bab iv anggaran belanja pemerintah pusat 2011 - Direktorat ...

More documents

Recommendations

Info

Bab IVAnggaran Belanja Pemerintah Pusat 2011pengembangan kelembagaan keuangan;serta (3) program stabilisasi ekonomi dansektor keuangan.triliun rupiah0.240.23 0.25Outcome yang dihasilkan dari alokasi15.00.2115.015.414.514.6anggaran belanja Kementerian Keuangan0.180.200.1512.1 11.8dalam periode 2005-2010, diantaranya 10.0 0.130.158.9adalah: (1) meningkatnya ketahanan sektor0.107.06.35.0keuangan; (2) meningkatnya fungsi4.95.20.053.6intermediasi perbankan dan penyaluran--2005 2006 2007 2008 2009 2010*)dana melalui lembaga keuangan nonbank*) Perkiraan RealisasiAPBN-P Realisasi % Real thd PDB(termasuk pasar modal) kepada usaha mikroSumber : Kementerian Keuangankecil menengah (UMKM); (3) meningkatnyaperanan lembaga jasa keuangan nonbankterhadap perekonomian; (4) meningkatnya stabilitas sistem keuangan; (5) terselesaikannyapenyempurnaan sistem akuntasi pemerintah (SAP); (6) tersusunnya standar akuntansipemerintah berbasis akrual, terselesaikannya laporan keuangan Pemerintah Pusat, danterselenggaranya sistem informasi keuangan daerah yang transparan dan akuntabel;(7) terwujudnya secara bertahap mekanisme pencegahan dan pengelolaan krisis dengandidukung infrastruktur pendukung jasa-jasa keuangan; (8) meningkatnya penerimaannegara, terutama penerimaan yang bersumber dari pajak dengan mempertimbangkanperkembangan dunia usaha dan aspek keadilan; serta (9) meningkatnya penerimaan darisumber daya alam dengan tetap menjaga kelestarian dan kesinambungan pengelolaansumber daya alam dan lingkungan hidup. Ilustrasi perkembangan anggaran belanjaKementerian Keuangan dalam periode 2005-2010 disajikan dalam Grafik IV.9.Dalam periode 2005-2010, realisasi anggaran belanja Kementerian Dalam Negerimengalami peningkatan rata-rata 80,1 persen per tahun, yaitu dari Rp0,6 triliun (0,02 persenterhadap PDB) dalam tahun 2005, dan diperkirakan menjadi Rp12,1 triliun (0,19 persenterhadap PDB) pada akhir tahun 2010. Sejalan dengan itu, realisasi penyerapan anggaranbelanja Kementerian Dalam Negeri dalam periode tersebut juga mengalami peningkatanyang sangat signifikan dari 58,0 persen terhadap pagu alokasi anggaran belanja KementerianDalam Negeri pada APBN-P tahun 2005 diperkirakan menjadi 90,2 persen dari pagunyadalam APBN-P 2010. Dengan berbagai perkembangan tersebut, maka porsi anggaran belanjaKementerian Dalam Negeri terhadap total belanja K/L dalam kurun waktu tersebutmengalami peningkatan yang sangat signifikan dari 0,5 persen dalam tahun 2005 menjadisebesar 3,4 persen dalam tahun 2010. Peningkatan porsi alokasi anggaran belanjaKementerian Dalam Negeri selama kurun waktu tersebut, terutama berkaitan dengan upayamewujudkan tiga pilar pokok yang menjadi arah kebijakan pemerintahan dalam negeri,yaitu: menjaga dan memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional, memperkuat danmenjaga stabilitas sistem politik dalam negeri dan sistem pemerintahan dalam negeri; sertameningkatkan kapasitas pembangunan daerah dan keberdayaan masyarakat. Realisasianggaran belanja Kementerian Dalam Negeri tersebut, sebagian besar digunakan untukmendukung penyelenggaraan berbagai kebijakan pemerintahan dalam negeri, yangdilaksanakan melalui berbagai program antara lain: (1) Program Penyempurnaan danPenguatan Kelembagaan Demokrasi; (2) Program Perbaikan Proses Politik; (3) ProgramPenataan Administrasi Kependudukan; (4) Program Peningkatan Kapasitas KelembagaanPemerintah Daerah; dan (5) Program Peningkatan Keberdayaaan Masyarakat Perdesaan.20.0GRAFIK IV.9PERKEMBANGAN BELANJA KEMENTERIAN KEUANGAN, 2005-2010persen0.30IV-18 Nota Keuangan dan RAPBN 2011
Anggaran Belanja Pemerintah Pusat 2011Bab IVIlustrasi perkembangan anggaran belanjaKementerian Dalam Negeri dalam periode2005-2010 disajikan dalam Grafik IV.10.triliun rupiah12.50.19Outcome yang dihasilkan dari alokasi0.2012.110.0anggaran Kementerian Dalam Negeri dalam0.1513.40.15periode tersebut, di antaranya adalah: 7.58.08.30.110.100.08(1) meningkatnya peran dan fungsi lembagalembagapolitik dan sosial kemasyarakatan,0.033.95.05.75.30.052.5 0.023.1serta terbangunnya pondasi kerjasama1.1 0.6 1.4 1.2--2005 2006 2007 2008 2009 2010*)konstruktif antar lembaga-lembaga tersebut;*) Perkiraan RealisasiAPBN-P Realisasi % Real thd PDB(2) terfasilitasinya penyelenggaraanSumber : Kementerian Keuangandesentralisasi dan otonomi daerah melaluipenataan regulasi, penataan urusan pemerintahan, peningkatan kapasitas dan penataankelembagaan pemda dan pemerintah desa, pembinaan dan peningkatan profesionalismeaparatur pemda, penataan daerah otonom baru dan evaluasinya, peningkatan kapasitaspengelolaan keuangan daerah, serta penyelenggaraan Pilkada langsung; (3) terselenggaranyadukungan upaya pengentasan kemiskinan melalui Program Nasional PemberdayaanMasyarakat (PNPM) di perdesaan; serta (4) terselenggaranya fungsi administrasikependudukan melalui penyelesaian regulasi, penyerasian kebijakan, pengelolaan pendaftaranpenduduk dan pencatatan sipil, dan berbagai kegiatan stimulan lainya, serta inisiasipengembangan dukungan sistem teknologi informasi dan komunikasi.Untuk Kementerian Pertanian, realisasi dari alokasi anggaran belanja dalam kurun waktu2005-2010 mengalami peningkatan rata-rata 25,1 persen per tahun, yaitu dari Rp2,7 triliun(0,1 persen terhadap PDB) dalam tahun 2005, dan diperkirakan menjadi Rp8,2 triliun (0,1persen terhadap PDB) dalam tahun 2010. Sejalan dengan itu, realisasi penyerapan anggaranbelanja Kementerian Pertanian dalam periode tersebut juga mengalami peningkatan yangsangat signifikan dari 61,9 persen terhadap pagu alokasi anggaran belanja KementerianPertanian dalam APBN-P tahun 2005 diperkirakan menjadi sekitar 91,7 persen dari pagunyadalam APBN-P 2010. Dengan perkembangan tersebut, maka porsi alokasi anggaran belanjaKementerian Pertanian terhadap total belanja K/L, meningkat dari 2,2 persen dalam tahun2005 menjadi sebesar 2,3 persen dalam tahun 2010. Peningkatan porsi alokasi anggaranbelanja Kementerian Pertanian selama kurun waktu tersebut, terutama berkaitan denganupaya peningkatan kesejahteraan rakyat, khususnya petani dengan penciptaan lapangankerja terutama di perdesaan dan pertumbuhan ekonomi serta mewujudkan ketahananpangan nasional melalui revitalisasi pertanian. Realisasi anggaran belanja KementerianPertanian dalam periode tersebut, sebagian besar digunakan untuk mendukung upayameningkatkan kemampuan petani untuk dapat menghasilkan komoditas yang berdaya saingtinggi, dan menjaga tingkat produksi beras dalam negeri dengan tingkat ketersediaan minimal90,0 persen dari kebutuhan domestik untuk mengamankan kemandirian pangan. Upayatersebut dilaksanakan melalui berbagai program, antara lain: (1) program peningkatanketahanan pangan; (2) program pengembangan agribisnis; dan (3) program peningkatankesejahteraan petani. Ilustrasi perkembangan anggaran belanja Kementerian Pertanian dalamperiode 2005-2010 disajikan dalam Grafik IV.11.Output yang dihasilkan dari berbagai program tersebut, diantaranya meliputi:(1) meningkatnya produksi komoditas pertanian, yang tercermin antara lain darimeningkatnya produksi padi dari 54,15 juta ton gabah kering giling (GKG) pada tahun15.0GRAFIK IV.10PERKEMBANGAN BELANJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI, 2005-2010persen0.25Nota Keuangan dan RAPBN 2011IV -19
Page 1 and 2: Anggaran Belanja Pemerintah Pusat 2
Page 17: Anggaran Belanja Pemerintah Pusat 2
Page 69 and 70:
Anggaran Belanja Pemerintah Pusat 2
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
Page 83 and 84:
Page 85 and 86:
Page 87 and 88:
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
Page 109 and 110:
Page 111 and 112:
Page 113 and 114:
Page 115 and 116:
Page 117 and 118:
Page 119 and 120:
Page 121 and 122:
Page 123 and 124:
Page 125 and 126:
Page 127 and 128:
Page 129 and 130:
Page 131 and 132:
Page 133 and 134:
show all

bab iv anggaran belanja pemerintah pusat 2011 - Direktorat ...

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?