jurnal - KPPU

Kerjasama KPPU dengan Penyidik POLRI
Untuk itulah kemudian dilakukan penafsiran dan dituangkan dalam sebuah
naskah tata cara kerjasama dan koordinasi dalam penegakan hukum pidana
hukum persaingan usaha. Naskah tersebut merupakan turunan dari Nota
Kesepahaman antara KPPU dan POLRI untuk menjembatani perbedaan
pengaturan dalam UU No. 5 Tahun 1999 dengan UU no. 8 Tahun 1981
sehingga penegakan hukum persaingan usaha dapat terlaksana secara
maksimal, efektif dan efisien serta tidak terdapat celah hukum yang dapat
dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
B. SARAN
Penandatanganan Nota Kesepahaman antara KPPU dengan POLRI merupakan
langkah maju dalam penegakan hukum persaingan usaha setelah sekian
lama Pasal 36 huruf g., Pasal 41 ayat (3) dan Pasal 44 ayat (4) tidak dapat
dilaksanakan secara efektif. Penandatanganan yang kemudian diikuti dengan
penyusunan tata cara pelaksanaan merupakan bukti bahwa masing-masing
lembaga menaruh perhatian dalam penegakan hukum persaingan usaha. Oleh
karena itu, kerjasama yang disepakati dalam Nota Kesepahaman berlaku
selama 5 tahun, harus menjadi momentum yang tepat bagi KPPU untuk
meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap hukum persaingan usaha.
Berdasarkan pembahasan-pembahasan yang ada, ternyata pada prakteknya
terdapat hambatan-hambatan berupa pengaturan-pengaturan terhadap hal
yang sama namun dalam implementasinya berbeda, khususnya dalam formil
penegakan hukum persaingan usaha sebagaimana terdapat dalam UU No. 5
Tahun 1999 dengan hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam UU No.
5 Tahun 1999. Amandemen memang merupakan jalan keluar terbaik namun
sekaligus berbiaya mahal dan juga membutuhkan waktu yang tidak sedikit.
Usulan untuk memperbaiki UU No. 5 Tahun 1999 memang sangat kuat, karena
tata cara penanganan perkara yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999 sangat
sederhana dan pada beberapa bagian sumir, serta tidak sesuai dengan UU No.
8 Tahun 1981. Namun perlu juga diperhatikan, bahwa UU No. 8 Tahun 1981
saat ini juga sedang dalam proses untuk diamandemen, dan dalam rencana
tersebut terdapat beberapa hal yang cukup signifikan perubahannya.
Mengingat hal tersebut, maka saat ini yang terbaik adalah Nota Kesepahaman
mengenai Kerjasama antara KPPU dengan POLRI harus dilaksanakan secara
efektif agar tidak hanya sebuah kesepahaman diatas kertas yang tidak pernah
dilaksanakan. Disatu sisi, Nota Kesepahaman ini setidaknya telah disusun oleh
KPPU dan POLRI selama lebih dari 5 tahun hingga ditandatanganinya. Terlalu
besar pikiran dan energi yang telah terserap dalam penyusunan ini dan alangkah
ironinya apabila setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman dan disusun
sebuah pedoman sebagai tata cara pelaksanaannya, namun tidak dilaksanakan.
122
JURNAL PERSAINGAN USAHA • Edisi 5 - Tahun 2011