan energi listrik yang tinggi, tarif, fluktuasi nilai tukar, kenaikan harga BBM, peningkatan biaya pemeliharaan mesin, dan kekurangan pasokan batubara. No Tabel VI.15 Posisi Perolehan Pembiayaan Proyek Pembangkit Tenaga Listrik 10.000 MW (s.d. Juli 2008) Proyek PLTU Kapasitas (MW) Nilai Pinjaman VI-64 NK APBN 2009
Pembiayaan Defisit Anggaran, Pengelolaan Utang, dan Risiko Fiskal Bab VI Kewajiban PT PLN (Persero) kepada kreditur pada tahun 2009 masih terbatas pada kewajiban pembayaran bunga atas pinjaman. Apabila seluruh kebutuhan pembiayaan dapat diperoleh pada tahun 2008 maka Pemerintah perlu mengalokasikan anggaran guna mengantisipasi risiko fiskal atas kewajiban PT PLN (Persero) dalam pembayaran bunga kredit tersebut sebesar Rp1,0 triliun. Peningkatan alokasi anggaran risiko ini dikarenakan atas dua pertimbangan utama, pertama peningkatan kewajiban pembayaran bunga pada tahun 2008 karena pencairan kredit di tahun 2009 diperkirakan meningkat sampai dengan 2/3 (dua pertiga) dari total pinjaman yang telah diperoleh. Kedua, probability atau kemungkinan terjadinya default PT PLN (Persero) diperkirakan juga meningkat akibat fluktuasi harga minyak dan batubara. Mengingat hal tersebut dapat berdampak pada kinerja keuangan/cash flow PT PLN (Persero) dalam dua tahun terakhir. 6.4.3.2 Proyek Pembangunan Jalan Tol Risiko fiskal pada proyek pembangunan jalan tol berasal dari dukungan pemerintah dalam menanggung sebagian dari kelebihan biaya pengadaan tanah sebagai akibat adanya kenaikan harga pada saat pembebasan lahan. Sebanyak 28 proyek pembangunan jalan tol mendapat dukungan dimaksud, diantaranya adalah proyek-proyek jalan tol trans Jawa dan Jakarta outer ring road II (JORR II). Pemberian dukungan Pemerintah atas kenaikan biaya pengadaan tanah pada 28 ruas jalan tol dimaksudkan untuk mendorong percepatan pembangunan jalan tol yang tersendat, yang mana disebabkan oleh permasalahan kenaikan harga dalam pembebasan tanah yang akan digunakan dalam pembangunan jalan tol. Di samping itu, dukungan juga dimaksudkan untuk menjaga tingkat kelayakan finansial dari proyek jalan tol, sehingga diharapkan investor segera menyelesaikan pembangunannya. Pemberian dukungan Pemerintah dimaksud akan dialokasikan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun anggaran yakni tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 dengan total nilai dana dukungan sebesar Rp4,89 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp2,0 triliun dialokasikan pada tahun 2009. Mengingat jangka waktu tersebut, kiranya dukungan Pemerintah ini bersifat temporer. Arah kebijakan mendatang untuk percepatan pembangunan jalan tol, risiko land capping akan ditanggulangi dengan melakukan penyediaan lahan terlebih dahulu oleh kementerian negara/lembaga. Atas dukungan tersebut, Pemerintah menetapkan suatu kebijakan dimana Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) diminta untuk mengembalikan dukungan yang diperolehnya apabila tingkat pengembalian proyek yang didapat BUJT lebih tinggi dari tingkat pengembalian yang direncanakan dalam perjanjian pengusahaan jalan tol (PPJT). Kebijakan ini akan diberlakukan setelah BUJT mencapai periode pengembalian atas investasi mereka. 6.4.3.3 Proyek Pembangunan Monorail Jakarta Proyek infrastruktur lain yang juga mendapat dukungan Pemerintah adalah proyek pembangunan monorail Jakarta (green line dan blue line). Dukungan Pemerintah diberikan dalam bentuk pemberian jaminan untuk menutup kekurangan (shortfall) atas batas minimum penumpang (ridership) sebesar 160.000 penumpang per hari. Nilai jaminan maksimum sebesar USD11,25 juta per tahun selama lima tahun, terhitung sejak proyek tersebut beroperasi secara komersial dengan kemampuan angkut sebesar 270.000 penumpang per hari. Jaminan berlaku efektif sejak tanggal 15 Maret 2007 untuk jangka waktu 36 bulan. Apabila NK APBN 2009 VI-65
Page 1 and 2:
Pembiayaan Defisit Anggaran, Pengel
Page 3 and 4:
Page 5 and 6:
Page 7 and 8:
Page 9 and 10:
Page 11 and 12:
Page 13 and 14: Pembiayaan Defisit Anggaran, Pengel
Page 58 and 59: Bab VI Pembiayaan Defisit Anggaran,
show all

BAB VI - Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ...

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?