jurnal - KPPU

Kerjasama KPPU dengan Penyidik POLRI
hukum lain tidak bekerja efektif. Namun, dalam perkembangan hukum
pidana di Indonesia, sanksi pidana dalam beberapa kasus tertentu bergeser
kedudukannya. Tidak lagi sebagai ultimum remedium melainkan sebagai
primum remedium (obat yang utama). Ketentuan pengaturan mengenai sanksi
pidana sebagai primum remedium ini dapat dilihat dalam UU mengenai
terorisme dan tindak pidana korupsi (Tipikor). Dari perspektif sosiologis, hal
ini dikarenakan perbuatan yang diatur dalam dua UU tersebut merupakan
tindakan yang “luar biasa” dan besar dampaknya bagi masyarakat 21 .
Tampaknya hukum pidana sebagai ultimum remedium tetap dipegang teguh
oleh pembuat undang-undang persaingan usaha ini, yang terlihat dari tata
cara penanganan perkara UU No. 5 Tahun 1999 yang lebih mengedepankan
tindakan administratif yang dapat ditempuh oleh KPPU dalam menyelesaikan
suatu permasalahan persaingan usaha tidak sehat. Tindakan-tindakan
administratif yang dapat dilakukan oleh KPPU sebagaimana diatur dalam
UU No. 5 Tahun 1999, memiliki keterkaitan erat dengan masalah pidana
dan hak asasi manusia, diantaranya adalah kewenangan untuk melakukan
pemanggilan dan pemeriksaan terhadap sesorang. Disisi lain, UU No. 5 Tahun
1999 tidak melengkapi KPPU dengan organ yang memiliki kewenangan
untuk memaksa, namun memberikan jalan keluar yaitu meminta bantuan
kepada penyidik dalam hal yang berkaitan dengan permasalahan pidana
dan juga menegaskan bahwa kewenangan KPPU terbatas pada kewenangan
administratif saja, sedangkan kewenangan pidana adalah kewenangan
pengadilan. Tentunya pengertian pengadilan disini adalah pengadilan dalam
ranah sistem peradilan pidana yang didalamnya juga tidak dapat terlepas
dari keberadaan penyidik.
Pentingnya keberadaan penyidik dalam penegakan hukum persaingan
usaha sebagai ultimum remedium sangat terasa ketika permasalahan secara
administratif tidak lagi mampu sebagai jalan keluar dalam penyelesaian
sebuah perkara persaingan usaha. Hal inilah yang sangat disadari oleh KPPU
dan oleh karenanya KPPU juga telah berupaya untuk dapat melakukan
kerjasama dengan penyidik dalam rangka penegakan hukum persaingan
usaha. Salah satu kerjasama tersebut telah terwujud melalui sebuah nota
kesepahaman antara KPPU dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia
(untuk selanjutnya disebut “POLRI”) yang ditandatangani pada tanggal 8
Oktober 2010.
Penandatanganan nota kesepahaman tersebut dapat dikatakan sebuah langkah
maju dalam penegakan hukum persaingan usaha, namun disatu sisi juga
membuka fakta bahwa ternyata dalam implementasinya, terdapat perbedaan
pengaturan terhadap hal-hal yang krusial dalam penanganan tindak pidana
dalam hukum persaingan usaha sebagaimana dimaksudkan dalam UU No. 5
21 Didik Endro Purwoleksono, Pengaturan Sanksi Pidana dalam Ketentuan Undang-Undang, Pengukuhan
Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Airlangga, 12 April 2008
92
JURNAL PERSAINGAN USAHA • Edisi 5 - Tahun 2011