jurnal - KPPU

Perbandingan Langkah-langkah Penilaian Awal Berdasarkan Perkom No.1 / 2009 dengan PP No.57 / 2010
yang hendak melakukan Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha
atau Pengambilalihan Saham harus memenuhi syarat/kondisi sebagai berikut
terlebih dahulu sebelum melakukan pemberitahuan, yaitu: (1) Memenuhi
definisi merger dan akuisisi; dan (2) Memenuhi notification threshold.
Definisi merger dan akuisisi berdasarkan ketentuan PP No. 57 Tahun 2010
sama dengan definisi merger dan akuisisi berdasarkan ketentuan Perkom No.
1 Tahun 2009. Sedangkan penjelasan PP No. 57 Tahun 2010 memberikan
definisi mengikat untuk istilah “dikendalikan” dan “terafiliasi.
Yang dimaksud dengan “dikendalikan” adalah:
a. Pemilikan saham atau penguasaan suara lebih dari 50% (lima puluh
persen) dalam badan usaha; atau
b. Adanya pemilikan saham atau penguasaan suara kurang dari 50% (lima
puluh persen) tetapi dapat mempengaruhi dan menentukan kebijakan
pengelolaan badan usaha dan/atau mempengaruhi dan menentukan
pengelolaan badan usaha.
Yang dimaksud dengan “terafiliasi” adalah:
a. Hubungan antara perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung,
menggendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
b. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung
maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
c. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
Selain harus memenuhi definisi merger dan akuisisi yang terdapat di dalam
PP No. 57 Tahun 2010, pelaku usaha yang hendak melakukan Penggabungan
Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha atau Pengambilalihan Saham
Perusahaan harus memenuhi notification threshold, yaitu sebagai berikut:
1. Nilai asset badan usaha hasil penggabungan atau peleburan melebihi Rp
2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah); atau
2. Nilai penjualan (omzet) badan usaha hasil penggabungan atau peleburan
melebihi Rp 5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah); atau
Sedangkan bagi pelaku usaha di bidang perbankan berlaku kewajiban
menyampaikan pemberitahuan secara tertulis jika nilai asset melebihi Rp
20.000.000.000.000,00 (dua puluh triliun rupiah).
Perhitungan nilai aset dan nilai penjualan (omzet) berdasarkan ketentuan PP
No. 57 Tahun 2010 sama dengan perhitungan nilai aset dan nilai penjualan
(omzet) berdasarkan ketentuan Perkom No. 1 Tahun 2009. Hanya saja,
notification threshold yang diatur oleh PP No. 57 Tahun 2010 tidak mengatur
mengenai pangsa pasar setelah Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan
Usaha atau Pengambilalihan Saham Perusahaan sebagaimana yang diatur
Perkom No. 1 Tahun 2009.
Sebagaimana kita ketahui bahwa PP No. 57 Tahun 2010 mengatur
mengenai Pemberitahuan dan Konsultasi kepada Komisi. Pemberitahuan
50
JURNAL PERSAINGAN USAHA • Edisi 5 - Tahun 2011