bab iv anggaran belanja pemerintah pusat 2011 - Direktorat ...

Anggaran Belanja Pemerintah Pusat 2011Bab IVPada RAPBN tahun 2011, total anggaran pendidikan direncanakan sebesar Rp243,3 triliunatau 20,2 persen dari total belanja negara, yang terdiri dari : (1) anggaran pendidikan padaK/L sebesar Rp82,0 triliun; (2) anggaran pendidikan pada BA 999 sebesar Rp2,2 triliun;(3) anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah sebesar Rp156,6 triliun, dan (4) danapengembangan pendidikan nasional Rp2,5 triliun.Dalam tahun 2011, alokasi anggaran pada subfungsi pendidikan dasar yang mencapai Rp9,2triliun, akan digunakan untuk melaksanakan program wajib belajar pendidikan dasarsembilan tahun. Alokasi anggaran tersebut telah mempertimbangkan adanya kebijakanrealokasi anggaran untuk dana bantuan operasional sekolah (BOS), yang selama inidialokasikan melalui anggaran Kementerian Pendidikan Nasional, kemudian dipindahkanmenjadi bagian dari anggaran transfer ke daerah. Realokasi anggaran tersebut sebesar Rp16,8triliun yang terdiri dari: (a) dana BOS sebesar Rp16,6 triliun; dan (b) dana cadangan (bufferfunds) sebesar Rp0,2 triliun. Sementara itu, alokasi anggaran sebesar Rp29,2 triliun padasubfungsi pendidikan tinggi akan digunakan untuk melaksanakan pendanaan pendidikantinggi. Selanjutnya, alokasi anggaran pada subfungsi pendidikan menengah, seluruhnyaakan digunakan untuk melaksanakan pendidikan menengah. Pada subfungsi pelayananbantuan terhadap pendidikan akan digunakan untuk membiayai beberapa kegiatan, antaralain: (1) Penyediaan Guru Untuk Seluruh Jenjang Pendidikan, dengan alokasi anggaransebesar Rp6,9 triliun atau 43,9 persen dari alokasi anggaran subfungsi pelayanan bantuanterhadap pendidikan; (2) Penyediaan Subsidi Pendidikan Madrasah Bermutu dengan alokasianggaran sebesar Rp2,7 triliun atau 17,4 persen; dan (3) Peningkatan Penjaminan MutuPendidikan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp1,9 triliun (12,4 persen).Sasaran pembangunan dari alokasi anggaran pada fungsi pendidikan dalam tahun 2011tersebut, di antaranya: (1) meningkatnya taraf pendidikan masyarakat yang ditandai dengan:(a) peningkatan rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas menjadi 7,75 tahun,(b) penurunan angka buta aksara penduduk usia 15 tahun ke atas menjadi 5,17,(c) peningkatan APM SD/SDLB/MI/Paket A menjadi 95,3, (d) peningkatan APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B menjadi 74,7, (e) peningkatan APK PT usia 19-23 tahun menjadi 26,1;(2) meningkatnya tingkat efisiensi internal yang ditandai dengan meningkatnya angkamelanjutkan dan menurunnya angka putus sekolah untuk jenjang pendidikan dasar danmenengah; (3) menurunnya disparitas dan kualitas pelayanan pendidikan antarwilayah,gender, dan sosial ekonomi, serta antar satuan pendidikan yang diselenggarakan olehpemerintah dan masyarakat; (4) meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan yangditandai dengan: meningkatnya APK pendidikan anak usia dini (PAUD), meningkatnyatingkat kebekerjaan lulusan pendidikan kejuruan, meningkatnya proporsi satuan pendidikanbaik negeri maupun swasta yang terakreditasi baik pada jenjang SD/SDLB/MI menjadisebesar 11,0 persen, SMP/SMPLB/MTs menjadi sebesar 22,0 persen; SMA/SMALB/MAmenjadi sebesar 28,0 persen; dan SMK menjadi sebesar 24,0 persen; (5) meningkatnyaproporsi program studi PT yang terakreditasi menjadi sebesar 77,8 persen dan makinbanyaknya PT yang masuk dalam peringkat besar dunia (TOP 500 THES) menjadi sebesar5 PT; serta (6) tercapainya Standar Pendidikan Nasional (SNP) bagi satuan pendidikan agamadan pendidikan keagamaan paling lambat pada tahun 2013.Alokasi Anggaran Fungsi EkonomiUpaya percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan memperkuat daya tahanekonomi yang didukung oleh pembangunan transportasi, pertanian, infrastruktur, dan energididanai dengan anggaran pada fungsi ekonomi. Dalam tahun 2011, alokasi anggaran padaNota Keuangan dan RAPBN 2011IV -113