jurnal - KPPU

Ima Damayanti
Bab I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG MASALAH
PENTINGNYA peranan TKI dalam upaya mengurangi pengangguran didalam
negeri, menyebabkan pemerintah mengeluarkan banyak regulasi yang mengatur
tentang Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Dimulai dengan Undang-undang Nomor
13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, kemudian Undang-undang Nomor
39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
di Luar Negeri dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor
23/MEN/XII/2008 tentang Asuransi Tenga Kerja Indonesia. Dengan adanya
peraturan-peraturan tersebut diharapkan para tenaga kerja Indonesia yang
bekerja di luar negeri dapat bekerja dengan aman dan nyaman.
Pada Tahun 2004, KPPU telah melakukan kegiatan evaluasi kebijakan
pemerintah tentang Asuransi Perlindungan TKI, yaitu Keputusan Menteri
Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kepmenakertrans) No. KEP-157/MEN/2003
tentang Asuransi TKI. Hasilnya, KPPU telah menyampaikan pandangan
terkait dengan penyelenggaraan asuransi TKI kepada Menteri Tenaga
Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) RI pada bulan Maret 2005. Dalam
pandangan tersebut, KPPU meminta agar Menakertrans memahami bahwa
pembentukan 1 (satu) konsorsium dalam penyelenggaraan asuransi TKI di
satu sisi dapat memberikan kemudahan pengawasan oleh Depnakertrans,
namun praktek tersebut berpotensi menciptakan berbagai perjanjian yang
dilarang oleh UU No. 5 Tahun 1999. Perjanjian yang dilarang tersebut
khususnya perilaku kartel, penetapan harga, pembagian wilayah, perjanjian
tertutup, dan penciptaan hambatan masuk pasar.
KPPU menyimpulkan bahwa untuk menciptakan industri asuransi TKI yang
lebih sehat, maka pemerintah perlu segera mencabut Kepmenakertrans No. KEP-
157/MEN/2003 tentang Asuransi TKI, dan menggantinya dengan kebijakan
yang mengadopsi nilai-nilai persaingan, yaitu membuka kesempatan luas bagi
perusahaan asuransi untuk turut serta dalam program asuransi TKI. Dijelaskan
pula bahwa penciptaan industri yang sehat antara lain dapat dilakukan dengan
cara; membuka kesempatan bagi konsorsium lain untuk ikut berpartisipasi;
JURNAL PERSAINGAN USAHA • Edisi 5 - Tahun 2011
127