jurnal - KPPU

Deswin Nur
5. Kedekatan Lembaga dengan Stakeholder
Stakeholder lembaga persaingan merupakan kombinasi yang cukup
kompleks karena mencakup stakeholder yang menyeluruh, serta
kadang menunjukkan konflik satu sama lainnya. Stakeholder lembaga
persaingan antara lain terdiri dari pemerintah, regulator sektoral,
pelaku usaha, asosiasi, akademisi, pengacara, hakim, parlemen, politik,
pers, dan sebagainya.
Kebijakan persaingan juga merupakan suatu ilmu baru yang tidak
mudah dipahami oleh semua orang, sehingga edukasi publik atas
manfaat hukum, kebijakan, dan lembaga persaingan akan cukup
sulit. Oleh sebab itu, untuk membantu upaya penciptaan budaya
bersaing sehat, lembaga persaingan harus mendekatkan diri dengan
stakeholdernya dan mengajak mereka secara langsung terlibat dalam
pengembangan semua aspek persaingan usaha di negara mereka.
Penting bagi suatu lembaga persaingan untuk melibatkan berbagai
stakeholder dalam proses evaluasi, baik dalam hal capaian, penetapan
prioritas, dan alokasi sumber daya yang ditetapkan. Selain mendekatkan
diri dengan stakeholder, melibatkan mereka dalam proses evaluasi,
justru akan memberikan masukan yang independen atas capaian
lembaga persaingan. Akademisi maupun pengacara merupakan dua
stakeholder yang cukup sering melakukan evaluasi atas kegiatan
atau khususnya putusan yang disampaikan oleh lembaga persaingan.
Evaluasi tersebut disampaikan dalam bentuk workshop atau seminar
yang dihadiri oleh berbagai kalangan pihak.
Saat ini, beberapa pihak melihat bahwa komisi persaingan di Indonesia
memiliki jarak yang semakin jauh dari stakeholdernya. Akibatnya,
pemahaman mereka atas hukum dan kebijakan persaingan usaha
menjadi minim. Pembahasan yang dilakukan stakeholder maupun
usulan kasus yang disampaikan, seringkali tidak berada pada cakupan
kerja lembaga persaingan.
Kini saatnya komisi persaingan Indonesia mulai mendekatkan diri
dengan stakeholdernya. Pendekatan itu dapat dilakukan pada masa
penetapan prioritas atau alokasi sumber daya di komisi, hingga pada
masa evaluasi hasil yang dicapai oleh komisi. Melibatkan mereka dari
tahap awal akan memberikan kesempatan tersendiri bagi stakeholder
dalam mengembangkan hukum dan kebijakan persaingan di Indonesia.
JURNAL PERSAINGAN USAHA • Edisi 5 - Tahun 2011
223