jurnal - KPPU

Efektifitas Pengaturan Jabatan Rangkap di BUMN
rangkap jabatan antara lain yaitu Karen Agustiawan yang merangkap jabatan
sebagaI yang Direktur Utama PT. Pertamina (Persero) dan sebagai Komisaris
Utama pada PT. Nusantara Regas (perusahaan patungan PT Pertamina (Persero)
dengan PT Perusahaan Gas Negara (Persero)); dan Rinaldi Firmansyah yang
merangkap jabatan sebagai Direktur Utama PT. Telekomunikasi Indonesia
(Persero), Tbk dan Komisaris Utama PT. Telekomunikasi Seluler.
Dalam prakteknya, jabatan rangkap tetap terjadi walaupun tindakan tersebut
dilarang oleh ketentuan perundang-undangan baik yang secara umum diatur
dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat maupun yang secara khusus
diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha
Milik Negara.
Larangan tersebut diberlakukan mengingat jabatan rangkap berpotensi
menimbulkan benturan kepentingan, yaitu keadaan dimana terdapat konflik
antara kepentingan ekonomis perusahaan dan kepentingan ekonomis pribadi
pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan Direksi, serta karyawan
perusahaan, dan juga berpotensi menghambat persaingan usaha yang sehat.
Pada esensinya, rangkap jabatan dilarang dalam rangka mencegah terjadinya
pertukaran informasi dan atau kerjasama kolusif antar pelaku usaha yang
saling bersaing yang dapat menyebabkan hilangnya atau berkurangnya secara
substansial persaingan di pasar dan memiliki dampak praktek monopolisasi
atau merugikan bagi perkembangan perekonomian 2 .
Banyak dari kalangan usaha yang menentang larangan jabatan rangkap. Salah
satu pendapat yang kontra terhadap larangan jabatan rangkap adalah Eddy
Sugito sewaktu menjabat sebagai Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek
Indonesia. Beliau berpendapat bahwa peraturan KPPU yang melarang jabatan
rangkap Komisaris dan atau Direktur oleh individu dalam dua perusahaan
berbeda, sebagai sesuatu yang justru membatasi dan tidak efisien.
Jabatan rangkap adalah hal yang wajar-wajar saja. Apalagi jabatan rangkap
dalam grup justru akan menyelaraskan dengan misi perusahaan holding.
Dengan jabatan rangkap justru terjadi efisiensi dalam tubuh perusahaan
dalam grup. Terlebih pada perusahaan holding, jabatan rangkap justru akan
menyeragamkan misi dan target yang ingin diraih 3 .
Dalam bidang pasar modal, Robinson Simbolon selaku Kepala Biro Perundangundangan
dan Bantuan Hukum Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga
Keuangan (Bapepam-LK), berpendapat bahwa Aturan IX.E.1 tentang transaksi
afiliasi dan benturan kepentingan bisa menyampingkan aturan KPPU dengan
menggunakan prinsip hukum lex spesialis derogat lex generalis.
2 Ibid.
3 ”BEI nilai larangan rangkap jabatan tidak efisien”, (http://www.detikfinance.com), diakses 17 Maret 2010.
230
JURNAL PERSAINGAN USAHA • Edisi 5 - Tahun 2011