jurnal - KPPU
jurnal - KPPU
jurnal - KPPU
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Ima Damayanti<br />
kesempatan yang sama bagi pelaku usaha asuransi untuk bersaing<br />
dengan sehat.<br />
4. <strong>KPPU</strong> menyimpulkan bahwa untuk menciptakan industri asuransi TKI yang<br />
lebih sehat maka pemerintah dalam hal ini Depnakertrans, perlu segera<br />
mencabut dan mengganti Kepmenakertrans No. KEP-157/MEN/2003 tentang<br />
Asuransi TKI dengan kebijakan yang mengadopsi nilai-nilai persaingan, yaitu<br />
dengan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi perusahaan asuransi<br />
untuk turut serta dalam program asuransi TKI. Penciptaan industri yang<br />
sehat tersebut antara lain dapat dilakukan dengan cara:<br />
a. Menetapkan standar dan jenis pertanggungan yang dicakup oleh asuransi<br />
TKI, namun tetap memberikan ruang bagi perusahaan asuransi untuk<br />
melakukan inovasi dalam mengembangkan produk. Dengan demikian,<br />
perusahaan asuransi dapat bersaing dalam memberikan besaran premi,<br />
jenis dan nilai pertanggungan, maupun dalam bentuk pelayanan<br />
berdasarkan preferensi konsumen, target pasar, dan resiko yang dihadapi.<br />
b. Membuka kesempatan bagi konsorsium lain untuk ikut berpartisipasi<br />
dalam industri yang bersangkutan sehingga tidak mematikan iklim<br />
persaingan antar perusahaan asuransi.<br />
c. Memperbaiki prosedur penunjukkan perusahaan asuransi dan<br />
pelaksana pelayanan satu pintu secara transparan dan non diskriminatif<br />
berdasarkan kriteria dan persyaratan yang jelas (misalkan dengan<br />
melakukan tender). Hal ini dilakukan agar penyelenggaraan asuransi<br />
TKI lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.<br />
5. Agar pelaksanaan program asuransi TKI efektif, maka <strong>KPPU</strong> menyarankan<br />
agar dilakukan pemisahan yang jelas antara premi asuransi yang seharusnya<br />
dikelola oleh perusahaan asuransi, dan perlindungan TKI yang merupakan<br />
tanggung jawab negara yang harus dilaksanakan oleh pemerintah.<br />
6. Sehubungan dengan perkembangan industri asuransi ke depan, maka<br />
<strong>KPPU</strong> menyarankan agar setiap kebijakan pemerintah yang ditujukan<br />
untuk meningkatkan industri dalam negeri, tetap mempertimbangkan<br />
prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat sebagaimana diatur dalam<br />
UU No. 5 Tahun 1999.<br />
JURNAL PERSAINGAN USAHA • Edisi 5 - Tahun 2011<br />
143