jurnal - KPPU

Verry Iskandar
kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal
penggabungan, peleburan atau pengambilalihan tersebut.
(2) Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta
tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur
dalam Peraturan Pemerintah.
Sayangnya pada saat KPPU menangani perkara kepemilikan silang pada
Kelompok Usaha Temasek, Pemerintah masih belum menerbitkan Peraturan
Pemerintah (PP) sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang tersebut 41 .
Sementara praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang
ditimbulkan akibat merger dan akuisisi mulai bermunculan di pasar atau
lebih parah lagi, telah ada sejak disahkannya UU No. 5/1999 tersebut.
Sebelum diterbitkannya PP tersebut, KPPU sebagai lembaga yang dibentuk
untuk mengawasi pelaksanaan UU No. 5/1999 42 telah mengambil tindakan
terhadap dampak dari penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan.
Salah satunya adalah perkara kepemilikan saham silang Temasek Holdings
(Temasek) atas PT. Telekomunikasi Seluler (Telkomsel) dan PT. Indosat, Tbk.
(Perkara Nomor 07/KPPU-L/2007) yang telah diputus oleh KPPU.
Perkara tersebut mulai bergulir di KPPU pada April 2007 43 , empat tahun
lebih setelah saham PT. Indosat, Tbk. diakuisisi oleh Temasek melalui anak
perusahannya 44 . KPPU menilai akibat akuisisi tersebut telah mengurangi
tingkat persaingan di pasar dan merugikan konsumen telepon seluler.
Diktum ke-4 putusan KPPU yang dibacakan pada tanggal 19 November
2007 memerintahkan agar Temasek melepaskan kepemilikan sahamnya
pada Telkomsel atau PT. Indosat, Tbk. 45 . Putusan mana yang telah dikuatkan
oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 46 dan Mahkamah Agung Republik
Indonesia 47 .
Mempertimbangkan bahwa perintah divestasi tidak business friendly karena
memakan biaya besar terutama biaya akuisisi, serta menimbulkan ketidakpastian
bagi pelaku usaha dalam melakukan tindakan merger dan akuisisi, maka pada
tanggal 13 Mei 2009 KPPU berinisiatif menerbitkan ketentuan yang mengatur
notifikasi sebelum merger dan akuisisi (pra-notifikasi). Notifikasi tersebut
dilakukan untuk mendapatkan opini KPPU mengenai ada tidaknya pelanggaran
41 Walaupun pada akhirnya Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010
tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang
dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (PP Nomor
57 Tahun 2010).
42 Pasal 30 UU No 5 Tahun 1999.
43 Lihat Putusan KPPU Perkara No. 07/KPPU-L/2007 hal. 2.
44 Ibid hal. 47.
45 Lihat ibid hlm. 688
46 Putusan PN Jakarta Pusat No. 02/KPPU/2007/PN.JKT.PST.
47 Putusan MA RI No. 496 K/Pdt.Sus/2008.
JURNAL PERSAINGAN USAHA • Edisi 5 - Tahun 2011
15