jurnal - KPPU

Analisis Saran Pertimbangan KPPU Terkait Kebijakan Asuransi TKI
Bahwa dalam rangka menjalankan amanat UU No. 5 Tahun 1999, KPPU telah
menganalisa industri asuransi tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri.
Berdasarkan analisa yang telah dilakukan, KPPU merasa perlu menyampaikan
pandangan terkait dengan penyelenggaraan asuransi TKI sebagai berikut:
1. KPPU berpendapat bahwa perlindungan terhadap TKI luar negeri sangat
diperlukan untuk menjamin keselamatan kerja, perlindungan hukum dan
kesejahteraan para TKI. Dalam hal ini, asuransi merupakan salah satu
bentuk perlindungan terhadap TKI.
2. KPPU memahami bahwa pembentukan konsorsium merupakan praktek yang
wajar sebagai bentuk penyebaran resiko bersama. KPPU juga memahami
bahwa penerapan sistem satu pintu (pool service) dan pembentukan 1
(satu) konsorsium dalam penyelenggaraan asuransi TKI dapat memberikan
kemudahan pengawasan oleh Depnakertrans. Akan tetapi perlu diperhatikan
dan dipahami bahwa praktek tersebut berpotensi menciptakan berbagai
perjanjian yang dilarang oleh UU No. 5 Tahun 1999, khususnya perilaku
kartel, penetapan harga, pembagian wilayah, perjanjian tertutup dan
penciptaan hambatan masuk pasar. Berbagai potensi tersebut perlu diantisipasi
baik oleh KPPU, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans)
maupun oleh Departemen Keuangan (Depkeu) RI.
3. Terhadap Kepmenakertrans No. KEP-157/MEN/2003, KPPU berpendapat
bahwa:
a. Penetapan tarif premi, jenis dan besaran jaminan asuransi perlindungan
TKI sebagaimana diatur Kepmen tersebut, telah meniadakan persaingan
karena terdapat produk asuransi TKI lain dalam industri asuransi TKI.
Akibatnya tidak terdapat persaingan antar pelaku usaha asuransi yang
dapat melahirkan suatu pilihan produk asuransi lain bagi konsumen
(para TKI) melalui berbagai inovasi produk asuransi TKI.
b. Kebijakan ini telah memberikan hak monopoli kepada 1 (satu)
konsorsium tertentu. Walaupun UU No. 5 Tahun 1999 tidak melarang
hal ini, kondisi (monopoli) tersebut berpotensi dapat disalahgunakan
untuk menciptakan kartel pembagian wilayah dan hambatan pasar bagi
perusahaan asuransi lain untuk melakukan kegiatan yang sama dalam
industri asuransi TKI. Kedua perilaku ini merupakan bentuk-bentuk
persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam UU No. 5
Tahun 1999 khususnya Pasal 9 tentang Pembagian Wilayah dan Pasal
25 tentang Posisi Dominan.
c. Proses pembentukan 1 (satu) konsorsium dan penunjukan anggota
konsorsium sebagaimana pelaksanaan Kepmenakertrans No. KEP-157/
MEN/2003 bersifat tertutup dan diskriminatif, karena tidak semua
pelaku usaha secara transparan mengetahui dengan jelas proses dan
keputusan pembentukan konsorsium tersebut, serta menghilangkan
142
JURNAL PERSAINGAN USAHA • Edisi 5 - Tahun 2011