jurnal - KPPU

Analisis Saran Pertimbangan KPPU Terkait Kebijakan Asuransi TKI
6. Pada tanggal 26 Mei 2003, PT. Asuransi Binagriya Upakara dengan
suratnya No. 86/DIR-BGU/052003, menyatakan kesediaanya untuk menjadi
penyelenggara program asuransi TKI kepada Dirjen P2TKLN Depnakertrans.
7. Pada tanggal 29 Mei 2003, PT. Pasaraya Life Insurance mendapatkan
Surat Rekomendasi dari Dirjen LK Depkeu melalui suratnya No. S-3199/
LK/2003 yang pada intinya meyatakan bahwa kesehatan keuangan
perusahaan PT. Pasaraya Life Insurance memenuhi ketentuan SK Menkeu
No.481/KMK.017/1999 tertanggal 7 Oktober 1999.
8. Pada tanggal 2 Juni 2003, PT. Pasaraya Life Insurance mengirimkan
surat dengan No. 0072/PAS-Life.0I/VI/2003 kepada Dirjen P2TKLN
Depnakertrans yang pada intinya mengajukan permohonan peninjauan
kembali atas pencabutan surat penunjukan penyelenggaraan pelayanan
TKI, karena PT. Pasaraya Life Insurance telah mendapatkan keterangan
layak dari sisi kesehatan keuangan dari Diren LK Depkeu.
9. Pada tanggal 9 Juni 2003, Mennakertrans, Jacob Nuwa Wea,
mengeluarkan 6 Keputusan yakni:
a. Kepmennakertrans No. KEP-157/MEN/2003 tentang Asuransi TKI;
b. Kepmennakertrans No. KEP-158/MEN/2003 tentang Penunjukan PT.
Asuransi Parolamas sebagai penyelenggara program asuransi TKI;
c. Kepmennakertrans No. KEP-159/MEN/2003 tentang Penunjukan PT.
Asuransi Jasa Indonesia sebagai penyelenggara program asuransi TKI;
d. Kepmennakertrans No. KEP-160/MEN/2003 tentang Penunjukan PT.
Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera sebagai penyelenggara program
asuransi TKI;
e. Kepmennakertrans No. KEP-161/MEN/2003 tentang Penunjukan PT.
Asuransi Binagriya Upakara sebagai penyelenggara program asuransi TKI;
f. Kepmennakertrans No. KEP-162/MEN/2003 tentang Penunjukan
PT. Asuransi Bumiputera Muda 1967 sebagai penyelenggara program
asuransi TKI.
10. Pada tanggal 13 Juni 2003, dilakukan penandatanganan perjanjian
kerjasama antara PT. Asuransi Jasa Indonesia dengan PT. Mitra Dhana
Atmharaksha dan antara PT. Asuransi Parolamas dengan PT. Mitra
Dhana Atmharaksha yang di dalamnya disamping berisi tentang hak
dan kewajiban masing-masing pihak juga terdapat butir yang memuat
penunjukan PT. Mitra Dhana Atmharaksha, baik oleh PT. Asuransi
Parolamas maupun PT. Asuransi Jasa Indonesia, sebagai koordinator
penyelenggaraan asuransi TKI. Hal lain yang disuratkan di dalam
perjanjian kerjasama tersebut juga menyangkut ketentuan bahwa perjanian
kerjasama tersebut TIDAK DAPAT DIPUTUSKAN oleh kedua belah pihak
DENGAN ALASAN APAPUN kecuali kedua belah pihak sudah tidak
ditunjuk sebagai penyelenggara program asuransi TKI oleh Menteri.
138
JURNAL PERSAINGAN USAHA • Edisi 5 - Tahun 2011