jurnal - KPPU
jurnal - KPPU
jurnal - KPPU
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Kerjasama <strong>KPPU</strong> dengan Penyidik POLRI<br />
UU No. 5 Tahun 1999 memberikan penegasan bahwa Putusan <strong>KPPU</strong><br />
merupakan bukti permulaan yang cukup bagi penyidik sebagaimana diatur<br />
dalam Pasal 44 ayat (5) yang berbunyi:<br />
“Putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) merupakan<br />
bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan”.<br />
Permasalahan lain yang juga muncul adalah, berdasarkan KUHAP, bukti permulaan<br />
yang cukup dinilai oleh Penyidik yang akan melakukan penyidikan. Ketentuan<br />
yang diatur oleh Pasal 44 ayat (5) pada prakteknya tidak dapat dilaksanakan<br />
karena penyidik berdasarkan KUHAP, penyidiklah yang menentukan sebuah<br />
penyelidikan telah memiliki bukti permulaan yang cukup atau belum.<br />
Untuk menjembatani permasalahan tersebut, maka kemudian dalam tata<br />
cara pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dalam penanganan perkara<br />
praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, penyerahan Putusan<br />
<strong>KPPU</strong> sebagai bukti permulaan yang cukup bagi penyidik POLRI untuk<br />
melakukan penyidikan adalah Putusan <strong>KPPU</strong> yang tidak dilaksanakan dan<br />
juga tidak diajukan keberatannya kepada Pengadilan Negeri oleh pelaku<br />
usaha (terlapor). Adapun mekanisme penyerahannya adalah sebagai berikut:<br />
a. dilakukan paparan/ gelar perkara (ekspose) oleh <strong>KPPU</strong> kepada POLRI;<br />
b. pembahasan terhadap materi dan konstruksi hukum perkara yang<br />
diserahkan dimaksudkan untuk menentukan ada/ tidaknya unsur pidana<br />
terhadap perkara yang diserahkan;<br />
c. pertimbangan untuk memutuskan diterimanya perkara yang diserahkan<br />
guna ditindaklanjuti dengan proses penyidikan adalah:<br />
1) perkara tersebut merupakan tindak pidana dan memenuhi unsur pidana<br />
yang dipersangkakan;<br />
2) memiliki alat bukti yang cukup sebagaimana pasal 184 KUHAP.<br />
d. bila perkara tersebut ditindaklanjuti dengan penyidikan oleh POLRI, maka<br />
<strong>KPPU</strong> bertindak sebagai pelapor.<br />
e. jika syarat sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak terpenuhi dan<br />
perkara tersebut bukan merupakan tindak pidana, maka penanganan<br />
selanjutnya diserahkan kembali kepada <strong>KPPU</strong>.<br />
120<br />
JURNAL PERSAINGAN USAHA • Edisi 5 - Tahun 2011