jurnal - KPPU

Dinni Melanie
Lebih lanjut, Dr. Ahmad Fuad Rahmany selaku Ketua Bapepam-LK
menyampaikan bahwa Bapepam-LK memiliki aturan yang menghindari
persaingan usaha yang tidak sehat, namun dengan cara dan perspektif yang
berbeda sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor IX.E.1 tersebut.
Dalam peraturan tersebut khususnya angka 2 dinyatakan, jika suatu transaksi
dimana seorang Direktur, Komisaris, Pemegang Saham utama atau pihak
terafiliasi dari direktur, komisaris atau pemegang saham utama mempunyai
benturan kepentingan, maka transaksi dimaksud terlebih dahulu harus
disetujui oleh para Pemegang Saham Independen atau wakil mereka yang
diberi wewenang untuk itu dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
sebagaimana diatur dalam peraturan. Persetujuan mengenai hal tersebut
harus ditegaskan dalam bentuk akta notariil 4 .
Terkait dengan jabatan rangkap, setidaknya terdapat dua Putusan KPPU
yang terkait dengan hal tersebut, yaitu Putusan KPPU Perkara Nomor 05/
KPPU-L/2002 dan Putusan KPPU Perkara Nomor 01/KPPU-L/2003. Putusan
pertama terkait dengan jabatan rangkap yang dilakukan oleh perusahaan swasta
yang bergerak dalam bidang perfilman, dimana jabatan rangkap tidak dihukum
karena unsur persaingan usaha tidak sehat tidak terbukti. Putusan kedua terkait
dengan jabatan rangkap yang dilakukan oleh BUMN yang bergerak di industri
jasa penerbangan, dimana jabatan rangkap dinyatakan terbukti, namun tidak
dihukum meskipun unsur persaingan usaha tidak sehat terbukti.
Mencermati aturan dan praktek jabatan rangkap yang dilematis, Penulis
tertarik untuk menganalisis lebih lanjut mengenai efektivitas larangan jabatan
rangkap khususnya dalam lingkup BUMN dengan melakukan studi kasus
terhadap kedua Putusan KPPU sebagaimana diuraikan di atas.
B. PERUMUSAN MASALAH
Bahwa berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas,
Penulis merumuskan beberapa masalah yaitu:
1. Bagaimana efektivitas kebijakan mengenai larangan jabatan rangkap bagi
BUMN?
2. Bagaimana efektivitas pengaturan dan penerapan sanksi pelanggaran
jabatan rangkap?
C. TUJUAN PENULISAN
Sejalan dengan permasalahan yang telah dirumuskan, tujuan penulisan ini
4 ’’Bapepam Rangkap Jabatan Sah-Sah Saja’’, (http://www.kontan.co.id/index.php/ investasi/news/32315),
diakses 17 Oktober 2010.
JURNAL PERSAINGAN USAHA • Edisi 5 - Tahun 2011
231