jurnal - KPPU

Verry Iskandar
Sementara Ray August berpendapat bahwa “in some unusual situation, a
company is used by it owners to perpetrate a fraud, to circumvent the law,
or in some other way to carry out illegal activities. In such cases, a court will
ignore the corporate structure of a company and pierce the company veil,
exposing the shareholders to personal liability”. Lebih lanjut dikemukakan
bahwa dalam konteks piercing the corporate veil, pengadilan dapat menerobos
keterbatasan tanggung jawab pemegang saham dari perseroan, apabila
dipenuhi empat persyaratan, yaitu the controlled company, the alter ego
company, undercapitalization, and assumption of liability 27 .
Kehadiran UU No. 5/ 1999 dapat dianggap sebagai penjabaran dari teori utilitas
(Utilitarisme). Teori utilitarisme menyatakan bahwa suatu kebijaksanaan atau
tindakan dinilai baik secara moral kalau hanya mendatangkan manfaat besar bagi
orang sebanyak mungkin 28 . Teori tersebut dipelopori oleh Jeremy Bentham dan
selanjutnya dikembangkan oleh John Stuart Mill. Betham dalam karya tulisannya
yang berjudul “An Introduction to the Principles of Morals and Legislation”,
menjelaskan bahwa asas manfaat melandasi segala kegiatan berdasarkan sejauh
mana tindakan itu meningkatkan atau mengurangi kebahagiaan kelompok itu,
atau dengan kata lain meningkatkan atau melawan kebahagiaan itu 29 .
Dalam hal ini, utilitarisme sangat menekankan pentingnya konsekuensi perbuatan
dalam menilai baik buruknya. Kualitas moral suatu perbuatan tergantung
pada konsekuensi atau akibat yang dibawakan olehnya. Jika suatu perbuatan
mengakibatkan manfaat paling besar, artinya paling memajukan kemakmuran,
kesejahteraan, dan kebahagiaan masyarakat, maka perbuatan itu adalah baik.
Sebaliknya, jika perbuatan membawa lebih banyak kerugian daripada manfaat,
perbuatan itu harus dinilai buruk. Konsekuensi perbuatan tersebut memang
menentukan seluruh kualitas moralnya. Perbuatan yang memang bermaksud baik
tetapi tidak menghasilkan apa-apa, menurut utilitarisme tidak pantas disebut baik 30 .
Hadirnya UU No. 5/1999 bila dikaitkan dengan teori utilitarisme, maka dapat
ditarik kesimpulan bahwa UU No. 5/1999 yang berfungsi sebagai code of
conduct mengarahkan pelaku usaha untuk bersaing secara sehat. Diharapkan
UU tersebut akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dengan
memperhatikan keseimbangan antara pelaku usaha dan kepentingan umum 31 .
27 Ray August, International Business Law Text Cases And Reading, (New Jersey: Prentice Hall, 3rd
Edition, 1999), hal 45.
28 A. Sonny Keraf, Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya, (Yogyakarta: Kanisius, 1998), hal. 93 dan
94. Utilitarisme berasal dari kata Latin utilities yang berarti “manfaat”.
29 Ian Saphiro, Asas Moral dalam Politik, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia yang bekerjasama dengan
Kedutaaan Besar Amerika Serikat di Jakarta dan Freedom Institute, 2006), hal. 13.
30 K. Bertens, Pengantar Etika Bisnis (Seri Filasafat Atmajaya :21), (Yogyakarta: Kanisius, 2000), hal. 67.
31 Lihat Pasal 2 dan 3 UU Nomor 5 Tahun 1999, Pasal 2 mengatur mengenai asas UU yang
menyatakan bahwa: Pelaku Usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan
demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan
kepentingan umum. Sedangkan Pasal 3 mengatur mengenai tujuan UU yang menyatakan bahwa
salah satu tujuan pembentukan undang-undang ini adalah untuk menjaga kepentingan umum dan
meningkatkan efisiensi nasional sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.
JURNAL PERSAINGAN USAHA • Edisi 5 - Tahun 2011
11