jurnal - KPPU

More documents

Recommendations

Info

Efektifitas Pengaturan Jabatan Rangkap di BUMN adalah: 1. Untuk mengetahui dan menguji efektivitas kebijakan mengenai larangan jabatan rangkap bagi BUMN. 2. Untuk mengetahui dan menguji efektivitas pengaturan dan penerapan sanksi pelanggaran jabatan rangkap. D. SISTEMATIKA PENULISAN Penulisan ini dibagi menjadi 4 (empat) bab yaitu BAB I tentang Pendahuluan, BAB II tentang Tinjauan Literatur dan Metode Penelitian, BAB III tentang Analisa dan BAB IV tentang Kesimpulan dan Saran. BAB I terdiri dari 4 (empat) sub bab yaitu Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penulisan dan Sistematika Penulisan. BAB II terdiri dari 2 (dua) sub bab yaitu Tinjauan Literatur dan Metode Penelitian. Sub bab Tinjauan Literatur yang mengemukakan mengenai beberapa ketentuan dan peraturan terkait dengan jabatan rangkap. BAB III memuat analisis mengenai pokok permasalahan dengan melakukan studi kasus dan menguji hasilnya terhadap efektivitas pengaturan jabatan rangkap di BUMN ditinjau dari regulasi dan praktek. BAB IV merupakan bagian penutup yang terdiri dari 2 (dua) sub bab yaitu Kesimpulan dan Saran. 232 JURNAL PERSAINGAN USAHA • Edisi 5 - Tahun 2011
Dinni Melanie Bab II TINJAUAN LITERATUR DAN METODE PENELITIAN A. TINJAUAN LITERATUR Dalam melakukan analisis, Penulis melakukan tinjauan terhadap beberapa literatur yang terdiri atas ketentuan peraturan perundang-undangan, Peraturan <strong>KPPU</strong> dan Putusan <strong>KPPU</strong> terkait dengan jabatan rangkap sebagai berikut: (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5/1999) Dalam Pasal 1 huruf e UU No. 5/1999 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. Terkait dengan jabatan rangkap, Pasal 26 UU No. 5/1999 menyatakan bahwa seseorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dari suatu perusahaan, pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain, apabila perusahaan– perusahaan tersebut: a. berada dalam pasar bersangkutan yang sama; atau b. memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan atau jenis usaha; atau c. secara bersama dapat menguasai pangsa pasar barang dan atau jasa tertentu, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Selanjutnya dalam bagian Penjelasan Pasal 26 huruf b dinyatakan perusahaanperusahaan memiliki keterkaitan yang erat apabila perusahaan-perusahaan tersebut saling mendukung atau berhubungan langsung dalam proses produksi, pemasaran, atau produksi dan pemasaran. JURNAL PERSAINGAN USAHA • Edisi 5 - Tahun 2011 233
Page 3 and 4:
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA RE
Page 5 and 6:
Daftar isi iv 1 31 59 85 125 157 19
Page 7 and 8:
akuisisi masih menjadi tren yang te
Page 9 and 10:
Verry Iskandar Akuisisi Saham oleh
Page 11 and 12:
Verry Iskandar Bab I PENDAHULUAN A.
Page 13 and 14:
Verry Iskandar “Pengalihan saham
Page 15 and 16:
Verry Iskandar kepada konsumen dan
Page 17 and 18:
Verry Iskandar barang dan/atau jasa
Page 19 and 20:
Verry Iskandar Sementara Ray August
Page 21 and 22:
Verry Iskandar • Praktek monopoli
Page 23 and 24:
Verry Iskandar kepada Komisi, selam
Page 25 and 26:
Verry Iskandar Skema 1 Struktur Kep
Page 27 and 28:
Verry Iskandar “Pelaku usaha dila
Page 29 and 30:
Verry Iskandar Putusan MA tersebut
Page 31 and 32:
Verry Iskandar pertama beroperasi d
Page 33 and 34:
Verry Iskandar DAFTAR PUSTAKA BUKU
Page 35 and 36:
Verry Iskandar Undang-Undang No.5 T
Page 37 and 38:
Verry Iskandar Tempo, Koran, Menyoa
Page 39 and 40:
Lina Rosmiati Perbandingan Langkah-
Page 41 and 42:
Lina Rosmiati Bab I PENDAHULUAN A.
Page 43 and 44:
Lina Rosmiati lebih lanjut mengenai
Page 45 and 46:
Lina Rosmiati 2. Manfaat Penulisan
Page 47 and 48:
Lina Rosmiati Bab III PEMBAHASAN A.
Page 49 and 50:
Lina Rosmiati diakuisisi kepada pem
Page 51 and 52:
Lina Rosmiati melakukan penggabunga
Page 53 and 54:
Lina Rosmiati KPPU adalah pendekata
Page 55 and 56:
Lina Rosmiati Berdasarkan Perkom No
Page 57 and 58:
Lina Rosmiati kurangnya kesadaran d
Page 59 and 60:
Lina Rosmiati dilakukan setelah Pen
Page 61 and 62:
Lina Rosmiati 2. Apakah Penggabunga
Page 63 and 64:
Lina Rosmiati Bab IV KESIMPULAN DAN
Page 65 and 66:
Lina Rosmiati DAFTAR PUSTAKA http:/
Page 67 and 68:
Aulia Alkausar Dampak Penggabungan
Page 69 and 70:
Aulia Alkausar Bab I PENDAHULUAN I.
Page 71 and 72:
Aulia Alkausar dimana dapat diartik
Page 73 and 74:
Aulia Alkausar (Domestik) adalah PT
Page 75 and 76:
Aulia Alkausar Bab II METODE PENULI
Page 77 and 78:
Aulia Alkausar 2. JASA PENYELENGGAR
Page 79 and 80:
Aulia Alkausar • Nilai Aset dan N
Page 81 and 82:
Aulia Alkausar o Telepon Bergerak O
Page 83 and 84:
Aulia Alkausar sebelumnya. PT. Telk
Page 85 and 86:
Aulia Alkausar 3.5 Proses Penggabun
Page 87 and 88:
Aulia Alkausar kekhawatiran Komisi
Page 89 and 90:
Aulia Alkausar langsung akan dengan
Page 91 and 92:
Aulia Alkausar DAFTAR PUSTAKA Data
Page 93 and 94:
Mohammad Reza Kerjasama KPPU dengan
Page 95 and 96:
Mohammad Reza Bab I PENDAHULUAN DI
Page 97 and 98:
Mohammad Reza tercipta iklim persai
Page 99 and 100:
Mohammad Reza penerbitannya, ada ke
Page 101 and 102:
Mohammad Reza Tahun 1999 dengan pen
Page 103 and 104:
Mohammad Reza e. Kerja sama penyeli
Page 105 and 106:
Mohammad Reza Bab II TINJAUAN PUSTA
Page 107 and 108:
Mohammad Reza Kegiatan ekonomi yang
Page 109 and 110:
Mohammad Reza 4. Mekanisme pasar ti
Page 111 and 112:
Mohammad Reza praevia legi poenali
Page 113 and 114:
Mohammad Reza C. METODE PENULISAN P
Page 115 and 116:
Mohammad Reza pasal-pasal yang terk
Page 117 and 118:
Mohammad Reza g. Memberitahukan put
Page 119 and 120:
Mohammad Reza a. keterangan saksi;
Page 121 and 122:
Mohammad Reza permasalahan penulisa
Page 123 and 124:
Mohammad Reza “memanggil dan meng
Page 125 and 126:
Mohammad Reza yang dilakukan menuru
Page 127 and 128:
Mohammad Reza (1) Dalam waktu 30 (t
Page 129 and 130:
Mohammad Reza Bab IV PENUTUP A. KES
Page 131 and 132:
Mohammad Reza DAFTAR PUSTAKA Adam S
Page 133 and 134:
Ima Damayanti Analisis Saran Pertim
Page 135 and 136:
Ima Damayanti Bab I PENDAHULUAN A.
Page 137 and 138:
Ima Damayanti Tenaga Kerja Indonesi
Page 139 and 140:
Ima Damayanti Bab II TINJAUAN LITER
Page 141 and 142:
Ima Damayanti B. DEFINISI ASURANSI
Page 143 and 144:
Ima Damayanti TKI yang mengalami si
Page 145 and 146:
Ima Damayanti D. EVALUASI KEBIJAKAN
Page 147 and 148:
Ima Damayanti 11. Pada tanggal 18 J
Page 149 and 150:
Ima Damayanti (TKI) dalam masa pra
Page 151 and 152:
Ima Damayanti kesempatan yang sama
Page 153 and 154:
Ima Damayanti dengan perkembangan d
Page 155 and 156:
Ima Damayanti Bab III PEMBAHASAN DA
Page 157 and 158:
Ima Damayanti Selain itu Permenaker
Page 159 and 160:
Ima Damayanti b. Program Asuransi T
Page 161 and 162:
Ima Damayanti Bab IV KESIMPULAN DAN
Page 163 and 164:
Ima Damayanti DAFTAR PUSTAKA 2008,
Page 165 and 166:
Riris Munadiya Bukti Tidak Langsung
Page 167 and 168:
Riris Munadiya Bab I PENDAHULUAN A.
Page 169 and 170:
Riris Munadiya bagaimana pendekatan
Page 171 and 172:
Riris Munadiya Bab II TINJAUAN LITE
Page 173 and 174:
Riris Munadiya ekonomi dapat menjad
Page 175 and 176:
Riris Munadiya dapat menjanjikan de
Page 177 and 178:
Riris Munadiya metodologi struktur
Page 179 and 180:
Riris Munadiya 3. Metode Perilaku (
Page 181 and 182:
Riris Munadiya Bab III ASPEK PEMBUK
Page 183 and 184:
Riris Munadiya NEGARA MARKET DEFINI
Page 185 and 186:
Riris Munadiya Beberapa kasus besar
Page 187 and 188:
Riris Munadiya telepon perusahaan-p
Page 189 and 190: Riris Munadiya menggunakan kebijaka
Page 191 and 192: Riris Munadiya otoritas persaingan
Page 193 and 194: Riris Munadiya dokter anak atau rum
Page 195 and 196: Riris Munadiya untuk kasus kartel p
Page 197 and 198: Riris Munadiya Terkait dengan fakta
Page 199 and 200: Riris Munadiya d. Adanya excessive
Page 201 and 202: Riris Munadiya Bab IV KESIMPULAN DA
Page 203 and 204: Riris Munadiya DAFTAR PUSTAKA How t
Page 205 and 206: Deswin Nur Bentuk Lembaga yang Efek
Page 207 and 208: Deswin Nur Bab I PENDAHULUAN I. LAT
Page 209 and 210: Deswin Nur Bab II TINJAUAN PRAKTEK
Page 211 and 212: Deswin Nur Sebagian besar negara ju
Page 213 and 214: Deswin Nur pemerintah dan tidak jar
Page 215 and 216: Deswin Nur mempertahankan reputasi
Page 217 and 218: Deswin Nur terlalu fokus pada agend
Page 219 and 220: Deswin Nur E. EFEKTIFITAS PUTUSAN P
Page 221 and 222: Deswin Nur Bab III PEMBAHASAN DAN A
Page 223 and 224: Deswin Nur kasus yang ditangani. Ji
Page 225 and 226: Deswin Nur atau pejabat tinggi seba
Page 227 and 228: Deswin Nur di lembaga. Lembaga mula
Page 229 and 230: Deswin Nur membutuhkan analisa kasu
Page 231 and 232: Deswin Nur 5. Kedekatan Lembaga den
Page 233 and 234: Deswin Nur B. SARAN Berdasarkan pen
Page 235 and 236: Dinni Melanie Efektifitas Pengatura
Page 237 and 238: Dinni Melanie Bab I PENDAHULUAN A.
Page 239: Dinni Melanie Lebih lanjut, Dr. Ahm
Page 243 and 244: Dinni Melanie Ketentuan mengenai la
Page 245 and 246: Dinni Melanie Garuda). Berdasarkan
Page 247 and 248: Dinni Melanie saham yaitu Jimmy Her
Page 249 and 250: Dinni Melanie persaingan usaha. Pem
Page 251 and 252: Dinni Melanie Adapun sanksi adminis
Page 253 and 254: Dinni Melanie Pasal 62 UU No. 19/20
Page 255 and 256: Dinni Melanie Bab IV KESIMPULAN DAN
Page 257: Dinni Melanie DAFTAR PUSTAKA Indone
show all

jurnal - KPPU

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?