jurnal - KPPU

Kerjasama KPPU dengan Penyidik POLRI
Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti: (a)
Norma (dasar); (b) Peraturan dasar; (c) Peraturan Perundang-undangan; (d)
Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan; (e) Yurisprudensi; (f) Traktat; dan
(g) Bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku 62 .
Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai
bahan hukum primer, seperti, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian,
hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya 63 . Bahan hukum sekunder
bernilai penting juga untuk mengembangkan hukum dan ilmu hukum.
Sedangkan bahan hukum tertier, yakni bahan hukum yang memberikan
petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.
F. TEKNIK PENGUMPULAN DATA
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan
(Library Research), yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan tertulis yang
berhubungan dengan topik yang dibahas berupa peraturan perundangundangan,
putusan pengadilan, buku-buku, media internet, majalah dan
sumber-sumber lainnya, yang terkait dengan penelitian ini.
G. TEKNIK PENGOLAHAN DATA
Penelitian hukum normatif ini dilakukan terhadap azas-azas hukum dan
taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal. Pada penelitian terhadap azas-azas,
dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap kaidahkaidah
hukum yang telah dirumuskan dalam perundang-undangan tertentu 64 ,
dalam hal ini kaidah-kaidah dalam UU No. 5 Tahun 1999 yang terkait dengan
Acara Pidana sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981.
Pada taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal dilakukan penelitian adalah
sejauh manakah hukum positif tertulis yang ada serasi, baik secara vertikal
maupun sejajar 65 . Hukum Positif dalam tingkat horisontal adalah Undangundang
Persaingan Usaha dan Undang-undang Hukum Acara Pidana. Undangundang
Hukum Persaingan menyebutkan dalam kondisi tertentu, KPPU akan
meminta bantuan dan atau melimpahkan perkara ke penyidik yang menurut
penjelasan undang-undang tersebut diatur penyidik sebagaimana dimaksud
dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.
Pada taraf sinkronisasi vertikal, adalah harmonisasi Undang-undang
Persaingan Usaha dan Undang-undang Hukum Acara Pidana khususnya
62 Ibid., hal. 52.
63 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, op. cit., hal. 13.
64 Soerjono Soekanto, op. cit. hal. 15.
65 Ibid, hal. 15-17.
106
JURNAL PERSAINGAN USAHA • Edisi 5 - Tahun 2011