jurnal - KPPU

Efektifitas Pengaturan Jabatan Rangkap di BUMN
Dari kedua perusahaan bioskop Group 21, Harris Lasmana mengundurkan
diri dari jabatan Komisaris dan dari 8 (delapan) perusahaan perusahaan
bioskop Group 21, Harris Lasmana mengundurkan diri dari jabatan Direktur
di 4 (empat) perusahaan diantaranya. Ia pun mengundurkan diri dari
jabatannya sebagai Komisaris Utama di PT Indo Ika Mandiri.
Sedangkan dari 9 (sembilan) perusahaan bioskop Group 21 milik PT
Nusantara Sejahtera Raya (Terlapor III), Suryo Suherman mengundurkan diri
dari jabatannya sebagai Komisaris Utama di 4 (empat) perusahaan bioskop
Group 21. Majelis Komisi yang memutus perkara ini menilai bahwa tindakan
tersebut patut dicatat sebagai suatu itikad baik untuk mengurangi potensi
penyalahgunaan perangkapan jabatan.
Namun demikian, tindakan pengunduran diri tersebut masih dalam lingkup
jabatan Direksi dan Komisaris di anak-anak perusahaan bioskop Group 21
yang dimiliki oleh PT Nusantara Sejahtera Raya (Terlapor III) saja. Dalam
kenyataannya, Harris Lasmana dan Suryo Suherman masih memiliki jabatan
rangkap di beberapa anak perusahaan bioskop Group 21 lainnya. Selain
itu, tidak ada fakta yang menunjukan adanya pengunduran diri dari posisi
jabatan rangkap yang dilakukan oleh Harris Lasmana yang menjabat baik
sebagai Direktur Utama pada PT Camila Internusa Film (Terlapor I) maupun
Direktur Utama PT Nusantara Sejahtera Raya (Terlapor III).
Demikian pula halnya dengan Jimmy Herjanto Darmasasmita yang tetap
menjabat sebagai Direktur Utama PT Satrya Perkasa Esthetika Film (Terlapor
II) dan Direktur Utama 2 (dua) perusahaan bioskop Group 21 dan Direktur di
6 (enam) perusahaan bioskop Group 21 milik PT Nusantara Sejahtera Raya
(Terlapor III). Disamping itu Prapti Rahayu pada saat perkara ini diputus tetap
menjabat sebagai Komisaris Utama pada PT Camila Internusa Film (Terlapor
I) dan sebagai Direktur pada PT Satrya Perkasa Esthetika Film (Terlapor II).
Dalam Putusannya, KPPU menyatakan, bahwa Harris Lasmana dan Suryo
Suherman menduduki jabatan rangkap pada jabatan-jabatan strategis di
beberapa perusahaan importir film dan atau perusahaan bioskop yang hal
ini berpotensi besar untuk timbulnya praktek monopoli dan persaingan
usaha tidak sehat. Namun demikian, sampai dengan berakhirnya periode
pemeriksaan, Majelis Komisi belum menemukan cukup bukti untuk
menyatakan perangkapan jabatan tersebut mengakibatkan terjadinya praktek
monopoli dan persaingan tidak sehat sebagaimana dimaksud Pasal 26 UU
No. 5 Tahun 1999.
Mengingat pembuktian Pasal 26 UU No. 5/1999 menggunakan pendekatan
Rule of Reason, untuk menyatakan Terlapor melanggar pasal tersebut harus
dibuktikan terlebih dahulu apakah tindakan tersebut dapat mengakibatkan
terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat yang
dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat
240
JURNAL PERSAINGAN USAHA • Edisi 5 - Tahun 2011