jurnal - KPPU

Deswin Nur
di lembaga. Lembaga mulai mempertimbangkan penggunaan indeks
persaingan usaha sebagai indikator capaian, dan mulai menjelaskan
manfaat rupiah dari denda serta penghematan yang dilakukan konsumen
dari putusan yang dihasilkan. Namun masalahnya, perlu menjadi catatan
bahwa dampak ini tidak boleh dicampur adukkan dengan output yang
dihasilkan. Jumlah putusan yang dihasilkan bukanlah ukuran capaian
atau dampak, namun lebih kepada output.
Terkait penanganan perkara, capaian dapat diukur dari jumlah rupiah
yang dibayarkan terlapor, seberapa cepat rupiah tersebut dibayarkan,
persentase keberatan yang diajukan, hingga seberapa besar efek jera pada
pasar yang dipengaruhi oleh putusan. Dalam mengetahui efek jera, perlu
dilakukan analisa khusus untuk mengetahui seberapa besar penurunan
laporan pelanggaran pada sektor tertentu akibat putusan yang dihasilkan
oleh sektor tersebut. Apabila statistik kita menujukkan bahwa jumlah
laporan atau putusan terkait pengadaan publik mengalami peningkatan,
itu artinya efek jera belum terjadi oleh putusan yang diberikan komisi.
Dampak dari komunikasi dan advokasi (pada pemerintah) juga perlu
dilakukan dalam melihat seberapa besar penerimaan publik dan
pengambil kebijakan atas kebijakan persaingan usaha. Manajemen
atas dampak ini perlu dilakukan secara reguler dan kontinu dalam
memberikan gambaran capaian-capaian lembaga secara terukur.
3. Investasi pada Advokasi dan Penegakan Hukum Inisiatif
Karakter ketiga adalah adanya investasi pada kegiatan advokasi dan
penegakan hukum secara pro aktif dan bukan reaktif (melalui komplain).
Ini menjelaskan bahwa kegiatan advokasi dan penegakan hukum pro
aktif merupakan kegiatan yang perlu mendapat perhatian lebih.
Investasi dalam advokasi pada definisi ini adalah menjelaskan seberapa
banyak kegiatan dan dana yang dialokasikan dalam mendukung fungsi
advokasi kepada pembuat kebijakan dan stakeholder.
Advokasi dalam konteks ini tentu saja diarahkan kepada dua hal,
yaitu pada hubungan dengan pemerintah melalui saran, pendapat, dan
keterlibatan dalam pembuatan kebijakan pemerintah; serta pada hubungan
dengan stakeholder lain dalam membentuk budaya persaingan usaha.
Investasi tersebut dilakukan dengan koordinasi intensif dengan lembaga
terkait, baik melalui rapat rutin, audiensi, hingga pada workshop dan
seminar dengan lembaga tersebut. Investasi pada advokasi harus dilakukan
bagi stakeholder secara luas, yaitu pelaku usaha, pemerintah, akademik,
parlemen, partai politik, dan sebagainya.
Lembaga persaingan internasional juga melakukan investasi yang
lebih pada penegakan hukum pada kasus inisiatif. Investasi pada
JURNAL PERSAINGAN USAHA • Edisi 5 - Tahun 2011
219