25.10.2014 Views

jurnal - KPPU

jurnal - KPPU

jurnal - KPPU

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Kerjasama <strong>KPPU</strong> dengan Penyidik POLRI<br />

UU No. 5 Tahun 1999 memberikan penegasan bahwa Putusan <strong>KPPU</strong><br />

merupakan bukti permulaan yang cukup bagi penyidik sebagaimana diatur<br />

dalam Pasal 44 ayat (5) yang berbunyi:<br />

“Putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) merupakan<br />

bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan”.<br />

Permasalahan lain yang juga muncul adalah, berdasarkan KUHAP, bukti permulaan<br />

yang cukup dinilai oleh Penyidik yang akan melakukan penyidikan. Ketentuan<br />

yang diatur oleh Pasal 44 ayat (5) pada prakteknya tidak dapat dilaksanakan<br />

karena penyidik berdasarkan KUHAP, penyidiklah yang menentukan sebuah<br />

penyelidikan telah memiliki bukti permulaan yang cukup atau belum.<br />

Untuk menjembatani permasalahan tersebut, maka kemudian dalam tata<br />

cara pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dalam penanganan perkara<br />

praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, penyerahan Putusan<br />

<strong>KPPU</strong> sebagai bukti permulaan yang cukup bagi penyidik POLRI untuk<br />

melakukan penyidikan adalah Putusan <strong>KPPU</strong> yang tidak dilaksanakan dan<br />

juga tidak diajukan keberatannya kepada Pengadilan Negeri oleh pelaku<br />

usaha (terlapor). Adapun mekanisme penyerahannya adalah sebagai berikut:<br />

a. dilakukan paparan/ gelar perkara (ekspose) oleh <strong>KPPU</strong> kepada POLRI;<br />

b. pembahasan terhadap materi dan konstruksi hukum perkara yang<br />

diserahkan dimaksudkan untuk menentukan ada/ tidaknya unsur pidana<br />

terhadap perkara yang diserahkan;<br />

c. pertimbangan untuk memutuskan diterimanya perkara yang diserahkan<br />

guna ditindaklanjuti dengan proses penyidikan adalah:<br />

1) perkara tersebut merupakan tindak pidana dan memenuhi unsur pidana<br />

yang dipersangkakan;<br />

2) memiliki alat bukti yang cukup sebagaimana pasal 184 KUHAP.<br />

d. bila perkara tersebut ditindaklanjuti dengan penyidikan oleh POLRI, maka<br />

<strong>KPPU</strong> bertindak sebagai pelapor.<br />

e. jika syarat sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak terpenuhi dan<br />

perkara tersebut bukan merupakan tindak pidana, maka penanganan<br />

selanjutnya diserahkan kembali kepada <strong>KPPU</strong>.<br />

120<br />

JURNAL PERSAINGAN USAHA • Edisi 5 - Tahun 2011

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!