jurnal - KPPU

Verry Iskandar
barang dan/atau jasa. Perlu diciptakan iklim yang kondusif guna mendorong
kesempatan tersebut. Pengembangan dunia usaha sebagai wujud partisipasi
masyarakat dalam pembangunan harus dihindarkan dari terjadinya pemusatan
ekonomi dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat. Artinya harus
ada persaingan usaha yang sehat diantara para pelaku usaha 22 .
Salah satu usaha untuk menjamin adanya iklim persaingan usaha yang sehat
diantara para pelaku usaha yaitu dengan diberlakukannya UU No. 5/1999.
Substansi Undang-undang ini mengatur tentang larangan praktek monopoli,
persaingan usaha tidak sehat, menjabarkan perbuatan apa saja yang dapat
merusak persaingan usaha melalui monopoli, monopsoni, kartel, oligopoli,
oligopsoni, persengkongkolan, serta menjabarkan suatu komisi independen
yang disebut Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Selain itu, UU
No. 5/ 1999 juga mengatur sanksi dan prosedur penegakan hukum. Tujuan
dari Undang-undang bukan hanya untuk melindungi konsumen atau pelaku
usaha, tetapi dalam jangka panjang justru memelihara proses persaingan itu
sendiri. Undang-undang diharapkan memberikan “level playing field” yang
relatif sama bagi semua pelaku usaha 23 .
Dari berbagai bentuk perusahaan yang hidup di Indonesia, seperti firma,
persekutuan komanditer, koperasi dan lain sebagainya, bentuk badan hukum
berupa Perseroan Terbatas (PT) merupakan bentuk yang paling lazim, bahkan
sering dikatakan bahwa PT merupakan bentuk perusahaan yang dominan.
Dominasi PT tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di Amerika Serikat
dan negara-negara lain. Terkait dengan hal tersebut, Cheeseman 24 menyatakan
“corporations are the most dominant form of business organization in the United
States, generating over 85 percent of the country’s gross business receipts”.
PT sangat menarik minat investor atau penanam modal untuk menanamkan
modalnya, bahkan PT sudah menarik hampir seluruh perhatian dunia
usaha pada tahun-tahun belakangan ini. Hal tersebut dikarenakan adanya
perkembangan hak PT dalam hidup perekonomian di banyak negara.
Dengan dominasi yang besar di Indonesia, PT telah ikut meningkatkan
taraf hidup bangsa Indonesia, baik melalui Penanaman Modal Asing (PMA)
maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). PT merupakan salah
satu pilar pembangunan perekonomian nasional. PT lebih dipilih sebagai
22 Rachmadi Usman, Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,
2004), hal. 7.
23 Ningrum N. Sirait, Op.cit., hal. 10. Kelahiran UU No.5/1999 dimaksudkan untuk memberikan
jaminan kepastian hukum dan perlindungan yang sama kepada setiap pelaku usaha dalam
berusaha, dengan cara mencegah timbulnya praktik-praktik monopoli dan/atau persaingan usaha
yang tidak sehat lainnya dengan harapan dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif, dimana
setiap pelaku usaha dapat bersaing secara wajar dan sehat. Lihat juga dalam Racmadi Usman,
Op.cit., hal. 8.
24 Henry R. Cheesman, Business Law (Ethical, International and E-Commerce Environment) Fourth
Edition, (New Jersey: Prentice Hall Inc., 2001), hal 75. sebagaimana dikutip oleh Irna Nurhayati
dalam http://mhugm.wikidot.com/artikel:002 diakses pada tanggal 3 Juli 2009.
JURNAL PERSAINGAN USAHA • Edisi 5 - Tahun 2011
9