jurnal - KPPU

Efektifitas Pengaturan Jabatan Rangkap di BUMN
Bab III
ANALISIS
A. Tinjauan Putusan KPPU Perkara Nomor 05/KPPU-L/2002
tertanggal 1 April 2003 (Putusan Cineplex)
Dalam perkara ini, KPPU telah melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran
terhadap Pasal 14 (Integrasi vertikal), Pasal 15 (Perjanjian Tertutup), Pasal
17 (Monopoli), Pasal 18 (Monopsoni), Pasal 19 huruf d (Diskriminasi), Pasal
25 (Penyalahgunaan Posisi Dominan), Pasal 26 (Jabatan Rangkap), Pasal 27
(Pemilikan Saham), dan Pasal 28 (Pengambilalihan Saham) UU No. 5/1999
terkait dengan jasa pendistribusian dan penayangan film impor MPA (Motion
Picture Association) di bioskop Indonesia yang diduga dilakukan oleh:
1. Terlapor I, PT Camila Internusa Film
2. Terlapor II, PT Satrya Perkasa Esthetika Film
3. Terlapor III, PT Nusantara Sejahtera Raya
Terlapor I, PT Camila Internusa Film dan Terlapor II, PT Satrya Perkasa
Esthetika Film adalah perusahaan importir dan distributor film MPA,
sedangkan PT Nusantara Sejahtera Raya merupakan perusahaan yang
bergerak dalam bidang perbioskopan (pemilik bioskop-bioskop yang
tergabung dalam Group 21). Ketiga perusahaan ini merupakan perusahaan
swasta nasional dimana kegiatan usaha Terlapor I dan Terlapor II berada
dalam pasar bersangkutan yang sama dan memiliki keterkaitan yang erat
dalam bidang dan atau jenis usaha perfilman dengan Terlapor III.
Bahwa susunan pemegang saham, Direksi dan Komisaris ketiga Terlapor
tersebut pada saat perkara diperiksa adalah sebagai berikut:
a. Terlapor I, PT Camila Internusa Film dimiliki oleh pemegang saham yaitu
Sunaryo (50%) dan Sularno (50%), dengan susunan kepengurusan yaitu
Harris Lasmana (Direktur Utama), Sunaryo (Direktur), Sularno (Direktur),
Prapti Rahayu (Komisaris).
b. Terlapor II, PT Satrya Perkasa Esthetika Film dimiliki oleh pemegang
238
JURNAL PERSAINGAN USAHA • Edisi 5 - Tahun 2011