BAB VI - Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ...

More documents

Recommendations

Info

Bab VI Pembiayaan Defisit Anggaran, Pengelolaan Utang, dan Risiko Fiskal Tahun 2008 dan 2009 rasio modal diperkirakan masing-masing sebesar 7,60 persen dan 5,54 persen. Penurunan ini diantaranya disebabkan oleh peningkatan biaya pengendalian moneter untuk menjaga stabilitas ekonomi makro yang menjadi tugas Bank Indonesia. Berdasarkan perkiraan di atas, Pemerintah tidak perlu menganggarkan dana charge untuk Bank Indonesia pada APBN Tahun 2009. 6.4.5.2 Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), modal awal LPS ditetapkan paling sedikit Rp4,0 triliun dan paling besar Rp8,0 triliun. Dalam hal modal LPS kurang dari modal awal, Pemerintah dengan persetujuan DPR akan menutup kekurangan tersebut. Tabel VI.17 menggambarkan posisi permodalan LPS untuk tahun 2006 dan 2007, serta proyeksinya untuk tahun 2008 dan 2009. Simpanan layak bayar atau jumlah klaim yang harus dibayar LPS dalam tahun 2009 tidak dapat diestimasi karena bank yang berada dalam pengawasan khusus Bank Indonesia pada akhir tahun 2008 atau yang dicabut izin usahanya dalam tahun 2009 juga tidak dapat diestimasi. Dengan demikian, kemungkinan Pemerintah harus menyediakan dana charge untuk LPS belum dapat ditentukan. No Tabel VI.17 Kinerja Keuangan LPS (miliar rupiah) Keterangan 2006 2007 2008 *) 2009 1 Dana Simpanan yang Dijamin 819.124 512.184,3 484.622,9 539.288,3 2 Modal yang Dimiliki (Ekuitas) 5.573,8 6.951,9 8.446,0 **) 3 a. Simpanan Layak Bayar 9,4 7,0 248,0 **) b. Realisasi Pembayaran Klaim 8,6 6,6 248,0 **) 4 Cadangan Penjaminan 1.259,0 2.361,6 3.556,8 **) Sumber: LPS Keterangan: *) Berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan LPS Tahun 2008. **) Tidak dapat diestimasi. 6.4.6 Program Pensiun dan Tunjangan Hari Tua (THT) Pegawai Negeri Sipil (PNS) Sumber risiko fiskal yang berasal dari program pensiun PNS diantaranya berasal dari sharing pembayaran pensiun antara APBN dan PT Taspen (Persero), yang jumlahnya secara signifikan meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun anggaran 2008 Pemerintah telah menetapkan sharing pembayaran pensiun antara APBN dan PT Taspen (Persero) sebesar 91 : 9. Pada tahun 2009 Pemerintah memperbaiki sharing APBN dalam pembayaran pensiun, sesuai dengan rencana pengembalian pola pendanaan pensiun secara bertahap menjadi 100 persen beban APBN. Dengan terus meningkatnya beban APBN untuk pembayaran pensiun dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai, Pemerintah perlu membentuk suatu Dana Pensiun dan menerapkan sistem fully funded dalam program pensiun PNS, Pemerintah sebagai pemberi kerja bersama-sama PNS memupuk dana untuk dikelola oleh suatu Dana Pensiun, sehingga pembayaran pensiun di kemudian hari tidak akan membebani APBN. Konsekuensinya, Pemerintah melalui APBN perlu menyediakan dana awal yang cukup besar untuk menunjang penerapan sistem fully funded. Adapun untuk program THT, beberapa kebijakan Pemerintah, antara lain kenaikan gaji pokok PNS dan perubahan formula perhitungan manfaat, menimbulkan risiko pada APBN, terkait dengan kekurangan pendanaan Pemerintah (unfunded liability), dengan rincian sebagai berikut. VI-72 NK APBN 2009
Pembiayaan Defisit Anggaran, Pengelolaan Utang, dan Risiko Fiskal Bab VI a. Perubahan formula perhitungan manfaat THT pada tahun 2004. PT Taspen (Persero) mencatat adanya kekurangan pendanaan pemerintah sebesar Rp2,0 triliun. Terhadap kewajiban ini, Pemerintah mulai tahun 2005–2007 mencicil sebesar Rp250,2 miliar per tahun dan pada tahun 2008 Pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp500,2 miliar. Besarnya cicilan pembayaran kekurangan pendanaan ini akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara. b. Akibat adanya kenaikan gaji pokok PNS pada tahun 2001, 2003, dan 2007, PT Taspen (Persero) mencatat adanya kekurangan pendanaan pemerintah dalam program THT sebesar Rp1,9 triliun. c. Kenaikan gaji PNS pada tahun 2008 sebesar 20 persen. PT Taspen (Persero) mencatat adanya kenaikan kekurangan pendanaan sebesar Rp2,5 triliun. 6.4.7 Desentralisasi Fiskal Kebijakan desentralisasi fiskal dilakukan dengan tujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan berjalannya waktu, pelaksanaan kebijakan ini telah berhasil mendorong perkembangan pembangunan daerah yang mengalami pemekaran. Namun, kebijakan desentralisasi fiskal perlu didukung dengan tersedianya SDM yang mampu menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah yang baik dan benar. Tanpa dukungan tersebut, kebijakan ini dapat menimbulkan risiko yang berdampak tidak hanya pada keuangan Pemerintah Pusat tetapi juga pada keuangan pemerintah daerah. Beberapa sumber risiko fiskal yang terkait dengan desentralisasi fiskal diantaranya adalah sebagai berikut (1) pemekaran daerah, (2) hold harmless, dan (3) alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam. 6.4.7.1 Pemekaran Daerah Penambahan daerah otonom baru memiliki dampak terhadap APBN yaitu pada (a) Dana Alokasi Umum (DAU); (b) Dana Alokasi Khusus (DAK); dan (c) kebutuhan pada instansi vertikal. Jumlah daerah otonom baru sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 telah mengalami penambahan sebanyak 31 daerah. Tabel VI.18 menunjukkan perkembangan jumlah daerah otonom baru tahun 2005 sampai dengan tahun 2008. Setiap penambahan daerah otonom baru mengakibatkan menurunnya alokasi riil DAU bagi daerah otonom lainnya. Apabila kebijakan hold harmless masih dipertahankan, penurunan alokasi DAU tersebut memberi konsekuensi kepada APBN untuk menyediakan dana penyesuaian. Tabel VI.18 Perkembangan Daerah Otonom Baru Tahun 2005 s.d. 2008 Daerah 2005 2006 2007 2008 Jumlah Provinsi - - - - 0 Kabupaten - - 21 6 27 Kota - - 4 - 4 Jumlah - - 25 6 31 Sumber : Departemen Keuangan NK APBN 2009 VI-73
Page 1 and 2:
Pembiayaan Defisit Anggaran, Pengel
Page 3 and 4:
Page 5 and 6:
Page 7 and 8:
Page 9 and 10:
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22: Pembiayaan Defisit Anggaran, Pengel
Page 58 and 59: Bab VI Pembiayaan Defisit Anggaran,
show all

BAB VI - Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?