BAB VI - Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ...

More documents

Recommendations

Info

Bab VI Pembiayaan Defisit Anggaran, Pengelolaan Utang, dan Risiko Fiskal ketentuan dimaksud tidak dapat dipenuhi, maka berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 30/PMK.02/2007 pemberian jaminan dinyatakan batal dan tidak berlaku. Sampai pertengahan tahun 2008, investor proyek pembangunan monorail Jakarta belum berhasil mendapatkan fasilitas pembiayaan (financial close) sesuai dengan perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani bersama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Terkait dengan hal tersebut, terdapat kemungkinan proyek ini akan ditinjau kembali oleh pihak-pihak terkait. Mengingat hal tersebut, untuk tahun 2009 diperkirakan belum ada risiko fiskal terkait dengan proyek ini karena proyek monorail belum beroperasi pada tahun 2009. 6.4.3.4 Pendirian Guarantee Fund untuk Infrastruktur Sebagaimana telah diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2008 tentang Fokus Kebijakan Ekonomi Tahun 2008–2009, pendirian dan pengoperasian lembaga penjaminan infrastruktur (guarantee fund) dibutuhkan untuk mendorong keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur. Pendirian lembaga ini merupakan kebijakan jangka panjang dalam mengembangkan tatanan kelembagaan sektor keuangan agar lebih mampu mendukung pembangunan infrastruktur. Di masa yang akan datang, proyek-proyek infrastruktur yang dipersiapkan sesuai peraturan perundang-undangan dapat memperoleh fasilitas penjaminan dari lembaga ini. Tujuan utama didirikannya guarantee fund adalah untuk memberikan kemudahan bagi proyek infrastruktur dalam mencapai pembiayaan (financial close) dan memperoleh biaya modal (cost of capital) yang terbaik melalui peningkatan kelayakan memperoleh kredit (creditworthiness) dari proyek infrastruktur tersebut. Bagi keuangan negara, keberadaan guarantee fund akan mendorong pengelolaan kewajiban kontinjensi yang lebih transparan dan akuntabel. Keberadaan guarantee fund diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan risiko fiskal terutama atas risiko-risiko yang dijamin Pemerintah terhadap proyek-proyek infrastruktur sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.01/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian dan Pengelolaan Risiko atas Penyediaan Infrastruktur. Namun, hal tersebut tidak berarti menghilangkan sama sekali exposure risiko fiskal dari proyek infrastruktur karena guarantee fund dapat mengajukan penggantian (recourse) kepada Pemerintah terhadap klaim yang dibayarkan. Keterlibatan pendanaan Pemerintah dalam pendirian lembaga tersebut diwujudkan dalam bentuk penempatan penyertaan modal negara (PMN) sebagai modal awal untuk pendiriannya. Untuk itu pada tahun anggaran 2009 Pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp1,0 triliun. Dengan jumlah PMN tersebut, porsi kepemilikan pemerintah dalam lembaga ini mencapai 100 persen. 6.4.4 Risiko Badan Usaha Milik Negara (BUMN): Sensitivitas Perubahan Nilai Tukar, Suku Bunga dan Harga Minyak Mentah terhadap Risiko Fiskal BUMN Perubahan nilai tukar, tingkat suku bunga, dan harga minyak mentah akan menimbulkan dampak pada kinerja keuangan BUMN yang pada akhirnya dapat memengaruhi kontribusi VI-66 NK APBN 2009
Pembiayaan Defisit Anggaran, Pengelolaan Utang, dan Risiko Fiskal Bab VI BUMN terhadap APBN. Penurunan kontribusi ini merupakan bagian dari risiko fiskal yang bersumber dari BUMN. Untuk mengetahui sampai seberapa jauh perubahan tersebut Pemerintah telah melakukan pengujian sensitivitas atau macro stress test dengan menggunakan beberapa indikator risiko fiskal yang meliputi (1) kontribusi bersih BUMN terhadap APBN, (2) utang bersih BUMN, dan (3) kebutuhan pembiayaan bruto (Triliun Rp) BUMN. Simulasi ini dilakukan sebagai upaya untuk dapat mengidentifikasi secara dini risiko fiskal yang bersumber dari BUMN, sehingga kesinambungan APBN dapat lebih terjaga. Simulasi macro stress test dilakukan pada PT Pertamina (persero), PT PLN (Persero), PT PGN, PT Telkom, PT PELNI, PT KAI, dan PT PUSRI. Pengujian ini dilakukan secara parsial dan baseline berdasarkan kinerja keuangan ketujuh BUMN pada tahun 2007. Hasil macro stress test menunjukkan bahwa kenaikan nilai tukar, tingkat suku bunga, dan harga minyak mentah mengakibatkan kontribusi bersih BUMN terhadap APBN Tahun 2009 semakin negatif. Sebagai contoh, pada saat harga minyak meningkat sebesar USD20 per barel maka arus kas dari Pemerintah ke BUMN meningkat antara Rp1.350,9 miliar sampai dengan Rp1.375,7 miliar. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan subsidi dan listrik yang diberikan melalui PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero). Kenaikan ketiga variabel makro ini juga meningkatkan kebutuhan pembiayaan bruto BUMN. Sebagai contoh, pada saat nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mengalami depresiasi sebesar 20 persen menyebabkan kebutuhan pembiayaan bruto BUMN tahun 2009 meningkat antara Rp106,72 miliar sampai dengan Rp107,9 miliar agar BUMN tetap tumbuh. Terkait hal ini terdapat beberapa BUMN yang mengalami kesulitan dalam mencari sumbersumber pembiayaan tanpa mendapatkan dukungan Pemerintah. Pada aspek total utang bersih BUMN, kenaikan ketiga variabel makro tersebut juga semakin memperlebar selisih antara total kewajiban BUMN dengan aktiva lancar yang dimiliki BUMN. Depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebesar 20 persen pada tahun 2009 berpotensi menurunkan kemampuan aktiva lancar terhadap total kewajiban antara Rp774,3 miliar sampai dengan Rp756,9 miliar. Uji sensitivitas juga menunjukkan bahwa depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mempunyai dampak yang cukup signifikan terhadap risiko fiskal BUMN. Besarnya pengaruh depresiasi ini disebabkan tingginya denominasi dolar Amerika Serikat dalam aktivitas operasional BUMN dan komposisi utang BUMN. Sebagai contoh, utang PT PLN (Persero) dalam mata uang asing pada tahun 2007 mencapai sekitar 71,54 persen dari total utang. Terkait dengan uraian tersebut di atas, berikut ini disajikan hasil pengujian sensitivitas macro stress test risiko fiskal BUMN dan kinerja beberapa BUMN serta potensi risiko fiskal yang ditimbulkannya pada Boks VI.6. Sedangkan untuk risiko fiskal terkait dengan PSO disajikan pada Boks VI.7 dan Boks VI.8. Untuk risiko fiskal terkait dengan PMN disajikan pada Boks VI.9 dan Boks VI.10. 140 120 100 80 60 40 20 0 Grafik VI.13 Perkembangan Kontribusi BUMN Terhadap APBN, 2003-2008 Dividen Pajak Privatisasi Total 2003 2004 2005 2006 2007 2008 * * Target APBN-P 2008 Sumber: Departemen Keuangan NK APBN 2009 VI-67
Page 1 and 2:
Pembiayaan Defisit Anggaran, Pengel
Page 3 and 4:
Page 5 and 6:
Page 7 and 8:
Page 9 and 10:
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
Page 15 and 16: Pembiayaan Defisit Anggaran, Pengel
Page 58 and 59: Bab VI Pembiayaan Defisit Anggaran,
show all

BAB VI - Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?