jurnal - KPPU

Ima Damayanti
B. DEFINISI ASURANSI TENAGA KERJA INDONESIA
Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,
disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan
pekerjaan guna menghasilkan barang dan/ atau jasa baik untuk memenuhi
kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Permasalahan ketenagakerjaan
menjadi isu yang selalu muncul setiap tahun, dan biasa menjadi komoditas
politik dari kandidat calon pemimpin daerah, maupun presiden. Salah satu
jalan keluar dalam mengatasi kekurangan lowongan tenaga kerja di dalam
negeri adalah dengan menjadi tenaga kerja asing di negara lain yang biasa
disebut sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI).
Dalam UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan
Tenaga Kerja Indonesia disebutkan bahwa Perlindungan TKI adalah segala
upaya untuk melindungi kepentingan calon TKI/ TKI dalam mewujudkan
terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundangundangan,
baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja.
Selanjutnya asuransi Tenaga Kerja Indonesia diatur lebih lanjut dalam
Permenaker No. 23/MEN/XII/2008 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia.
Dalam peraturan tersebut, pada Bab I Ketentuan Umum, disebutkan bahwa
yang dimaksud dengan Asuransi Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang
selanjutnya disebut Asuransi TKI adalah suatu bentuk perlindungan bagi TKI
dalam bentuk santunan berupa uang akibat resiko yang dialami TKI sebelum,
selama dan sesudah bekerja di luar negeri.
C. PERKEMBANGAN KEBIJAKAN PERLINDUNGAN TKI DI
INDONESIA 2
Secara historis, dengan latar belakang kebijakan politik yang berbeda,
penempatan TKI di luar negeri telah terjadi sejak jaman Hindia Belanda
sekitar tahun 1887, dimana banyak TKI yang dikirimkan oleh Pemerintah
Hindia Belanda untuk bekerja sebagai kuli kontrak di Suriname, New
Calidonia, Siam dan Serawak. Di samping itu, banyak pula TKI yang secara
tradisional berangkat ke luar negeri terutama ke Malaysia untuk bekerja, dan
sampai sekarang banyak di antara mereka yang menetap disana.
Penempatan TKI yang didasarkan pada kebijakan pemerintah Indonesia baru
terjadi pada tahun 1969, yang dilaksanakan oleh Departemen Perburuhan.
Dengan dikeluarkannya PP No. 4 Tahun 1970 diperkenalkan program Antar
Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN), maka
penempatan TKI di luar negeri mulai melibatkan pihak swasta.
2 http://ditpolkom.bappenas.go.id
JURNAL PERSAINGAN USAHA • Edisi 5 - Tahun 2011
133