jurnal - KPPU

Dinni Melanie
Bab IV
KESIMPULAN DAN SARAN
A. KESIMPULAN
Bahwa berdasarkan seluruh uraian hasil analisis Penulis tersebut diatas maka
Penulis berkesimpulan sebagai berikut:
1. Kebijakan mengenai larangan jabatan rangkap bagi BUMN sebagaimana
diatur dalam UU No. 5/1999 maupun UU No. 19/2003 belum sepenuhnya
berlaku efektif untuk mencegah terjadinya jabatan rangkap di BUMN
yang berpotensi mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau
persaingan usaha tidak sehat maupun terjadinya benturan kepentingan.
Hal ini juga terlihat dari inkonsistensi peraturan pelaksanaan UU No.
19/2003 terkait dimungkinkannya rangkap jabatan Direksi BUMN sebagai
Komisaris di anak perusahaan BUMN yang bersangkutan.
2. Pengaturan dan penerapan sanksi pelanggaran jabatan rangkap di
BUMN baik dalam UU No. 5/1999 maupun UU No. 19/2003 belum
efektif memberikan efek jera baik bagi pelaku jabatan rangkap maupun
perusahaan terkait. Hal ini ditunjukkan dari tidak tegasnya hukuman
KPPU khususnya dalam Putusan Garuda yang tidak memberikan sanksi
secara khusus atas pelanggaran jabatan rangkap. Selain itu, dalam UU No.
19/2003 juga tidak diatur mengenai mekanisme pemberian sanksi bagi
jabatan rangkap karena hal tersebut tergantung pada kebijakan Menteri
Negara BUMN.
B. SARAN
Berdasarkan Kesimpulan tersebut di atas maka Penulis memberikan saran
kepada KPPU untuk:
1. Melakukan sosialisasi intensif terkait dengan Peraturan Komisi Nomor 7
Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 26. Hal ini diperlukan dalam rangka
memberikan pengertian yang mendalam mengenai rangkap jabatan yang
JURNAL PERSAINGAN USAHA • Edisi 5 - Tahun 2011
247