jurnal - KPPU

Lina Rosmiati
dilakukan setelah Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha
atau Pengambilalihan Saham dilaksanakan, sedangkan Konsultasi dilakukan
sebelum Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha atau
Pengambilalihan Saham dilaksanakan.
Berikut penjelasan terkait perbedaan antara Konsultasi dan Pemberitahuan:
1. Pemberitahuan
Pemberitahuan diatur di dalam Peraturan Komisi No. 10 Tahun 2010
tentang Formulir Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan
Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan (Perkom No. 10 Tahun
2010). Formulir ini merupakan pemberitahuan resmi yang wajib
disampaikan oleh pelaku usaha kepada Komisi, apabila Penggabungan
atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan
yang dilakukan mengakibatkan nilai aset atau nilai penjualannya melebihi
jumlah nilai yang ditentukan dalam PP No. 57 Tahun 2010.
Formulir Pemberitahuan terdiri atas:
a. Formulir untuk Pemberitahuan Penggabungan Badan Usaha (Form M1);
b. Formulir untuk Pemberitahuan Peleburan Badan Usaha (Form K1);
c. Formulir untuk Pemberitahuan Penggambilalihan Saham Perusahaan
(Form A1).
Pelaku usaha yang melakukan Pemberitahuan notifikasi harus mengisi
formulir Pemberitahuan yang sesuai dengan rencana bisnis yang akan
dilakukan. Formulir tersebut harus diisi dengan data yang dapat
dipertanggungjawabkan kebenarannya dengan disertai lampiran datadata
seperti:
1. Anggaran Dasar Perusahaan;
2. Profil Perusahaan;
3. Laporan Keuangan 3 (tiga) tahun terakhir;
4. Skema kepemilikan Badan Usaha Induk Tertinggi (BUIT); serta
5. Dokumen yang menunjukan penggabungan berlaku efektif secara
yuridis, dan ringkasan penggabungan.
Adapun yang dimaksud dengan penggabungan yang berlaku efektif secara
yuridis adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 133 UU No. 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas pada bagian penjelasan, yaitu sejak tanggal:
1. Persetujuan Menteri atas perubahan Anggaran Dasar dalam hal terjadi
Penggabungan;
2. Pemberitahuan diterima Menteri baik dalam hal terjadi perubahan
Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3)
maupun yang tidak disertai perubahan Anggaran Dasar; dan
3. Pengesahan Menteri atas Akta Pendirian Perseroan dalam hal terjadi
Peleburan.
JURNAL PERSAINGAN USAHA • Edisi 5 - Tahun 2011
51