jurnal - KPPU

Bukti Tidak Langsung (Indirect Evidence) dalam Penanganan Kasus Persaingan Usaha
Kasus kartel merupakan salah satu kasus yang sulit untuk dibuktikan.
Meskipun dari jumlah perkara yang masuk kelihatan besar, akan tetapi
pembuktian kasus kartel sendiri sulit untuk dilakukan, sehingga tidak heran
hanya sedikit jumlah kasus kartel yang ditangani.
Kartel menjadi sulit dideteksi karena pada faktanya perusahaan yang
berkolusi berusaha menyembunyikan perjanjian antar mereka dalam rangka
menghindari hukum. Jarang sekali pelaku usaha yang secara terang-terangan
membuat perjanjian antar mereka, membuat dokumen hukum, mengabadikan
pertemuan, serta mempublikasikan perjanjian, sehingga di mata hukum
persaingan dapat dijadikan bukti langsung perjanjian.
Sulitnya pembuktian kasus kartel juga dialami berbagai penegak hukum
persaingan di negara lain. Dalam menangani kasus kartel, pelaku usaha
merahasiakan kegiatan mereka dan tidak bekerja sama dengan penyelidik
untuk membuka kasus ini kecuali adanya keuntungan bagi pelaku usaha yang
terlibat seperti dengan adanya liniency program. Akan tetapi, dalam kondisi
dimana tidak terdapat program liniency tersebut, pembuktian harus tetap
berjalan, sehingga pembuktian tidak langsung menjadi salah satu solusinya.
Dalam kasus kartel di luar negeri, pembuktian secara tidak langsung juga
sering dilakukan pada kasus kartel sebagai substansi pelengkap dari adanya
bentuk komunikasi kartel.
Dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1999, jelas disebutkan bahwa kartel
termasuk dalam salah satu perjanjian yang dilarang, dimana disebutkan
bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha
pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur
produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat
mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha
tidak sehat (pasal 11 UU No. 5/1999). Perjanjian yang disebutkan dalam
UU adalah berupa suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk
mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama
apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis (Pasal 1 UU No. 5/1999). Kondisi
tersebut memungkinkan adanya pembuktian tidak langsung terhadap perilaku
beberapa pelaku usaha tertentu.
Dari kasus kartel yang ditangani KPPU, pembuktian tidak langsung juga
pernah dilakukan pada beberapa kasus, seperti kasus fuel surcharge dan
kasus minyak goreng. Dalam kasus tersebut, terdapat penafsiran mengenai
kondisi di pasar yang diperkuat dengan teori ekonomi bahwa terjadi paralel
behaviour yang merujuk terjadinya suatu kolusi. Pendekatan ini memakai
pembuktian secara statistik terhadap time series harga yang diberikan
beberapa pelaku usaha di pasar. Pro kontra dari putusan ini terutama
mengenai adanya pembuktian tidak langsung (pembuktian dari sisi ekonomi)
terus berjalan, sehingga menarik bagi penulis untuk mencoba memperdalam
160
JURNAL PERSAINGAN USAHA • Edisi 5 - Tahun 2011