jurnal - KPPU

Deswin Nur
pemerintah dan tidak jarang strategi tersebut merupakan bagian dari strategi
pemerintah. Lembaga persaingan harus secara tegas mempertimbangkan
kegiatan penegakan hukum maupun kegiatan utama lainnya. Salah satu cara
yang dapat dilakukan agar lembaga persaingan dapat fokus adalah melalui
pendekatan sektor atau proyek yang tidak terkait kasus. Dengan pendekatan
itu akan dapat diketahui keseimbangan antara investasi kedepan pada
kegiatan diluar kasus, dan tekanan eksternal untuk melakukan penanganan
kasus yang high profile. Bahkan tidak jarang beberapa lembaga persaingan
diminta oleh pemerintah untuk melakukan studi atas sektor tertentu.
Informasi yang cukup merupakan suatu landasan dalam menetapkan strategi
dan prioritas. Ini dapat mencakup informasi penyelidikan yang dilakukan
sebelumnya, dan informasi pasar. Beberapa lembaga menyatakan bahwa
mereka mengatur informasi tersebut dalam database, yang merupakan alat
manajemen yang sangat bermanfaat.
Lembaga persaingan yang muda mungkin mengalami permasalahan dalam
menetapkan strategi dan program kegiatannya, khususnya disebabkan
oleh kurangnya sumber daya (manusia dan dana), kurangnya kewenangan
penegakan hukum, kurangnya budaya persaingan, dan tekanan politik.
Semakin kecil dan semakin rendah sumber daya suatu lembaga persaingan
usaha, maka prioritas semakin menjadi hal yang sangat penting. Misalnya,
lembaga persaingan Brazil dalam penegakan hukumnya, memberikan prioritas
pada kasus kartel dan pengenalan kebijakan leniency, serta dilengkapi dengan
penilaian cepat atas aksi penggabungan usaha yang dilaporkan.
C. PENETAPAN KEGIATAN YANG EFEKTIF
Terdapat tiga isu dalam penetapan kegiatan yang efektif, yaitu manajemen
kegiatan, struktur organisasi, dan sumber daya manusia. Manajemen kegiatan
dalam lembaga persaingan umumnya terkait dengan manajemen penanganan
perkara, serta kajian atau advokasi. Dalam manajemen penanganan perkara,
hal yang paling utama untuk dikemukakan adalah kriteria prioritasi. Kriteria
ini tidak hanya mencakup tingkat kepentingan kasus itu, tetapi juga potensi
dampak kasus tersebut, serta kekuatan bukti yang dimiliki. Keterlibatan
manajemen senior dalam memutuskan tingkat kepentingan suatu kasus adalah
penting. Beberapa lembaga persaingan memiliki proses dua tahap dalam
menentukan kasus yang akan dianalisa lebih dalam, dengan filter pertama oleh
sekelompok orang atau komite yang membuat rekomendasi manajemen senior
untuk diberikan suatu putusan akhir. Pada beberapa lembaga persaingan,
prioritas dapat mengarah pada pengakhiran kasus yang tidak sesuai dengan
sasaran lembaga atau memiliki dampak yang relatif kecil.
Dilihat dari sisi sumber daya, merupakan sesuatu hal yang mahal apabila
melanjutkan kasus yang tidak menjanjikan. Penghentian segera kasus tersebut
JURNAL PERSAINGAN USAHA • Edisi 5 - Tahun 2011
205